Jakarta | PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) menyampaikan penjelasan mengenai transaksi gadai saham tiga entitas anak kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Penjelasan tersebut diberikan sebagai tanggapan atas permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang meminta informasi lebih lanjut mengenai transaksi tersebut. Perusahaan menempatkan keterangan ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada investor dan pemangku kepentingan pasar modal.
Tiga pemegang saham yang terlibat dalam transaksi itu adalah Baramega Cipta Mulia Persada (BCMP), Araya Agro Lestari (AAL), dan Citra Agro Raya (CAR). Ketiganya berkaitan dengan kepemilikan saham pada entitas anak PGUN yang menjadi objek gadai kepada Bank Mandiri. Dengan demikian, isu yang dimintakan penjelasan tidak hanya berkaitan dengan struktur kepemilikan, tetapi juga dengan posisi aset dan pengendalian pada perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PGUN.
BEI meminta klarifikasi karena informasi mengenai gadai saham tersebut dinilai memiliki hubungan dengan volatilitas harga saham PGUN. Selain itu, bursa juga mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha PGUN sebagai perusahaan tercatat. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai perubahan atau potensi perubahan atas kepemilikan entitas anak dapat menjadi perhatian penting bagi investor, terutama ketika melibatkan lembaga keuangan sebagai penerima gadai.
Dalam keterangannya, PGUN menjelaskan posisi perusahaan atas transaksi yang melibatkan BCMP, AAL, dan CAR serta hubungan transaksi itu dengan Bank Mandiri. Fokus penjelasan perusahaan adalah memberikan gambaran mengenai latar belakang gadai saham, pihak-pihak yang terlibat, dan relevansinya terhadap kegiatan usaha. Informasi tersebut diperlukan agar investor dapat menilai situasi secara lebih proporsional, tanpa menyimpulkan secara langsung bahwa gadai saham otomatis mengubah pengendalian atau menghentikan operasional entitas anak.
Kronologi transaksi tersebut perlu dibedakan tahap penjajakan awal dan kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak. Pada 21 Agustus 2026, pemegang saham utama disebut belum mengambil keputusan formal terkait rencana penjaminan saham. Pada tahap itu juga belum terdapat kepastian hukum mengenai apakah akta gadai saham akan ditandatangani. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung sepanjang Agustus dipandang sebagai pembahasan internal dan penjajakan awal, bukan sebagai perjanjian yang telah menimbulkan hak serta kewajiban hukum.
Manajemen PGUN menjelaskan bahwa informasi pada Agustus belum memenuhi karakteristik fakta material yang wajib segera diumumkan kepada publik. Pertimbangan tersebut didasarkan pada belum adanya keputusan final, belum ditandatanganinya dokumen yang mengikat, serta masih terbukanya kemungkinan bahwa rencana fasilitas kredit tidak berlanjut. Dengan kondisi tersebut, perusahaan menilai pengungkapan yang telah disampaikan sebelumnya tetap akurat dan sesuai dengan keadaan yang berlaku pada saat informasi itu diberikan.
Proses pembahasan fasilitas kredit, pengajuan fasilitas, hingga persetujuan offering letter dilakukan secara langsung oleh PT Jhonlin Baratama sebagai debitur bersama Bank Mandiri. Manajemen PGUN menyatakan tidak terlibat penuh dalam setiap tahapan komunikasi dan pengambilan keputusan tersebut. Posisi ini menjadi salah satu alasan mengapa perseroan belum dapat memastikan adanya transaksi gadai saham sebelum menerima dokumen dan informasi resmi dari pihak terkait.
Kesepakatan final baru tercapai pada 28 September 2026, ketika perjanjian kredit dan akta gadai saham ditandatangani. Pada tanggal yang sama, PGUN memperoleh informasi mengenai transaksi yang melibatkan saham tiga entitas anak sebagai jaminan. Penandatanganan dokumen tersebut menandai perubahan status dari pembahasan yang masih bersifat eksploratif menjadi kesepakatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, perbedaan waktu komunikasi awal pada Agustus dan pengungkapan transaksi pada September berkaitan dengan perbedaan tingkat kepastian informasi serta terbentuknya kewajiban hukum bagi para pihak.
Hubungan afiliasi yang disampaikan perusahaan berkaitan dengan PT Jhonlin Baratama sebagai debitur fasilitas kredit dari Bank Mandiri. Perseroan menjelaskan bahwa PT Jhonlin Baratama memiliki hubungan afiliasi dengan PGUN karena Jhony Saputra, pemegang saham PT Citra Agro Abadi (CAR) dan PT Artha Agro Lestari (AAL), juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Afiliasi tersebut menjadi konteks dalam pengajuan kredit dan penjaminan saham tiga entitas anak, tetapi tidak serta-merta menunjukkan bahwa PGUN menjadi pihak penerima atau penanggung fasilitas.
PGUN menegaskan bahwa keterlibatannya memiliki batas yang spesifik. Perseroan tidak memberikan corporate guarantee, tidak menjaminkan aset, serta tidak menyediakan bentuk dukungan lain untuk fasilitas kredit PT Jhonlin Baratama. Atas dasar posisi tersebut, manajemen menilai transaksi itu bukan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK Nomor 17/POJK.04/2020. Perseroan juga menganggapnya bukan transaksi material karena pihak yang menjadi debitur fasilitas kredit bukan PGUN.
Manajemen menyatakan tidak mengetahui secara rinci jenis fasilitas, nilai plafon, jangka waktu, maupun covenant yang berlaku. Informasi tersebut berada pada debitur karena pengajuan kredit dilakukan oleh PT Jhonlin Baratama. Dengan demikian, PGUN tidak menempatkan diri sebagai pihak yang mengendalikan penggunaan fasilitas atau bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban debitur kepada bank.
Perusahaan juga memastikan tidak ada dana dari fasilitas kredit yang mengalir ke PGUN. Dana tersebut bukan pinjaman pemegang saham, setoran modal, pembiayaan rencana usaha, ataupun sumber pendanaan untuk aksi korporasi perseroan. Saham yang digadaikan sebelumnya belum pernah dijaminkan kepada pihak lain, sehingga transaksi ini bukan pengalihan atau pembiayaan kembali atas fasilitas lama.
Terkait perdagangan saham, PGUN menyatakan volatilitas harga pada Agustus 2026 tidak memiliki hubungan hukum maupun operasional dengan proses pengajuan kredit dan penjaminan saham. Menurut perusahaan, perubahan harga sepenuhnya dipengaruhi persepsi investor serta aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), bukan oleh aliran dana, dukungan perseroan, atau tindakan korporasi PGUN.
Manajemen PGUN mengakui adanya risiko yang perlu diperhatikan apabila debitur mengalami cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Dalam kondisi tersebut, Bank Mandiri memiliki hak untuk mengeksekusi gadai saham sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pernyataan ini menggambarkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian, bukan penegasan bahwa tindakan eksekusi pasti akan dilakukan.
Gadai saham atas tiga entitas anak perlu dipandang dalam konteks keberlangsungan perseroan dan tata kelola perusahaan. Apabila eksekusi benar-benar dilaksanakan, PGUN menyatakan akan memastikan proses tersebut tetap memperhatikan stabilitas pengendalian perseroan. Pertimbangan itu mencakup upaya menjaga struktur pengendalian agar tetap dapat mendukung arah pengelolaan perusahaan, tanpa mengesampingkan hak dan kewenangan kreditur berdasarkan peraturan yang berlaku.
Selain aspek pengendalian, pelaksanaan eksekusi juga diharapkan memperhatikan kelangsungan kegiatan operasional entitas terkait. Manajemen menyampaikan komitmen agar setiap langkah yang ditempuh tidak mengabaikan kebutuhan operasional dan kesinambungan aktivitas usaha. Proses tersebut juga harus memenuhi ketentuan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia serta seluruh persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PGUN menyatakan telah mengetahui bahwa debitur merupakan pihak terafiliasi yang mampu dan dapat memenuhi kewajibannya. Posisi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan manajemen dalam menilai hubungan dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perseroan menempatkan risiko wanprestasi dan kemungkinan eksekusi sebagai hal yang harus diantisipasi melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum, perlindungan terhadap kelangsungan usaha, serta perhatian pada stabilitas pengendalian. Manajemen menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan, apabila benar-benar dilakukan, berlangsung sesuai kerangka peraturan yang berlaku.
Baca juga: Pulihnya Operasional Tiga Bandara Setelah Erupsi Gunung Anak Krakatau
