JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Perum Bulog mencatat laba bersih sebesar Rp2,4 triliun berdasarkan peninjauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 26 September 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu informasi utama yang disampaikan perusahaan di tengah pelaksanaan konferensi pers mengenai pengadaan 4 juta ton beras.
Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menilai capaian laba yang telah diperoleh merupakan hal yang patut disyukuri sekaligus membanggakan bagi Bulog.
Menurut Ahmad, laba bersih Rp2,4 triliun itu tercatat berdasarkan hasil peninjauan BPKP hingga 26 September 2026. Angka tersebut menggambarkan posisi laba perusahaan sampai dengan periode peninjauan, sementara kinerja hingga akhir tahun masih dapat mengalami perubahan.
Ahmad juga memperkirakan laba Bulog pada akhir 2026 berpotensi melampaui Rp3 triliun. Perkiraan itu disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai capaian pengadaan 4 juta ton beras, sehingga menjadi gambaran mengenai prospek perolehan laba perusahaan sampai penutupan tahun.
Pernyataan tersebut menempatkan pencatatan laba Rp2,4 triliun sebagai bagian penting dari perkembangan Bulog pada 2026. Dengan adanya peninjauan BPKP per 26 September dan proyeksi laba akhir tahun yang berpotensi menembus Rp3 triliun, perusahaan menunjukkan capaian yang dinilai positif oleh jajaran manajemennya.
Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa laba Bulog sebesar Rp2,4 triliun ditopang oleh dua sumber utama. Sumber pertama berasal dari margin komersial yang berada di kisaran 7 persen. Margin tersebut diperoleh melalui kegiatan usaha dan pengelolaan komoditas secara komersial, sehingga Bulog tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga mampu menciptakan pendapatan dari aktivitas bisnisnya. Pengelolaan yang lebih terukur, penyesuaian strategi penjualan, serta pemanfaatan peluang pasar menjadi faktor penting dalam menjaga kontribusi margin tersebut terhadap kinerja perusahaan.
Sumber kedua berasal dari penghematan biaya bunga atas pinjaman kepada pemerintah. Bulog memperoleh efisiensi sekitar 3 persen dari skema pembiayaan tersebut. Penghematan biaya bunga membuat beban keuangan perusahaan menjadi lebih ringan dan pada akhirnya memperbesar ruang bagi peningkatan laba bersih. Dengan demikian, kinerja keuangan Bulog tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga oleh kecakapan manajemen dalam menekan biaya pendanaan. Kombinasi margin komersial dan efisiensi bunga inilah yang menjadi dasar optimisme manajemen terhadap perolehan laba hingga akhir tahun.
Manajemen memandang capaian laba tersebut sebagai modal strategis untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan. Keuntungan yang telah diperoleh tidak sekadar dicatat sebagai indikator kinerja keuangan, tetapi direncanakan untuk mendukung revitalisasi infrastruktur Bulog. Pembaruan gudang, fasilitas penyimpanan, sarana distribusi, dan infrastruktur pendukung lainnya diperlukan agar pengelolaan pangan berjalan lebih efisien serta mampu merespons kebutuhan nasional.
Selain memperbaiki infrastruktur, laba tersebut juga akan diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan membiayai ekspansi bisnis. Langkah ini penting karena masih terdapat sejumlah potensi usaha Bulog yang belum tergarap secara maksimal. Dengan dukungan modal internal, perusahaan dapat mengembangkan lini komersial secara lebih selektif, meningkatkan kapasitas operasional, dan memperluas kontribusinya dalam ekosistem pangan. Strategi tersebut diharapkan menciptakan sumber pertumbuhan baru tanpa mengurangi peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Rencana pemanfaatan laba Rp2,4 triliun Bulog diarahkan tidak hanya untuk memperkuat sumber daya manusia, tetapi juga membangun fasilitas pendukung operasional yang selama ini masih terbatas. Salah satu prioritasnya adalah pendirian pabrik karung plastik untuk memenuhi kebutuhan pengemasan beras secara lebih mandiri. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pasokan, meningkatkan efisiensi pengadaan, serta mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal.
Menurut Ahmad, Bulog yang telah berdiri selama puluhan tahun belum memiliki fasilitas mandiri untuk memproduksi karung plastik. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan karung dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran beras sangat besar. Dengan membangun kemampuan produksi sendiri, Bulog berpeluang mengendalikan kualitas, menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan, serta memperkuat dukungan logistik bagi kegiatan operasionalnya.
Pembangunan pabrik karung plastik direncanakan berlangsung secara bertahap di setiap pulau besar di Indonesia. Proyek awal diarahkan ke Jakarta karena wilayah tersebut memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan dan distribusi beras. Penempatan fasilitas pertama di Jakarta diharapkan memudahkan pengiriman karung ke berbagai titik operasional sebelum pengembangan dilakukan di wilayah lain. Rencana tersebut masih berada dalam tahap persiapan dan pengembangan, sehingga belum dapat dipandang sebagai fasilitas yang telah selesai atau beroperasi.
Selain pabrik karung plastik, Bulog juga merencanakan pengaktifan kembali unit pengolahan gabah dan beras (UPGB) yang mengalami kerusakan atau telah lama terbengkalai. Revitalisasi ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pengolahan setelah gabah diterima, sekaligus mendukung pengelolaan mutu dan ketersediaan beras. UPGB berskala besar juga diarahkan untuk dibangun di pulau-pulau utama, dengan tahap awal dimulai dari Jakarta. Pelaksanaannya akan membutuhkan pemetaan kondisi aset, penentuan kebutuhan investasi, serta penyusunan jadwal pembangunan agar fasilitas dapat dikembangkan sesuai prioritas operasional Bulog.
Alokasi laba Bulog sebesar Rp2,4 triliun tidak seluruhnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Sebagian dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perusahaan. Kebijakan ini dipandang penting karena penguatan kapasitas karyawan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja, memperluas keahlian, serta menyiapkan organisasi menghadapi kebutuhan pengelolaan pangan yang semakin kompleks.
Program pengembangan kompetensi itu mencakup pemberian kesempatan kepada karyawan untuk menempuh pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui program tersebut, karyawan diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan bidang tugasnya. Pendidikan lanjutan juga dapat memperkenalkan pendekatan, teknologi, serta praktik pengelolaan yang lebih baik sehingga manfaatnya dapat diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan mendukung peningkatan profesionalisme di berbagai jenjang organisasi.
Selain karyawan, penguatan kapasitas juga ditujukan kepada sejumlah pejabat eselon I. Beberapa pejabat tersebut akan mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pendidikan ini diharapkan memperluas pemahaman strategis para pejabat mengenai ketahanan nasional, tata kelola, serta tantangan yang berkaitan dengan sektor pangan dan pembangunan. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari investasi Bulog dalam membangun kepemimpinan yang mampu merespons perubahan secara terukur.
Ahmad menyampaikan bahwa langkah tersebut bertujuan memperkuat kemampuan sekaligus jaringan kerja para pejabat. Jaringan yang lebih luas dinilai dapat mendukung koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sedangkan peningkatan kemampuan akan membantu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program perusahaan. Dengan demikian, pengembangan SDM ditempatkan sebagai salah satu penggunaan laba yang berjalan berdampingan dengan pembangunan infrastruktur, sesuai kebutuhan pengembangan Bulog ke depan.
