JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi pemerintah mencapai Rp376,8 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut meningkat sekitar 54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika pembayaran tercatat sebesar Rp244,6 triliun. Kenaikan ini menunjukkan semakin besarnya kebutuhan anggaran untuk menjaga kesinambungan pasokan energi sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa pembayaran hingga akhir September mencakup dukungan pemerintah terhadap penyediaan energi yang dibutuhkan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Melalui skema subsidi serta kompensasi, pemerintah berupaya memastikan badan usaha penyalur tetap mampu menyediakan energi sesuai penugasan.
Sebagian besar pembayaran disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Kedua perusahaan tersebut memiliki peran utama dalam penyediaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya bagi rumah tangga, dunia usaha, serta sektor publik. Dukungan fiskal itu membantu menjaga ketersediaan energi di berbagai wilayah, termasuk ketika biaya penyediaan mengalami tekanan.
Pembayaran kepada PLN dan Pertamina juga berkaitan dengan kebijakan mempertahankan stabilitas harga energi bagi masyarakat. Tanpa kompensasi yang memadai, perubahan biaya produksi dan harga komoditas energi dapat lebih cepat diteruskan kepada konsumen. Karena itu, belanja subsidi dan kompensasi menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan APBN, meskipun peningkatannya turut memperbesar tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah. Perkembangan realisasi hingga akhir tahun akan menjadi perhatian untuk menilai kebutuhan anggaran berikutnya serta keberlanjutan kebijakan perlindungan harga energi.
Pemerintah mulai menerapkan pembayaran kompensasi energi secara rutin setiap bulan sejak awal 2026. Kebijakan ini mengubah mekanisme pencairan yang sebelumnya berkaitan dengan proses penyelesaian dan verifikasi dalam periode tertentu. Melalui pembayaran bulanan, kompensasi atas penugasan penyediaan energi bersubsidi dapat disalurkan secara berkala kepada badan usaha milik negara yang menjalankan tugas tersebut. Skema ini menjadi bagian dari pengaturan pembayaran subsidi dan kompensasi energi yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun berjalan.
Tujuan utama pembayaran secara berkala tersebut adalah menjaga likuiditas BUMN penerima penugasan, terutama PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Kedua perusahaan menjalankan penugasan pemerintah untuk menyediakan energi bersubsidi bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penugasan itu menimbulkan kebutuhan pembiayaan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Pembayaran kompensasi setiap bulan memberikan penerimaan yang lebih teratur, sehingga kebutuhan arus kas perusahaan dapat disesuaikan dengan kegiatan operasional dan pelaksanaan penugasan energi bersubsidi.
Dengan mekanisme baru ini, PLN dan Pertamina tidak perlu menunggu hingga audit tahunan selesai untuk menerima kompensasi atas pelaksanaan penugasan pemerintah. Pembayaran dilakukan secara bulanan, sementara proses audit dan verifikasi tahunan tetap menjadi bagian dari penyelesaian administrasi serta perhitungan akhir. Pengaturan tersebut memungkinkan kompensasi disalurkan lebih rutin selama periode berjalan. Arus kas PLN dan Pertamina dapat tetap digunakan untuk mendukung penyediaan energi bersubsidi, termasuk membiayai kebutuhan operasional yang berkaitan dengan penugasan tersebut. Kebijakan pembayaran bulanan ini diterapkan untuk memastikan kewajiban kompensasi pemerintah kepada kedua badan usaha berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas penyediaan energi bagi masyarakat.
Tekanan terhadap anggaran subsidi energi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan penyaluran kepada masyarakat, tetapi juga oleh perkembangan harga minyak dunia. Ketika harga minyak meningkat, biaya pengadaan energi dan komponen pendukungnya ikut mengalami tekanan. Kondisi tersebut dapat memperbesar kebutuhan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mempertahankan harga energi agar tetap terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat dan sektor yang masih bergantung pada dukungan subsidi maupun kompensasi.
Salah satu indikator yang mencerminkan perkembangan harga minyak adalah Indonesian Crude Price (ICP). Hingga periode pelaporan, ICP tercatat sebesar USD91,9 per barel. Tingkat harga tersebut menjadi salah satu faktor yang memperberat perhitungan anggaran energi, karena perubahan harga minyak dapat memengaruhi biaya yang harus ditanggung pemerintah dalam penyediaan energi bersubsidi. Semakin tinggi harga acuan minyak, semakin besar pula tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan apabila harga jual kepada masyarakat tetap dijaga.
Tekanan anggaran juga berkaitan dengan capaian produksi minyak dan gas bumi domestik yang belum mencapai sasaran dalam APBN. Produksi hulu migas yang berada di bawah target berarti kontribusi pasokan dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi asumsi yang telah ditetapkan. Situasi ini menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan anggaran energi, karena ketersediaan produksi domestik turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan pasokan dan keterjangkauan harga.
Perpaduan harga minyak yang tinggi dan produksi hulu migas yang belum memenuhi target APBN membuat ruang fiskal untuk subsidi energi menghadapi tekanan lebih besar. Pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat memperoleh energi pada harga yang dapat dijangkau, sementara biaya penyediaannya dipengaruhi oleh kondisi pasar minyak dan capaian produksi nasional. Oleh karena itu, perkembangan ICP serta kinerja produksi minyak dan gas bumi menjadi latar penting dalam meningkatnya kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga September 2026.
Kinerja produksi minyak dan gas bumi domestik hingga September 2026 masih berada di bawah sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini tercermin dari capaian lifting, yaitu volume minyak dan gas yang berhasil diangkat dari lapangan untuk kemudian dijual atau dimanfaatkan. Lifting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja sektor hulu migas karena berhubungan langsung dengan pasokan energi dan penerimaan negara.
Lifting minyak tercatat sebesar 573,9 ribu barel per hari. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target APBN yang ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari. Dengan demikian, realisasi lifting minyak belum memenuhi sasaran produksi yang diharapkan pemerintah. Selisih ini dapat mencerminkan tantangan operasional di lapangan, termasuk penurunan produksi alami pada sejumlah blok, kendala teknis, serta kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan pengeboran dan perawatan fasilitas produksi.
Situasi serupa terlihat pada komoditas gas bumi. Hingga periode yang sama, lifting gas bumi mencapai 929,7 ribu barel setara minyak per hari, sedangkan target APBN berada pada level 984 ribu barel setara minyak per hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi gas juga belum mencapai asumsi yang digunakan dalam perencanaan anggaran negara. Padahal, gas bumi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, industri, serta rumah tangga, di samping kontribusinya terhadap penerimaan sektor energi.
Realisasi lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah dari target berpotensi menekan penerimaan negara dari sektor hulu migas. Berkurangnya volume produksi dapat mengurangi pendapatan yang berasal dari penjualan migas, penerimaan negara bukan pajak, serta bagian pemerintah dari kegiatan usaha hulu. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menyediakan anggaran lebih besar untuk mempertahankan harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat dan dunia usaha. Kombinasi penerimaan yang berpotensi melemah dan kebutuhan belanja energi yang meningkat dapat menambah tekanan terhadap pengelolaan fiskal.
