Jakarta | Pemerintah menargetkan program perlindungan sosial digital mulai dijalankan pada 10 November 2026. Rencana ini diarahkan untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan, terutama dalam menentukan warga yang memenuhi kelayakan dan jenis dukungan yang sesuai. Dengan pemanfaatan sistem digital, data penerima diharapkan dapat ditata dan digunakan sebagai dasar penilaian yang lebih terarah. Perubahan ini menempatkan pemilahan penerima sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sistem akan mengelompokkan warga ke dalam beberapa kategori. Ada warga yang dinilai layak menerima bantuan tunai, warga yang layak menerima bantuan nontunai, serta warga yang dapat menerima kedua bentuk bantuan tersebut. Sistem juga akan mengidentifikasi warga yang dinilai tidak layak menerima bantuan. Pengelompokan ini dimaksudkan agar dukungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan hasil penilaian kelayakan, bukan disalurkan secara seragam kepada semua orang.
Dalam proses penilaian, informasi mengenai kepemilikan dapat membantu memberikan gambaran tentang kondisi warga. Kepemilikan mobil atau tanah yang luas, misalnya, disebut sebagai informasi yang dapat dipertimbangkan dalam melihat kelayakan seseorang untuk menerima bantuan. Data tersebut menjadi bagian dari bahan penilaian yang dapat mendukung pemilahan penerima secara lebih tepat. Namun, penyebutan kepemilikan itu tidak berarti bahwa satu jenis aset dengan sendirinya menjadi keputusan akhir atau menjadi satu-satunya dasar penentuan.
Karena itu, tujuan utama sistem bukan sekadar mengumpulkan data kepemilikan, melainkan menggunakannya untuk membantu menentukan kategori bantuan yang tepat. Warga dapat dinilai layak untuk satu bentuk bantuan, untuk dua bentuk sekaligus, atau tidak layak menerima bantuan, sesuai pengelompokan yang disampaikan pemerintah. Penerapan program digital ini diharapkan mendukung proses penyaluran yang lebih tepat sasaran. Informasi mengenai kategori dan kepemilikan dapat membantu pemerintah menyusun penilaian, sekaligus membuat mekanisme perlindungan sosial lebih terarah dalam pelaksanaannya.
Penentuan kategori penerima bantuan sosial dirancang dengan memanfaatkan informasi yang dihimpun melalui registrasi mandiri masyarakat pada sistem digitalisasi bansos. Karena itu, kelengkapan dan ketepatan data yang didaftarkan menjadi unsur penting dalam proses pemilahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat pendaftaran agar data calon penerima dapat segera masuk ke sistem dan diproses. Langkah tersebut diharapkan membantu pemerintah menilai kelayakan secara lebih terukur, bukan semata-mata mengandalkan pendataan yang terpisah-pisah.
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pemerintahan digital melalui pertukaran data antarlayanan. Data KTP elektronik disiapkan sebagai dasar integrasi, sehingga identitas penduduk dapat menjadi penghubung bagi berbagai layanan publik. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan keterhubungan data kependudukan dengan informasi biometrik. Penguatan tersebut memungkinkan verifikasi identitas dilakukan lebih konsisten, sekaligus mendukung pemanfaatan data secara terpadu sesuai kebutuhan layanan dan ketentuan yang berlaku.
Rencana sistem terpadu mencakup sejumlah bidang, lain layanan kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, serta sertifikat tanah yang dikelola ATR/BPN. Setiap penduduk direncanakan menggunakan satu nomor unik sebagai pengenal lintas layanan, dengan mekanisme single sign-on untuk memudahkan akses. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak perlu berulang kali memasukkan identitas berbeda ketika berurusan dengan instansi yang terhubung. Bagi penyelenggara, integrasi dapat mengurangi duplikasi pencatatan dan membantu memastikan data yang digunakan merujuk pada orang yang sama.
Dalam konteks bantuan sosial, keterhubungan tersebut membuka peluang mencocokkan identitas warga dengan informasi kepemilikan tanah maupun kendaraan bermotor. Informasi itu dapat menjadi salah satu bahan untuk menilai kondisi dan kelayakan calon penerima, bersama data lain yang relevan. Pencocokan bukan berarti satu jenis kepemilikan langsung menentukan seseorang tidak layak; hasilnya perlu dibaca dalam konteks kebijakan dan diverifikasi secara cermat. Sistem dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Keberhasilan penerapannya bergantung pada pembaruan data, perlindungan informasi pribadi, serta koordinasi pusat dan daerah, termasuk percepatan registrasi mandiri oleh masyarakat.
Dasbor perlindungan sosial digital Kementerian Sosial mencatat bahwa hingga 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah terregistrasi. Angka ini menunjukkan perluasan pendataan sebagai langkah awal untuk memahami kebutuhan warga secara lebih terstruktur. Registrasi tidak hanya menghimpun informasi, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menilai kondisi masyarakat dan merancang dukungan yang sesuai. Data yang tercatat perlu terus diperbarui dan diperiksa agar tetap relevan dengan keadaan keluarga di lapangan.
Perluasan jangkauan pendataan turut didukung oleh agen yang membantu warga menjalani proses registrasi. Lebih dari 1,05 juta agen telah terdaftar, dan lebih dari 502 ribu di antaranya tercatat aktif. Tito menjelaskan bahwa peran agen dibutuhkan untuk mendampingi warga yang tidak memiliki telepon pintar atau belum mampu menggunakan aplikasi secara mandiri. Dengan bantuan tersebut, keterbatasan perangkat maupun kemampuan digital tidak harus menjadi penghalang bagi masyarakat untuk terdata.
Pendampingan agen juga membantu proses berlangsung lebih mudah bagi warga yang membutuhkan arahan langsung. Mereka dapat memberikan penjelasan mengenai tahapan registrasi dan membantu mengisi informasi melalui kanal yang tersedia. Meski demikian, pendampingan perlu disertai ketelitian dalam memasukkan data, perlindungan informasi pribadi, serta pemeriksaan agar catatan yang terkumpul tidak keliru. Dengan proses yang tertib, sistem digital dan dukungan tatap muka dapat saling melengkapi, bukan menggantikan satu sama lain.
Bagi pemerintah daerah, registrasi dapat menjadi sarana untuk mengenali warga yang memerlukan dukungan, termasuk mereka yang belum terjangkau layanan secara memadai. Informasi tersebut berpotensi membantu penyaluran bantuan daerah agar lebih tepat sasaran, dengan tetap mempertimbangkan verifikasi dan kondisi setempat. Data yang lebih baik juga dapat menunjang sasaran pembangunan yang lebih luas, seperti penurunan kemiskinan dan pengurangan stunting. Karena itu, partisipasi warga, dukungan agen, dan pemutakhiran data oleh pihak terkait sama-sama penting. Semakin inklusif proses pendataan, semakin besar peluang pemerintah menyusun kebijakan dan layanan yang menjawab kebutuhan masyarakat secara akurat.Tito menyampaikan apresiasi kepada Aceh dan Bali atas capaian registrasi tertinggi di provinsi yang disebutkan. Aceh mencatat angka registrasi sebesar 51,25 persen, sedangkan Bali mencapai 50,73 persen. Apresiasi tersebut menyoroti upaya kedua provinsi dalam mendorong proses registrasi perlindungan sosial. Capaian ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan percepatan registrasi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan proses tersebut berjalan. Tito mendorong daerah lain mengikuti langkah percepatan yang diperlukan, dengan membentuk tim atau satuan tugas khusus yang melibatkan perangkat daerah terkait. Fokus dorongan itu adalah memperkuat koordinasi, bukan menambahkan sasaran atau susunan yang berbeda dari arahan yang disampaikan.
Menurut arahan tersebut, tim atau satuan tugas percepatan perlinsos perlu melibatkan dinas sosial dan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Keterlibatan kedua dinas ini menjadi bagian dari upaya daerah untuk mendukung registrasi perlindungan sosial. Tito mendorong pemerintah daerah agar membentuk wadah koordinasi tersebut, sehingga peran setiap unsur dalam pelaksanaan dapat ditempatkan secara jelas. Pembentukan tim dimaksudkan untuk mempercepat pekerjaan terkait perlinsos di tingkat daerah. Karena itu, koordinasi antardinas perlu menjadi perhatian saat pemerintah daerah menyusun tim. Arahan ini mencakup susunan kepemimpinan, pengawasan, dan tanggung jawab yang melibatkan pejabat daerah sesuai posisi masing-masing, agar pembagian peran tidak rancu.
Susunan yang disarankan menempatkan kepala dinas sosial sebagai pemimpin tim atau satuan tugas. Dinas Dukcapil turut terlibat dalam pelaksanaannya, sementara sekretaris daerah berperan sebagai pengawas. Kepala daerah memegang tanggung jawab atas tim tersebut.
Baca juga: Mensos Saifullah Yusuf Dorong Pemutakhiran Data Bansos melalui Sistem Digital | Ini diakibatkan calon penerima bantuan meninggal dunia, rumah sudah layak huni, dan calon penerima bantuan menolak bantuan,” katanya | Mensos siapkan antisipasi cegah perundungan di sekolah rakyat
27 kunjungan
