JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Surat Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tidak sampai kepada pihak yang semestinya menerima. Dokumen resmi tersebut justru dikirim ke alamat yang keliru, sehingga Bupati Gowa tidak memperoleh surat itu secara langsung. Persoalan ini muncul dalam proses perkara uji pendapat DPRD Gowa mengenai usulan pemberhentian bupati.
Surat dari MA berkaitan dengan kesempatan Sitti Husniah untuk memberikan tanggapan dalam perkara tersebut. Karena tidak diterima oleh penerima yang dituju, penyampaian informasi dan kesempatan untuk merespons proses hukum itu menjadi persoalan penting. Kesalahan alamat dalam pengiriman dokumen resmi berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pihak terkait dalam mengetahui serta menindaklanjuti isi surat.
Peristiwa tersebut kemudian mendapat perhatian setelah Pos Indonesia mengakui adanya kelalaian dalam proses pengiriman. Pengakuan itu menegaskan bahwa surat tidak sampai kepada Bupati Gowa bukan karena pihak penerima menolak atau mengabaikannya, melainkan akibat kekeliruan pada alamat tujuan. Kasus ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam menangani surat kedinasan, terutama dokumen yang berkaitan dengan perkara di lembaga peradilan dan menyangkut hak pihak yang diperiksa untuk menyampaikan penjelasan.
PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa mengakui adanya kekeliruan dalam penanganan kiriman surat dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Bupati Gowa. Pengakuan tersebut disampaikan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa, Kurniawan, melalui sebuah rekaman video yang diperlihatkan kuasa hukum Bupati Gowa kepada wartawan.
Rekaman itu ditampilkan dalam konferensi pers yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Gowa pada Minggu malam, 4 Oktober 2026. Dalam video tersebut, Kurniawan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi dalam proses pengiriman surat Mahkamah Agung. Ia juga mengakui bahwa kekeliruan tersebut merupakan kelalaian dalam penanganan kiriman yang seharusnya disampaikan kepada Bupati Gowa.
Pernyataan Kepala Cabang PT Pos Indonesia Sungguminasa itu menjadi penjelasan penting terkait persoalan alamat pengiriman surat MA. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan tidak berasal dari pihak penerima, melainkan terjadi dalam proses penanganan kiriman di lingkungan layanan pos. Kurniawan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kekeliruan yang menyebabkan surat dengan tujuan Bupati Gowa tidak ditangani sebagaimana mestinya.
Melalui rekaman yang diperlihatkan kepada wartawan, pihak PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa menyatakan pengakuan atas kelalaian tersebut tanpa mengembangkan persoalan di luar kesalahan pengiriman. Pernyataan itu menegaskan bahwa perusahaan menyadari adanya kekeliruan dalam menjalankan tugasnya terhadap kiriman dari Mahkamah Agung. Permohonan maaf Kurniawan juga menjadi bentuk tanggung jawab atas kesalahan pengiriman surat yang ditujukan kepada Bupati Gowa.
Kuasa hukum Bupati Gowa memperlihatkan rekaman itu sebagai bagian dari penjelasan kepada publik mengenai posisi pihaknya dalam persoalan tersebut. Dengan adanya pengakuan dari kepala cabang, kekeliruan pengiriman surat MA dan kelalaian dalam penanganannya telah disampaikan secara langsung oleh pihak PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa melalui pernyataan Kurniawan.
Kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berawal dari jalur pengiriman surat Mahkamah Agung (MA) yang tidak sesuai dengan alamat tujuan. Surat yang semestinya disampaikan ke Kantor Bupati Gowa justru diantarkan oleh PT Pos Indonesia ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa. Kesalahan itu membuat surat tidak sampai kepada pihak yang dituju, meskipun dokumen tersebut berkaitan dengan perkara penting yang melibatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Adhi, PT Pos Indonesia menerima surat dari MA pada 2 September 2026. Namun, sejak surat itu dikirim hingga MA mengeluarkan putusan dalam perkara uji pendapat DPRD Gowa pada 1 Oktober 2026, dokumen tersebut tidak pernah diterima oleh Bupati Gowa. Rentang waktu hampir satu bulan itu menyebabkan pihak Pemerintah Kabupaten Gowa tidak mengetahui isi surat maupun proses penyampaiannya secara langsung.
Adhi mengatakan masalah tersebut baru diketahui setelah pihak MA menyatakan bahwa surat telah dikirim melalui PT Pos sekitar sebulan sebelumnya. Pernyataan itu kemudian mendorong pihaknya melakukan penelusuran terhadap proses pengiriman dan penerimaan dokumen. Dari penelusuran tersebut, diketahui bahwa surat tidak diarahkan ke kantor Bupati Gowa, melainkan dikirim ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.
Ia menilai kekeliruan alamat pengantaran menjadi faktor utama surat tidak pernah diterima Bupati Gowa sebelum putusan MA dibacakan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai keberadaan surat, tetapi juga menyangkut ketepatan alamat dan prosedur distribusi dokumen resmi. Adhi menegaskan bahwa pihak Bupati Gowa baru memperoleh informasi mengenai jalur pengiriman setelah adanya penjelasan dari MA dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap layanan PT Pos Indonesia. Dalam keterangannya, PT Pos Indonesia kemudian mengakui adanya kelalaian dalam proses pengantaran surat tersebut.
Kesalahan alamat dalam pengiriman surat Mahkamah Agung (MA) kepada Bupati Gowa berdampak pada proses penyampaian informasi resmi dalam perkara yang sedang berjalan. Surat tersebut berkaitan dengan permohonan uji pendapat DPRD Gowa, sehingga isinya dipandang penting bagi posisi Bupati Gowa sebagai pihak yang perlu mengetahui perkembangan perkara dan menyampaikan tanggapan. Karena surat tidak diterima sebagaimana mestinya, pihak bupati sebelumnya tidak memperoleh pemberitahuan resmi mengenai tahapan dan materi yang perlu direspons.
Kondisi itu membuat kesempatan Bupati Gowa untuk memberikan tanggapan kepada MA harus ditempuh melalui langkah lain. Persoalan tersebut tidak serta-merta menentukan kedudukan hukum bupati ataupun hasil pemeriksaan perkara, tetapi menunjukkan adanya hambatan administratif dalam pemenuhan hak pihak terkait untuk menerima informasi dan menyampaikan pendapat. Tanggapan dari pihak bupati menjadi relevan karena permohonan uji pendapat DPRD Gowa merupakan bagian dari perkara yang tengah diproses di lembaga peradilan tersebut.
Adhi Bintang menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Bupati Gowa datang langsung ke MA di Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kedatangan itu dilakukan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung, setelah pihak bupati tidak menerima surat resmi mengenai perkembangan perkara akibat persoalan pengiriman. Tim kuasa hukum menggunakan kesempatan tersebut untuk memastikan pandangan dan kepentingan Bupati Gowa tetap disampaikan kepada lembaga yang menangani perkara.
Langkah mendatangi MA juga menjadi cara bagi pihak bupati untuk merespons proses yang telah berjalan, meskipun surat pemberitahuan sebelumnya keliru alamat. Dalam konteks ini, dampak persoalan pengiriman terutama berkaitan dengan akses terhadap informasi resmi dan kesempatan menyampaikan tanggapan. Adapun mengenai kelanjutan perkara serta penilaian MA atas tanggapan tersebut, informasi yang tersedia belum memuat keputusan hukum lebih lanjut.
