Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Arahan tersebut disampaikan agar upaya pemadaman, pengendalian, dan pemulihan dapat segera dilakukan secara terkoordinasi. Pemerintah diminta tidak menunda langkah yang diperlukan, terutama di daerah yang menghadapi dampak kebakaran dan asap.
Perhatian Presiden terhadap persoalan karhutla disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, perkembangan situasi di berbagai daerah menjadi bahan pembahasan, termasuk kebutuhan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden sangat berkonsentrasi pada penanganan karhutla. Menurut dia, perhatian tersebut tercermin dari permintaan agar seluruh jajaran bergerak cepat dan memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif. Percepatan diperlukan untuk membatasi meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi risiko terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas di wilayah terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kemudian melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Dalam laporan itu, enam provinsi menjadi fokus utama pemerintah. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan termasuk di wilayah yang mendapat perhatian, bersama provinsi lain yang menghadapi persoalan serupa. Fokus tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan sumber daya, memperkuat pemantauan, dan menyesuaikan penanganan dengan kondisi di setiap daerah.
Perintah percepatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan karhutla ditempatkan sebagai agenda penting yang memerlukan respons cepat dan terpadu. Pemerintah pusat akan terus memantau perkembangan di enam provinsi tersebut agar langkah pengendalian dapat segera diterapkan sesuai kebutuhan lapangan.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Fokus tersebut terutama diarahkan ke kawasan Tanjung Puting atau wilayah di sekitar taman nasional. Kawasan ini diprioritaskan karena memiliki satwa yang perlu dilindungi. Dengan demikian, operasi penanganan tidak hanya berorientasi pada pengendalian api, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan habitat dan keselamatan satwa yang berada di dalamnya.
Dalam rapat, Pangdam Kalimantan Tengah melaporkan bahwa kawasan tersebut masih menjadi habitat buaya dan harimau. Keberadaan kedua jenis satwa itu membuat penanganan kebakaran memiliki tantangan tersendiri. Personel yang bertugas perlu memperhitungkan kondisi kawasan dan potensi perjumpaan dengan satwa ketika menjalankan operasi. Pertimbangan tersebut penting agar tindakan pemadaman dapat dilakukan secara terukur, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk melindungi satwa yang masih berada di habitatnya.
Situasi di sekitar Tanjung Puting juga memengaruhi pilihan metode operasi pemadaman. Pendekatan yang digunakan perlu menyesuaikan karakter medan sekaligus memperhatikan keberadaan buaya dan harimau. Karena itu, percepatan penanganan tetap harus berjalan dengan perencanaan yang cermat, koordinasi antarpersonel, serta pemilihan langkah yang sesuai dengan kondisi lapangan. Prioritas terhadap Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa penanganan karhutla di wilayah dengan habitat satwa memerlukan perhatian khusus, sehingga upaya memadamkan api dan upaya melindungi satwa dapat dilaksanakan secara seimbang.
Operasional helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan sebagai bagian dari respons pemerintah di sejumlah wilayah terdampak. Pesawat tersebut digunakan untuk mendukung upaya pemadaman dari udara, terutama ketika lokasi kebakaran berada di area yang sulit didatangi melalui jalur darat. Namun, dalam perkembangan penanganan terbaru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini lebih mengoptimalkan operasi darat.
Penguatan operasi darat dilakukan karena kabut asap yang tebal menghambat jarak pandang dan membuat sejumlah titik kebakaran sulit dijangkau helikopter. Kondisi tersebut menyebabkan dukungan dari udara tidak selalu dapat berjalan secara maksimal. Karena itu, petugas diarahkan untuk meningkatkan pemadaman dengan memanfaatkan sarana dari darat, termasuk kendaraan, mobil, serta alat berat. Peralatan tersebut digunakan untuk mencapai wilayah yang tidak dapat dijangkau helikopter sekaligus mendukung petugas dalam mengendalikan api.
Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman juga memberikan klarifikasi mengenai istilah operasi darat. Menurutnya, istilah tersebut merujuk pada kegiatan pemadaman yang dilakukan menggunakan sarana dan personel dari permukaan, bukan operasi militer. Penjelasan ini diperlukan agar masyarakat tidak salah memahami strategi yang sedang diterapkan pemerintah dalam menangani karhutla.
Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penanganan di seluruh wilayah yang terdampak. Capaian pemadaman disebut berada di kisaran 692 hektare per hari, meskipun kondisi lapangan dan jarak pandang masih menjadi tantangan. Selain pengerahan personel serta peralatan, upaya mitigasi cuaca turut dilakukan dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Keterlibatan BMKG menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mendukung penanganan karhutla secara menyeluruh, sejalan dengan percepatan operasi di enam provinsi.
Prabowo menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya bergerak setelah api muncul. Pencegahan harus dilakukan secara presisi, terukur, dan dimulai dari tingkat daerah dengan memahami kondisi setiap wilayah. Langkah ini mencakup pemetaan kawasan rawan, pemantauan perubahan cuaca, pemeriksaan sumber air, serta kesiapan personel dan peralatan sebelum memasuki periode yang berisiko tinggi.
Penguatan pencegahan juga perlu melibatkan masyarakat secara langsung. Karena itu, pembentukan dan koordinasi masyarakat peduli karhutla harus dilakukan bersama Babinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, serta pemerintah daerah. Kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi penghubung warga dan aparat dalam menyampaikan peringatan dini, mengawasi aktivitas pembukaan lahan, melaporkan titik api, dan mendorong penggunaan metode yang tidak menimbulkan pembakaran. Koordinasi yang teratur akan membuat respons di lapangan lebih cepat sekaligus memperkuat kesadaran publik.
Presiden turut meminta agar kampanye pencegahan dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan. Arahan tersebut ditujukan kepada gubernur di enam provinsi yang menjadi perhatian, Pangdam, Kapolda, BMKG, serta BNPB. Kampanye perlu menyampaikan informasi yang mudah dipahami mengenai larangan membakar lahan, potensi dampak kesehatan dan ekonomi, saluran pelaporan, serta tindakan yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan indikasi kebakaran. Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG juga perlu diteruskan secara cepat kepada pemerintah daerah dan warga.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI-Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam pemadaman serta penanganan karhutla. Penghargaan tersebut mencakup pemerintah daerah, petugas pemadam, relawan, masyarakat, dan lembaga terkait yang bekerja dalam kondisi sulit. Pemerintah mengarahkan berbagai langkah strategis, mulai dari pencegahan, pengawasan, kesiapsiagaan, hingga penanganan terpadu, agar persoalan karhutla di enam provinsi dapat segera diatasi dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
