Jakarta | Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menyatakan panitia seleksi (pansel) calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk periode 2027–2032 telah dibentuk. Menurut Mardani, susunan pansel tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan keterangan itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis. Pernyataan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam proses persiapan pergantian anggota lembaga penyelenggara pemilu itu.
Meski pembentukan pansel disebut telah rampung, pengumuman resmi mengenai nama-nama anggotanya masih dinantikan. Mardani belum menyampaikan rincian mengenai siapa saja yang masuk dalam susunan tersebut maupun kapan tepatnya pengumuman akan dilakukan. Karena itu, informasi mengenai komposisi dan tahapan kerja panitia masih perlu menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Pengumuman itu diharapkan memberi kejelasan mengenai pihak-pihak yang akan menjalankan proses seleksi calon komisioner KPU untuk masa jabatan berikutnya.
Pansel memiliki peran penting dalam rangkaian penjaringan calon, termasuk menyiapkan dan melaksanakan proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, rincian mengenai mekanisme, jadwal, persyaratan, serta tahapan seleksi untuk periode 2027–2032 belum dijelaskan dalam pernyataan yang disampaikan Mardani. Dengan demikian, belum ada informasi yang dapat dipastikan mengenai waktu dimulainya pendaftaran atau tahapan lanjutan. Publik masih menunggu pengumuman resmi sebagai dasar untuk mengetahui komposisi panitia dan perkembangan proses seleksi secara lebih lengkap.
Pergantian keanggotaan KPU merupakan bagian dari siklus kelembagaan yang penting bagi penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, pembentukan pansel menjadi langkah awal yang mendapat perhatian dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Setelah susunan panitia diumumkan, informasi mengenai mandat serta agenda kerjanya dapat membantu publik memahami bagaimana proses seleksi akan berlangsung. Untuk saat ini, keterangan Mardani menegaskan bahwa pansel telah dibentuk, sementara pengumuman mengenai susunannya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat.
Dalam perkembangan proses seleksi anggota KPU periode 2027–2032, parlemen telah menjalin komunikasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Polpum terkait pembentukan panitia seleksi (pansel). Komunikasi tersebut menjadi salah satu jalur untuk memperoleh kejelasan mengenai tahapan awal pengisian keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu itu. Mardani menyampaikan bahwa pihaknya menanyakan perkembangan pembentukan pansel kepada unsur pemerintah, terutama setelah muncul perhatian terhadap jadwal penetapan anggota KPU untuk masa kerja mendatang. Ia menyebut Ditjen Polpum telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai pansel. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi telah berjalan, meskipun informasi publik tentang susunan personalia belum tersedia. Dengan demikian, pembicaraan parlemen dan kementerian berfokus pada status proses, bukan pada pengumuman nama anggota yang akan bertugas dalam panitia tersebut.
Mardani juga mengaku menghubungi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai perkembangan pembentukan tim tersebut. Dari komunikasi itu, ia memperoleh kabar bahwa pansel sudah terbentuk. Namun, keberadaan pansel itu belum disertai pengumuman resmi kepada publik. Informasi yang diterima Mardani sebatas keterangan mengenai status pembentukan, sehingga belum menjawab siapa saja yang telah ditetapkan sebagai anggota. Ia menegaskan belum memperoleh daftar nama maupun rincian lain tentang susunan keanggotaan. Karena itu, informasi dari pimpinan DPR tersebut belum dapat menjadi dasar untuk menyebut atau mengonfirmasi individu yang masuk dalam pansel.
Perbedaan terbentuknya panitia dan diumumkannya susunan anggota menjadi hal penting dalam membaca perkembangan ini. Pembentukan dapat menunjukkan bahwa proses persiapan telah berlangsung, sementara pengumuman resmi diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa yang akan menjalankan proses seleksi. Sampai Mardani menyampaikan keterangannya, informasi mengenai identitas anggota pansel belum ia terima. Dengan demikian, publik masih menanti penjelasan resmi dari pihak berwenang mengenai nama-nama yang ditetapkan serta informasi terkait tahapan berikutnya. Mardani belum menyampaikan daftar tersebut, dan komunikasi dengan Ditjen Polpum maupun Sufmi Dasco Ahmad belum menghasilkan konfirmasi nama bagi dirinya. Perkembangan selanjutnya bergantung pada penyampaian informasi resmi mengenai susunan panitia dan kelanjutan proses seleksi anggota KPU periode 2027–2032.
Mardani menekankan bahwa anggota panitia seleksi (pansel) calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Kedua hal tersebut dinilai penting karena pansel memegang peran dalam menentukan siapa yang akan menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu, proses seleksi tidak cukup hanya berjalan sesuai tahapan, tetapi juga perlu didukung oleh orang-orang yang mampu bekerja secara profesional dan menjaga kepercayaan publik. Harapan tersebut ditujukan kepada seluruh anggota pansel yang telah dibentuk untuk periode 2027–2032, agar pelaksanaan tugas mereka berlandaskan tanggung jawab dan prinsip yang kuat.
Dalam memilih calon komisioner, Mardani meminta pansel memastikan kandidat tidak memiliki konflik kepentingan. Seleksi, menurut pesan yang ia sampaikan, perlu memberi ruang bagi calon yang layak tanpa dipengaruhi hubungan atau kepentingan tertentu. Ia juga mengingatkan agar pansel tidak membuka jalan bagi kepentingan maupun titipan dalam proses penentuan kandidat. Dengan demikian, keputusan seleksi diharapkan bertumpu pada penilaian terhadap calon, bukan pada tekanan atau kepentingan di luar proses. Pesan ini menempatkan independensi pansel sebagai perhatian penting, sekaligus menegaskan bahwa anggota pansel perlu menjaga sikap dan keputusan mereka dari hal-hal yang dapat mengganggu integritas seleksi.
Mardani mengaitkan kebutuhan akan penyelenggara demokrasi yang kuat dengan indeks demokrasi yang disebutnya menurun. Dalam konteks itu, ia menilai penting agar proses seleksi mampu menghasilkan komisioner yang memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawabnya. Harapan terhadap pansel tidak hanya menyangkut ketepatan memilih individu, tetapi juga kejujuran dan kebebasan proses dari konflik kepentingan. Pansel diharapkan menjalankan mandatnya dengan integritas, mempertimbangkan kemampuan para kandidat, serta tidak memberi tempat bagi kepentingan atau titipan. Pesan tersebut menjadi perhatian menjelang pengumuman terkait pembentukan pansel KPU periode 2027–2032, ketika publik menanti proses seleksi calon komisioner berlangsung dengan prinsip-prinsip tersebut.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tahapan awal pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pembentukan tim seleksi atau pansel. Ketentuan ini menetapkan bahwa tim seleksi calon anggota KPU dibentuk oleh Presiden melalui keputusan presiden. Pembentukan tersebut harus dilakukan paling lama enam bulan sebelum masa keanggotaan KPU periode berjalan berakhir. Dengan demikian, jadwal pembentukan pansel bukan semata-mata keputusan administratif, melainkan memiliki batas waktu yang ditentukan undang-undang.
Ketentuan waktu itu menjadi acuan untuk menghitung jadwal seleksi periode 2027–2032. Tujuh anggota KPU periode 2022–2027 dilantik pada 12 April 2022. Masa jabatan lima tahun membawa akhir periode tersebut pada 2027. Karena tim seleksi harus dibentuk paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan, pembentukan pansel untuk periode berikutnya perlu dilakukan pada Oktober 2026. Perhitungan ini memberi gambaran mengenai rentang waktu yang harus diperhatikan pemerintah dalam menetapkan tim dan memulai proses seleksi.
Pasal 22 juga menetapkan batas jumlah serta susunan keanggotaan tim seleksi. Pansel dapat beranggotakan paling banyak 11 orang, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Komposisinya terdiri atas tiga orang dari unsur pemerintah, empat orang dari kalangan akademisi, serta empat orang dari unsur masyarakat. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan beragam perspektif dalam proses penjaringan calon penyelenggara pemilu, sekaligus memberi ruang bagi keterwakilan perempuan sesuai ketentuan.
Ketentuan komposisi dan tenggat ini menjadi dasar untuk menilai kesiapan proses seleksi, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan tanggal pengumuman pansel maupun jadwal tahapan berikutnya.
Baca juga: Pengumuman Finalis Opsi 2026 untuk Siswa Indonesia
