SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Ketidaksesuaian kondisi ekonomi warga dan data kepemilikan aset dapat membuat masyarakat kurang mampu tidak tercantum sebagai penerima bantuan sosial. Temuan semacam ini menjadi perhatian dalam pengembangan sistem perlindungan sosial digital Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu contoh yang mencuat adalah warga yang bekerja sebagai sopir, tetapi tersisih dari daftar bantuan karena tercatat memiliki atau terkait dengan kepemilikan mobil mewah seperti Alphard. Data aset yang tidak diperbarui atau belum dibaca sesuai konteks dapat menghasilkan penilaian yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas pendataan warga melalui program perlindungan sosial berbasis digital. Hingga saat ini, proses tersebut telah mencakup 1.004.298 kepala keluarga di Kota Pahlawan. Cakupan yang besar itu diharapkan mampu membangun basis data sosial yang lebih lengkap, terukur, dan mudah diperbarui. Pendataan tidak hanya mencatat identitas penduduk, tetapi juga menghimpun informasi mengenai pekerjaan, penghasilan, kondisi tempat tinggal, anggota keluarga, serta aset yang tercatat atas nama warga.
Pengumpulan informasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih objektif. Dengan data yang lebih menyeluruh, pemerintah dapat membandingkan berbagai indikator kesejahteraan sebelum menetapkan sasaran program. Kepemilikan aset menjadi salah satu unsur yang diperiksa, namun seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menilai kemampuan ekonomi seseorang. Status kepemilikan, penggunaan kendaraan, hubungan kerja, dan sumber penghasilan perlu ditelusuri agar sistem tidak keliru membedakan pemilik aset dengan orang yang hanya menggunakan atau mengemudikannya.
Hasil pendataan kemudian digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial dan penyusunan kebijakan perlindungan sosial lainnya. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme verifikasi serta pembaruan data apabila warga menemukan informasi yang tidak sesuai. Langkah ini penting agar digitalisasi pendataan meningkatkan ketepatan sasaran, bukan justru menutup akses keluarga yang benar-benar membutuhkan. Partisipasi warga, keterbukaan prosedur, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan basis data tersebut.
Kasus ketidaktepatan data penerima bantuan sosial kembali ditemukan di kawasan Manyar, Surabaya. Petugas mendapati seorang warga yang tinggal dalam kondisi rumah dan keadaan sosial ekonomi memprihatinkan tidak tercatat sebagai penerima bansos. Padahal, situasi kehidupan sehari-hari warga tersebut menunjukkan bahwa ia berada dalam kelompok yang semestinya mendapat perhatian dan verifikasi lebih lanjut dari pemerintah.
Setelah dilakukan penelusuran, sistem mencatat adanya kendaraan Toyota Alphard yang terhubung dengan identitas warga tersebut. Data kepemilikan kendaraan itu kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Pencatatan tersebut menimbulkan persoalan karena informasi administratif yang tersimpan di sistem tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Warga yang bersangkutan diketahui berprofesi sebagai sopir, bukan pemilik sebenarnya Toyota Alphard tersebut. Namanya tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena digunakan dalam praktik peminjaman nama untuk keperluan administrasi kendaraan. Dengan demikian, status warga itu sebagai pihak yang namanya tertera pada dokumen tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa ia memiliki atau menguasai kendaraan mewah tersebut.
Eddy Christijanto menjelaskan bahwa mobil itu didaftarkan atas nama sang sopir untuk menghindari pajak progresif. Praktik semacam ini dapat menimbulkan dampak lanjutan apabila data kendaraan dibaca secara otomatis tanpa pemeriksaan lapangan. Sistem dapat mengategorikan seseorang sebagai pemilik kendaraan bernilai tinggi, meskipun yang bersangkutan hanya memberikan identitasnya untuk pencatatan administratif.
Temuan di Manyar tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran dan verifikasi data penerima bansos secara menyeluruh. Data kependudukan, kepemilikan kendaraan, dan kondisi sosial ekonomi perlu dibandingkan dengan fakta di lapangan agar keputusan penyaluran bantuan tidak hanya bergantung pada satu indikator administratif. Pemeriksaan langsung juga diperlukan untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak tersisih akibat penggunaan nama dalam dokumen kendaraan.
Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyoroti persoalan ketika data administrasi tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya. Nama seorang warga dapat tercatat sebagai pemilik kendaraan atau aset tertentu, padahal aset tersebut hanya digunakan, dipinjamkan, atau didaftarkan atas namanya untuk kepentingan pihak lain. Ketidaksesuaian ini kemudian dibaca oleh sistem sebagai indikator kemampuan ekonomi, tanpa selalu mengetahui latar belakang kepemilikan yang mendasarinya.
Data kendaraan dan aset menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam pemeringkatan desil masyarakat miskin. Pemeringkatan tersebut menentukan posisi warga dalam kelompok kesejahteraan dan dapat memengaruhi peluang mereka menerima bantuan sosial. Ketika sebuah mobil, termasuk kendaraan mewah seperti Alphard, tercatat atas nama warga berpenghasilan rendah, sistem dapat menilai bahwa warga itu memiliki kemampuan finansial lebih tinggi daripada keadaan yang sebenarnya. Akibatnya, mereka berisiko masuk ke desil yang tidak sesuai dan tersisih dari program perlindungan sosial.
Eddy menjelaskan bahwa praktik pinjam nama dapat merugikan warga prasejahtera. Warga yang hanya memberikan identitas atau namanya untuk pencatatan kepemilikan menanggung dampak administratif dari aset yang sesungguhnya bukan miliknya. Persoalan ini bukan sekadar kesalahan pencatatan, melainkan dapat mengubah hasil pemutakhiran data kemiskinan serta menentukan apakah seseorang dianggap layak memperoleh bantuan. Kondisi ekonomi riil akhirnya kalah oleh informasi formal yang tercatat dalam berbagai basis data.
Kepemilikan kendaraan juga berkaitan dengan pencatatan pajak progresif, sehingga informasi tersebut dapat menjadi sinyal tambahan dalam penilaian kemampuan warga. Jika data kepemilikan tidak segera dikoreksi, data perlindungan sosial menjadi tidak valid dan kebijakan bantuan berisiko salah sasaran. Karena itu, diperlukan verifikasi catatan aset, kondisi lapangan, serta keterangan warga agar pemeringkatan mencerminkan keadaan sebenarnya. Pembaruan dan klarifikasi data menjadi penting untuk melindungi masyarakat prasejahtera dari dampak pinjam nama.
Pemerintah Kota Surabaya mendorong masyarakat untuk segera melakukan proses balik nama apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih tercatat atas nama orang lain. Imbauan tersebut disampaikan Eddy sebagai bagian dari upaya menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan yang menjadi salah satu rujukan dalam pemadanan data warga. Status kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi pembacaan data sosial ekonomi, termasuk ketika pemerintah melakukan penentuan calon penerima bantuan sosial.
Ketertiban administrasi dipandang penting agar bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran. Dalam sistem perlindungan sosial digital, proses pemutakhiran dan penilaian penerima semakin bergantung pada data yang objektif, terukur, serta dapat diverifikasi. Karena itu, masyarakat diharapkan memastikan informasi kependudukan dan kepemilikan aset sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pembaruan data kendaraan melalui balik nama juga menjadi bagian dari tanggung jawab warga untuk membantu menciptakan basis informasi yang lebih akurat.
Selain mengimbau perbaikan administrasi, Pemkot Surabaya memperkuat verifikasi secara langsung di lapangan. Sebanyak 14 ribu agen dikerahkan untuk memeriksa kondisi warga dari rumah ke rumah. Mereka terdiri atas camat, lurah, aparatur sipil negara (ASN) pendamping, ketua RT dan RW, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan penyisiran tersebut berlangsung pada 18 Juni hingga 18 Juli 2026.
Verifikasi lapangan menjadi upaya untuk mencocokkan informasi dalam sistem dengan keadaan warga yang sebenarnya. Petugas menelusuri kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar data yang digunakan dalam proses perlindungan sosial tidak hanya bersumber dari catatan administratif, tetapi juga memiliki dukungan pemeriksaan langsung. Akurasi data merupakan tanggung jawab penting dalam menentukan penerima bantuan, sehingga pembaruan informasi oleh masyarakat dan pemeriksaan oleh pemerintah perlu berjalan secara beriringan.
