Pada 5 Oktober, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pelaksanaan rehabilitasi serta reedukasi bagi narapidana pengguna narkotika sebagai salah satu upaya menangani kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Senin (5/10).
Menurut Supratman, perhatian pemerintah diarahkan pada penanganan narapidana pengguna narkotika melalui pendekatan rehabilitasi dan reedukasi. Kebijakan itu menjadi bagian dari langkah yang sedang disiapkan untuk merespons kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Arahan Presiden tersebut menempatkan penanganan pengguna narkotika sebagai salah satu fokus dalam upaya mengurangi persoalan kepadatan di lapas.
Namun, pelaksanaan kebijakan itu masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah akan merumuskan langkah tersebut secara bersama-sama dengan tujuh kementerian atau lembaga lain. Proses perumusan diperlukan untuk menyusun kebijakan yang dapat menjadi dasar penanganan narapidana pengguna narkotika sesuai arahan Presiden.
Menteri Hukum belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Pemerintah masih mempersiapkan dan membahas rumusan bersama kementerian atau lembaga terkait. Dengan demikian, rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana pengguna narkotika saat ini merupakan arahan yang tengah diterjemahkan ke dalam kebijakan lintas kementerian atau lembaga, sekaligus menjadi bagian dari agenda penanganan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
Program rehabilitasi dan reedukasi yang disiapkan pemerintah diarahkan kepada narapidana kasus narkotika yang masih berada dalam usia produktif. Kelompok ini dipandang perlu memperoleh penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada pemulihan, pembentukan keterampilan, dan persiapan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Sasaran tersebut akan ditetapkan secara terukur berdasarkan kondisi serta data warga binaan yang tersedia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Supratman, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperoleh data mengenai warga binaan yang menjadi sasaran program. Data dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjadi rujukan dalam menentukan jumlah peserta sekaligus memastikan bahwa penerima program sesuai dengan kriteria yang telah disiapkan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi tidak dilakukan secara umum tanpa pemetaan yang jelas.
Pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan program. Tempat tersebut diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang mendukung proses pembinaan, pemulihan, serta pemberian edukasi bagi narapidana kasus narkotika yang terpilih. Namun, Supratman belum memaparkan secara rinci titik lokasi yang akan digunakan, termasuk jumlah pusat yang disiapkan dan kapasitas masing-masing fasilitas.
Penentuan sasaran dan jumlah peserta masih menunggu hasil koordinasi serta penyampaian data resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tahap ini penting agar program dapat diarahkan kepada narapidana yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan, termasuk pengguna narkotika dalam usia produktif yang tercatat sebagai warga binaan. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian kapasitas pusat rehabilitasi dan reedukasi dengan jumlah peserta, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung secara teratur dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Supratman bersama sejumlah menteri dan lembaga menyepakati pembentukan tim kecil untuk memperjelas rencana rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana kasus narkotika. Tim tersebut diberi waktu selama satu minggu untuk membahas serta merumuskan kebijakan secara lebih konkret. Langkah ini diarahkan agar gagasan yang sebelumnya masih bersifat umum dapat memiliki rancangan pelaksanaan yang lebih jelas, termasuk mengenai tempat yang akan digunakan untuk menjalankan program.
Dalam pembahasannya, tim kecil akan menyusun berbagai hal yang diperlukan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden. Penentuan lokasi pelaksanaan menjadi salah satu pokok yang perlu dirumuskan. Namun, pembagian tersebut tidak serta-merta menetapkan bentuk kerja sama maupun tugas teknis di luar hal-hal yang telah disampaikan. Setiap usulan masih akan dibahas dalam waktu yang tersedia, kemudian disusun sebagai bahan laporan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
Rancangan pembagian peran antarinstansi menempatkan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menyusun kurikulum khusus. Kurikulum itu akan menjadi bagian dari rancangan reedukasi yang ditujukan bagi narapidana narkotika. Perumusan materi dan pendekatannya akan dibahas melalui tim yang dibentuk, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat disampaikan secara lebih terarah kepada Presiden.
Untuk aspek rehabilitasi, pembahasan akan melibatkan Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Keterlibatan kedua pihak tersebut disebut dalam rancangan pembagian peran yang tengah disiapkan. Selain itu, Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan juga disebut akan terlibat dalam tim kecil. Peran masing-masing masih menjadi bagian dari pembahasan selama satu minggu tersebut. Dengan demikian, tim diharapkan dapat menyusun rumusan kebijakan dan lokasi pelaksanaan secara lebih konkret tanpa mendahului keputusan akhir pemerintah.
Pelaksanaan reedukasi bagi narapidana kasus narkotika dirancang tetap berlangsung bersamaan dengan status mereka sebagai warga binaan. Status tersebut tidak menghentikan proses pembinaan, pendidikan, dan pemulihan yang diperlukan selama menjalani masa pidana. Reedukasi diarahkan untuk membantu warga binaan memahami kembali dampak penyalahgunaan narkotika, membangun pola pikir yang lebih sehat, serta menyiapkan kemampuan yang dapat mendukung kehidupan mereka setelah menyelesaikan masa hukuman.
Menurut Supratman, warga binaan akan diberdayakan agar dapat bekerja sambil menjalani proses reedukasi. Pemberdayaan ini memungkinkan kegiatan pembinaan berjalan beriringan dengan aktivitas produktif di dalam lapas. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengikuti program edukasi dan pemulihan, tetapi juga memperoleh kesempatan mengembangkan keterampilan kerja. Kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembentukan kemandirian, selama pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan, kondisi, dan pengawasan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.
Rancangan ini menempatkan warga binaan sebagai peserta program pembinaan yang tetap memiliki tanggung jawab untuk mengikuti proses reedukasi. Aktivitas kerja dan pembelajaran dapat disusun dalam pola yang teratur agar tidak saling menghambat. Pelaksanaan secara bersamaan juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengintegrasikan aspek rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan dalam penanganan narapidana kasus narkotika, tanpa mengabaikan kedudukan mereka sebagai penghuni lapas yang sedang menjalani putusan pengadilan.
Kebijakan tersebut memiliki latar belakang persoalan kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan. Saat menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Ario Seto pernah membahas masalah kelebihan kapasitas di lapas dan menyebut rehabilitasi sebagai salah satu opsi bagi narapidana kasus narkotika. Ia menyatakan bahwa lapas mengalami over capacity, sementara hampir 80 persen tahanan merupakan tahanan narkotika. Keterangan itu menjadi konteks yang melatarbelakangi pembahasan rehabilitasi, reedukasi, dan pemberdayaan bagi warga binaan kasus narkotika.
