Kota Cilegon | Keselamatan masyarakat dan kesiapan kawasan industri menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya kerentanan wilayah perkotaan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti perlunya pembenahan mitigasi serta kesiapsiagaan pada kawasan yang dihuni dan dikelilingi oleh berbagai fasilitas industri. Kepadatan penduduk, aktivitas produksi yang berlangsung sepanjang waktu, serta keterhubungan jaringan energi, transportasi, air, dan komunikasi membuat gangguan pada satu sektor berpotensi memengaruhi sektor lainnya.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, menilai penguatan sistem tersebut bersifat mendesak. Menurutnya, kawasan perkotaan padat industri memiliki tingkat kerentanan tinggi karena menghadapi perpaduan ancaman alam, kegagalan teknologi, dan risiko operasional. Kondisi itu dapat menjadi lebih serius apabila tata ruang, pengawasan keselamatan, jalur evakuasi, serta mekanisme peringatan dini belum disiapkan secara terpadu.
Ancaman yang dimaksud tidak hanya berupa satu kejadian bencana, melainkan bencana berantai atau cascading impact. Rangkaian ini dapat bermula dari gangguan sederhana, seperti banjir yang menghambat akses, kemudian berkembang menjadi pemadaman listrik, terhentinya layanan penting, kebocoran bahan berbahaya, kebakaran, atau ledakan di fasilitas industri. Ketika berbagai gangguan terjadi secara berurutan, dampaknya dapat meluas melampaui lokasi awal dan berubah menjadi kecelakaan sistemik dengan konsekuensi masif bagi pekerja, warga, lingkungan, serta kesinambungan ekonomi.
Karena itu, kesiapsiagaan perlu dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pengelola industri atau pemerintah daerah. Pemetaan risiko lintas sektor, latihan tanggap darurat, pertukaran informasi, dan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan secara berkala. Pendekatan tersebut penting agar kawasan industri mampu mengenali potensi gangguan sejak awal, membatasi penyebaran dampak, dan melindungi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pertengahan Oktober 2026 mencatat 2.096 kejadian bencana di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana masih menjadi persoalan yang berlangsung luas dan berulang di berbagai wilayah. Dampaknya bersifat kumulatif, dengan ratusan korban jiwa serta lebih dari 5,6 juta orang tercatat menderita dan mengungsi akibat rangkaian kejadian tersebut. Besarnya jumlah kejadian dan dampak yang ditimbulkan menegaskan pentingnya penguatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana secara berkelanjutan.
Sebagian besar kejadian itu, yakni 99,14 persen, didominasi bencana hidrometeorologi. Kategori tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, serta tanah longsor. Sementara itu, 0,86 persen lainnya merupakan bencana geologi. Komposisi ini memperlihatkan kuatnya pengaruh dinamika cuaca dan kondisi lingkungan terhadap profil bencana di Indonesia. Meskipun proporsinya lebih kecil, bencana geologi tetap menjadi bagian dari ancaman yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pengurangan risiko.
Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengategorikan kegagalan teknologi sebagai bencana non-alam. Kategori ini memperluas perhatian penanggulangan bencana tidak hanya pada fenomena alam, tetapi juga pada risiko yang berkaitan dengan sistem dan teknologi. Ancaman tersebut dapat menjadi semakin besar ketika dipicu atau berlangsung bersamaan dengan fenomena alam, seperti gempa bumi atau tsunami. Situasi semacam itu meningkatkan kerumitan penanganan karena dampak bencana alam dan kegagalan teknologi dapat saling memperkuat. Oleh karena itu, pemetaan risiko perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya rangkaian ancaman secara bersamaan, terutama dalam konteks kawasan yang memiliki aktivitas teknologi.
Risiko bencana berantai menjadi sangat relevan bagi Kota Cilegon dan kawasan pesisir Selat Sunda karena wilayah ini berada di tengah pertemuan berbagai ancaman alam dan aktivitas industri berintensitas tinggi. Menurut Abdul Muhari, kawasan tersebut diapit oleh aktivitas tektonik dan vulkanik, sementara di dalamnya terdapat konsentrasi industri berat, pelabuhan, serta fasilitas energi vital. Kondisi geografis dan tata ruang demikian membuat satu kejadian dapat memicu gangguan lanjutan terhadap fasilitas lain, masyarakat, maupun jaringan layanan penting.
Pengalaman tsunami Selat Sunda pada 2018 menunjukkan bagaimana rangkaian ancaman dapat berlangsung secara cepat. Keruntuhan sebagian badan Gunung Anak Krakatau memicu gelombang besar yang kemudian berdampak pada wilayah pesisir. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa sumber bahaya tidak selalu berasal dari gempa bumi langsung. Aktivitas vulkanik, perubahan kondisi laut, dan kepadatan permukiman serta fasilitas di pesisir dapat berinteraksi dan memperluas dampak bencana.
Di kawasan padat industri seperti Cilegon dan Cilacap, risiko turunan juga dapat muncul ketika gempa bumi menggeser tangki yang berisi bahan berbahaya. Kondisi ini berpotensi memicu kebakaran kilang minyak atau fenomena tsunami fire, yakni kebakaran yang berkaitan dengan gelombang atau pergerakan air besar dan material mudah terbakar. Api, asap, kerusakan infrastruktur, serta gangguan akses evakuasi dapat memperumit penanganan dan memperbesar dampak awal.
BNPB juga menekankan bahwa kegagalan teknologi tidak selalu berhenti pada batas fisik fasilitas yang mengalami gangguan. Dampaknya dapat menjalar ke lingkungan sekitar dan memengaruhi sistem yang saling terhubung. Pandangan ini merujuk pada pengalaman penanganan pandemi serta insiden keruntuhan bangunan yang disebut dalam sumber, yang menunjukkan pentingnya melihat bencana sebagai rangkaian dampak, bukan kejadian tunggal. Karena itu, kesiapsiagaan di kawasan industri pesisir perlu mempertimbangkan keterhubungan ancaman alam, teknologi, fasilitas vital, dan keselamatan masyarakat.
Melalui momentum peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2026 di Provinsi Banten, BNPB mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mitigasi yang bersifat operasional dan terpadu. Upaya pengurangan risiko tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan dokumen, prosedur, atau persyaratan administratif. Setiap rencana perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat dilaksanakan secara cepat ketika ancaman muncul, dengan pembagian peran yang jelas serta mekanisme koordinasi antarlembaga yang berjalan efektif.
Ajakan tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat sekitar. Kesiapan harus dibangun melalui pemetaan risiko bersama, latihan berkala, sistem peringatan dini, jalur evakuasi yang mudah dipahami, serta ketersediaan sumber daya untuk merespons keadaan darurat. Koordinasi juga perlu mencakup pengelolaan dampak berantai, sehingga gangguan pada satu fasilitas tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih luas bagi permukiman, infrastruktur publik, kesehatan, dan lingkungan.
Ketangguhan kawasan industri tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap standar keselamatan internal. Ukuran yang lebih menyeluruh adalah kemampuan sistem untuk melindungi masyarakat sekitar, memastikan informasi risiko tersampaikan secara terbuka, dan menjaga keberlanjutan lingkungan sebelum, selama, serta setelah bencana. Karena itu, penguatan kapasitas tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus menghubungkan kebijakan tata ruang, pengawasan operasional, perlindungan lingkungan, kesiapsiagaan masyarakat, dan pemulihan pascabencana.
BNPB berharap penguatan mitigasi terpadu melalui momentum tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya wilayah industri yang aman, adaptif, dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana. Pendekatan yang berorientasi pada kesiapan nyata diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan lingkungan di kawasan industri perkotaan.
Baca juga: Potensi Guncangan Besar di Jakarta dan Peringatan Bencana Serentak | Kebakaran Kembali Melanda Kawasan Bromo
