JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 30 September 2026, PT PLN (Persero) menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) atas dukungannya terhadap penguatan kualitas data kelistrikan dan data nasional. Apresiasi tersebut diberikan dalam kategori perusahaan/asosiasi, sebagai pengakuan atas konsistensi PLN dalam mendukung kebutuhan statistik yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penghargaan itu disampaikan dalam ajang bertajuk “Sinergi Cepat untuk Statistik Akurat” yang digelar dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 26 September. Momentum ini mempertemukan unsur pemerintah, lembaga statistik, serta para pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam membangun ekosistem data nasional.
Bagi PLN, apresiasi dari BPS RI mencerminkan pentingnya kolaborasi badan usaha dan lembaga pemerintah dalam menyediakan data berkualitas. Data kelistrikan memiliki peran strategis karena menjadi salah satu dasar untuk memahami perkembangan sektor energi, mendukung perencanaan pembangunan, serta membantu penyusunan kebijakan yang berbasis bukti.
Konsistensi PLN dalam mendukung penguatan kualitas data nasional menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada penyediaan informasi yang terpercaya. Dukungan tersebut juga memperkuat sinergi kelembagaan dalam memastikan data yang digunakan untuk kepentingan publik dapat dikelola secara baik dan memenuhi kebutuhan statistik.
Melalui penghargaan ini, kontribusi PLN terhadap agenda statistik nasional mendapatkan pengakuan dari BPS RI. Peristiwa tersebut sekaligus menegaskan bahwa kualitas data membutuhkan kerja sama berkelanjutan, termasuk partisipasi perusahaan dalam mendukung proses statistik. Sinergi yang terjaga diharapkan dapat terus mendorong tersedianya data kelistrikan yang semakin berkualitas bagi berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
PLN memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah melalui upaya perapian serta pemutakhiran data kelistrikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki tersusun secara lebih baik, diperbarui secara berkala, dan dapat dimanfaatkan sebagai informasi yang mendukung kebutuhan perencanaan. Kualitas data menjadi unsur penting karena informasi yang akurat dan tertata dapat membantu berbagai pihak memahami kondisi kelistrikan secara lebih jelas.
Dalam pelaksanaannya, PLN juga menyelaraskan data kelistrikan yang dimilikinya dengan data pemerintah daerah. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesesuaian informasi PLN dan pemerintah daerah, sehingga data yang digunakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Proses ini mencerminkan komitmen PLN untuk mendukung penyediaan informasi yang lebih konsisten, sekaligus memperkuat kerja sama dengan BPS serta pemerintah dalam memenuhi kebutuhan data.
Perapian, pemutakhiran, dan penyelarasan data memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berasal dari berbagai pihak dapat menjadi saling melengkapi karena memiliki rujukan yang lebih selaras. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan secara lebih optimal untuk mendukung perencanaan yang tepat dan terarah. Ketersediaan informasi yang saling melengkapi juga membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melihat kebutuhan secara lebih menyeluruh.
Dukungan PLN terhadap kualitas data kelistrikan pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan informasi, tetapi juga dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Data yang lebih rapi, mutakhir, dan selaras dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui kerja sama dan penyelarasan dengan pemerintah daerah, informasi kelistrikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan serta mendorong peningkatan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia merupakan dorongan penting bagi perusahaan untuk terus memperkuat pemanfaatan data dalam pengelolaan dan pengembangan pelayanan kelistrikan. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun tata kelola informasi yang andal memiliki peran strategis, bukan hanya bagi PLN, tetapi juga bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Menurut Darmawan, data tidak boleh dipandang sekadar sebagai laporan administratif yang dikumpulkan dan disimpan. Data merupakan fondasi dalam menyusun kebijakan serta mengambil keputusan yang tepat. Ketersediaan informasi yang akurat membantu PLN merencanakan kebutuhan listrik, memperkirakan pertumbuhan konsumsi, menentukan prioritas investasi, dan mengembangkan layanan yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. Dengan demikian, keputusan operasional maupun strategis dapat dibuat berdasarkan kondisi nyata dan kebutuhan pelanggan.
PLN berkomitmen memperkuat pengelolaan data melalui peningkatan kualitas pencatatan, pemutakhiran informasi, serta koordinasi antarsatuan kerja. Perusahaan juga akan terus membangun sinergi dengan BPS dan berbagai pihak terkait agar data kelistrikan dapat dipahami secara seragam, digunakan secara optimal, dan memberi manfaat yang lebih luas bagi pembangunan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan informasi yang terintegrasi, mudah ditelusuri, dan relevan dengan dinamika perekonomian.
Data berkualitas menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, PLN akan menjaga akurasi dan konsistensi setiap informasi yang disampaikan, termasuk data pelanggan bersubsidi dan nonsubsidi. Komitmen yang sama diterapkan pada penyusunan data mengenai pertumbuhan kebutuhan listrik di setiap wilayah, sehingga perencanaan pasokan, jaringan, dan pengembangan layanan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memandang Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 sebagai momentum penting untuk meneguhkan kesadaran bersama mengenai arti strategis statistik bagi pembangunan bangsa. Peringatan ini tidak semata-mata menjadi penanda tanggal dalam kalender, tetapi juga ruang untuk mengingat kembali bahwa keputusan pembangunan yang tepat membutuhkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui HSN, seluruh pemangku kepentingan diajak melihat statistik sebagai fondasi dalam memahami kondisi masyarakat serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif.
Menurut Amalia, data statistik hadir dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan infrastruktur serta pelayanan publik. Data kelistrikan, misalnya, dapat mendukung pemetaan kebutuhan energi, perluasan akses listrik, dan evaluasi pemerataan pembangunan. Karena itu, kualitas statistik tidak hanya ditentukan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data, melainkan juga oleh kerja sama seluruh pihak yang menyediakan, memanfaatkan, dan menjaga integritas informasi tersebut. Sinergi lembaga pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra lainnya menjadi unsur penting untuk menghasilkan statistik yang benar-benar menggambarkan realitas.
HSN 2026 sekaligus menjadi ruang untuk mengapresiasi pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam ekosistem statistik nasional. Penghargaan tersebut mencerminkan pengakuan atas dukungan, keterbukaan, dan konsistensi berbagai institusi dalam memperkuat penyediaan data. Apresiasi juga diharapkan mempererat hubungan kerja yang telah terbentuk serta mendorong kolaborasi yang lebih luas pada masa mendatang. Amalia mengajak seluruh pihak menjadikan HSN 2026 sebagai langkah bersama untuk memperkuat kemitraan, meningkatkan kualitas proses statistik, dan memastikan data yang dihasilkan semakin berkualitas, bermakna, serta berdampak bagi kemajuan Indonesia.
