Jakarta | Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyatakan bahwa dirinya bersama tim kuasa hukum mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam peristiwa yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta itu, Denny dan timnya juga keluar dari ruang sidang. Persidangan tersebut berlangsung pada Kamis, 29 Oktober. Keterangan mengenai pencabutan gugatan dan langkah meninggalkan sidang disampaikan Denny melalui akun Instagram pribadinya.
Pernyataan Denny menjadi inti informasi mengenai perkembangan gugatan yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Ia menyampaikan bahwa pencabutan dilakukan bersama tim kuasa hukum, bukan hanya oleh dirinya secara pribadi. Pada kesempatan yang sama, Denny menyebut bahwa mereka keluar dari sidang di PTUN Jakarta. Informasi yang tersedia menyebut lokasi pengadilan dan tanggal sidang, tetapi tidak memuat uraian lebih lanjut mengenai jalannya persidangan pada hari itu.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan atau keterangan di akun Instagram pribadi Denny. Dengan demikian, sumber pernyataan mengenai pencabutan gugatan adalah penjelasan yang ia sampaikan sendiri di media sosial. Pokok informasi yang disampaikan mencakup dua tindakan: mencabut gugatan terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dan meninggalkan sidang di PTUN Jakarta. Keduanya terjadi dalam konteks persidangan pada Kamis, 29 Oktober, sebagaimana disebutkan dalam keterangan yang tersedia.
Belum ada alasan pencabutan yang dapat dicantumkan berdasarkan informasi tersebut. Tidak tersedia pula keterangan tambahan mengenai pertimbangan Denny dan tim kuasa hukum, tanggapan pihak lain, ataupun tindak lanjut proses perkara setelah mereka keluar dari sidang. Karena itu, pemberitaan mengenai peristiwa ini perlu dibatasi pada pernyataan yang telah disampaikan: Denny menyebut dirinya bersama tim mencabut gugatan dan keluar dari sidang, lalu mengumumkan tindakan itu melalui Instagram. Rincian di luar keterangan tersebut tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Denny Indrayana menjelaskan bahwa keputusan mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan melakukan walk out berangkat dari persoalan bukti dalam persidangan. Menurut Denny, pihak tergugat, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tidak menghadirkan dokumen atau bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Ia menilai, tanpa bukti itu, pokok persoalan yang ingin diperiksa melalui gugatan belum dapat dijelaskan secara memadai di hadapan majelis.
Denny menyampaikan bahwa permintaan agar Kemendikdasmen menunjukkan dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan itu telah disampaikan berulang kali. Ia mengatakan permintaan tersebut tidak hanya datang dari pihaknya, tetapi juga telah disampaikan oleh ketua majelis. Namun, menurut penuturannya, bukti yang dimaksud tetap tidak dihadirkan oleh pihak tergugat. Denny menjadikan hal itu sebagai alasan utama dalam menjelaskan langkah yang diambilnya di persidangan.
Dalam keterangannya, Denny menggambarkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta dokumen tersebut agar perkara dapat diperiksa berdasarkan bahan yang relevan. Ia berpendapat, bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penting untuk menilai bagaimana dokumen itu dikeluarkan. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan Denny mengenai kebutuhan pembuktian dalam gugatan, bukan kesimpulan independen tentang keabsahan surat keterangan maupun proses penerbitannya.
Denny juga mengaitkan tidak hadirnya bukti dengan keputusan untuk mencabut gugatan dan meninggalkan ruang sidang. Ia menjelaskan bahwa langkah walk out itu dilakukan setelah permintaan yang berulang, termasuk permintaan ketua majelis, menurutnya tidak menghasilkan penghadiran bukti yang diminta. Dengan demikian, alasan yang ia kemukakan berpusat pada keberatan atas tidak tersedianya dasar dokumenter untuk diperiksa dalam persidangan.
Penjelasan Denny tersebut menekankan bahwa pencabutan gugatan bukan ia uraikan sebagai perubahan pandangan terhadap pentingnya persoalan surat keterangan, melainkan sebagai respons terhadap jalannya pembuktian. Ia menyatakan bahwa bukti yang diminta diperlukan untuk memperjelas dasar penerbitan dokumen. Seluruh alasan itu disampaikan sebagai keterangan dan penilaian Denny atas proses persidangan, sementara inti keberatannya adalah bahwa Kemendikdasmen, menurutnya, tidak memenuhi permintaan untuk menghadirkan bukti tersebut.
Denny Indrayana mempertanyakan keberatan yang, menurut keterangannya, disampaikan pihak tergugat ketika penggugat meminta pencabutan gugatan terkait surat keterangan (suket) pendidikan Gibran. Keberatan itu menjadi sorotan karena permintaan pencabutan, sebagaimana ia jelaskan, diajukan oleh pihak penggugat dalam proses perkara. Denny menilai respons tersebut perlu dijelaskan, terutama mengenai dasar keberatan dan kaitannya dengan materi yang dipersoalkan dalam gugatan.
Dalam keterangannya, Denny mengaitkan persoalan itu dengan bukti dasar penerbitan suket yang menurutnya tidak disampaikan. Ia mempertanyakan sikap Kemendikdasmen yang, menurut informasi yang ia paparkan, keberatan terhadap pencabutan gugatan, sementara bukti yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut disebut belum disampaikan. Pertanyaan yang ia ajukan bukan uraian mengenai alasan resmi kementerian, melainkan respons terhadap keadaan sebagaimana ia pahami selama perkara berlangsung. Karena itu, keberatan tersebut perlu ditempatkan sebagai hal yang ia pertanyakan, bukan sebagai bukti tersendiri mengenai motif kementerian.
Denny menyampaikan pertanyaan retoris untuk menekankan apa yang menurutnya belum terjawab: “Mengapa Kemendikdasmen keberatan gugatan dicabut, sementara bukti dasar penerbitan suket tidak disampaikan?” Pertanyaan itu mencerminkan keberatannya atas ketidaksesuaian yang ia lihat sikap tergugat dan ketersediaan dokumen pendukung. Namun, penyampaian pertanyaan tersebut tidak dengan sendirinya memastikan bahwa kementerian menolak pencabutan karena alasan tertentu, ataupun bahwa bukti yang dimaksud memang tidak ada. Penjelasan ini tetap merupakan pandangan Denny atas proses yang ia uraikan. Dengan demikian, pokok responsnya adalah meminta kejelasan mengenai keberatan tergugat dalam konteks permintaan pencabutan gugatan, sekaligus menyoroti status bukti penerbitan suket menurut keterangannya. Alasan formal pihak tergugat maupun uraian lengkap tentang dokumen yang dipersoalkan perlu merujuk pada keterangan para pihak dan catatan perkara, bukan ditarik sebagai kesimpulan dari pertanyaan Denny saja.
Perkara mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran bermula dari gugatan yang diajukan pada 15 Juli 2026. Dalam catatan perkara, penggugat tercantum sebagai PT Mercy Toga Kirana. Gugatan itu ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berkedudukan sebagai tergugat. Dengan demikian, objek sengketa yang dimohonkan kepada pengadilan berkaitan dengan keputusan administratif di bidang pendidikan, bukan semata-mata penilaian atas riwayat pendidikan seseorang.
Dalam petitumnya, penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut bertanggal 6 Agustus 2019 dan berkenaan dengan penyetaraan ijazah. Permohonan itu menempatkan keabsahan keputusan sebagai pokok yang hendak diperiksa melalui proses peradilan tata usaha negara. Identitas penggugat, pejabat yang digugat, nomor keputusan, tanggal penerbitan, serta isi permintaan pembatalan menjadi unsur penting untuk memahami lingkup perkara. Informasi tersebut juga membedakan persoalan yang diajukan di PTUN dari proses pemeriksaan dokumen pendidikan dalam tahapan pencalonan.
Surat keputusan penyetaraan itu memiliki konteks lebih luas karena menjadi dasar penilaian administratif yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ketika memeriksa persyaratan pendidikan Gibran. Dalam pemeriksaan persyaratan, penyelenggara pemilu menilai dokumen yang disampaikan calon dengan merujuk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Karena itu, keputusan tahun 2019 tersebut relevan dalam memahami bagaimana dokumen pendidikan dinilai pada saat itu. Namun, keberadaan gugatan terhadap keputusan tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil akhir pemeriksaan KPU ataupun putusan pengadilan.
Baca juga: Catatan Politik Bamsoet: Pendidikan Gratis dan Relevansinya Mewujudkan Indonesia Emas 2045
