Kota Pelajar Nomor Satu | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta kini menempati posisi tertinggi di Indonesia sebagai kota pelajar. Pernyataan tersebut merujuk pada hasil QS Best Student Cities 2027, yang menempatkan Jakarta di peringkat ke-117 dunia. Posisi itu menjadikan Jakarta sebagai kota dengan peringkat terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan kota pelajar tersebut.
Dalam daftar yang sama, Yogyakarta berada tepat di bawah Jakarta dengan peringkat ke-118 dunia. Selisih posisi itu menunjukkan bahwa Jakarta berada satu tingkat di atas Yogyakarta dalam QS Best Student Cities 2027. Pramono menyampaikan hal tersebut setelah meninjau renovasi SDN 05 Pekayon dan SMPN 91 Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Senin (12/10).
Pramono menilai hasil pemeringkatan itu menunjukkan adanya perubahan dalam posisi Jakarta. “Sekarang Jakarta sudah menjadi kota pelajar dan kota terdidik,” ujar Pramono. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Jakarta tidak hanya dipandang sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai kota yang memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Dengan peringkat ke-117 dunia, Jakarta disebut berada di posisi tertinggi di Indonesia, sementara Yogyakarta menyusul pada peringkat ke-118 dunia.
Pramono Anung menyebut posisi Jakarta sebagai kota pelajar dengan peringkat tertinggi di Indonesia tidak terlepas dari perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap sektor pendidikan. Perhatian tersebut diwujudkan melalui upaya memperbaiki kualitas sekolah, memperluas akses pembelajaran, serta memastikan peserta didik dari keluarga kurang mampu memperoleh dukungan yang memadai. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menentukan daya saing Jakarta pada masa mendatang.
Salah satu bentuk dukungan yang terus dijalankan adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Melalui kedua program tersebut, sebagian besar murid dan mahasiswa dari keluarga yang memenuhi syarat telah menerima bantuan pendidikan. KJP membantu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik pada jenjang sekolah, sementara KJMU ditujukan bagi mahasiswa yang membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya sehingga anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap memiliki kesempatan belajar secara berkelanjutan.
Namun, Pramono menekankan bahwa bantuan pendidikan perlu berjalan beriringan dengan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Dukungan berupa kartu dan pembiayaan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, serta lingkungan belajar belum tersedia dengan baik. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan menyiapkan fasilitas pendidikan sebaik mungkin sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan proses pembelajaran.
Pramono juga menilai pembangunan sekolah tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan gedung. Infrastruktur pendukung harus dirancang dan dirawat secara serius agar kegiatan belajar berlangsung aman, nyaman, dan efektif. Pembangunan tanpa dukungan sarana yang baik, menurutnya, tidak akan memadai untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Dengan menggabungkan bantuan bagi keluarga, perbaikan sekolah, serta penyediaan fasilitas yang layak, Pemprov DKI berupaya memastikan kemajuan pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh warga Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan perbaikan sekolah di seluruh wilayah ibu kota. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan fasilitas pendidikan berada dalam kondisi yang layak, aman, dan mendukung proses belajar mengajar. Perbaikan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik baru, tetapi juga mencakup penanganan berbagai bagian gedung yang mengalami kerusakan atau tidak lagi memadai untuk digunakan.
Untuk menentukan kebutuhan tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang memerlukan renovasi. Data itu menjadi dasar untuk menyusun usulan perbaikan yang kemudian diajukan kepada gubernur. Melalui proses pendataan, pemerintah dapat memetakan kondisi setiap sekolah secara lebih terukur, sehingga pengambilan keputusan tidak semata-mata berdasarkan laporan yang bersifat umum, tetapi mempertimbangkan keadaan fasilitas di masing-masing wilayah.
Pramono Anung menjelaskan bahwa keputusan mengenai renovasi biasanya dibahas dalam rapat terbatas. Forum tersebut digunakan untuk menilai kebutuhan, menentukan langkah yang perlu dilakukan, serta memastikan prosesnya berjalan sesuai kebijakan pemerintah daerah. Pembahasan juga mencakup pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan gedung setelah pembangunan atau renovasi selesai. Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak berhenti ketika pekerjaan fisik dinyatakan rampung, melainkan berlanjut pada penggunaan fasilitas tersebut untuk kegiatan pendidikan.
Aspek pemeliharaan menjadi perhatian penting dalam kebijakan ini. Pramono menyoroti bahwa pemerintah pada dasarnya sering memiliki kemampuan untuk membangun fasilitas, tetapi belum selalu mampu merawatnya dengan baik. Gedung sekolah yang telah diperbaiki dapat kembali mengalami penurunan kondisi apabila tidak disertai perawatan yang konsisten. Karena itu, perbaikan sekolah perlu ditempatkan sebagai bagian dari siklus pengelolaan aset pendidikan, yang mencakup pendataan, pembangunan atau renovasi, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Pendekatan tersebut diharapkan menjaga agar fasilitas yang tersedia tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi warga sekolah di seluruh Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan renovasi dan revitalisasi 16 dari 19 gedung sekolah yang menjadi target pada tahun anggaran 2025. Capaian tersebut didukung anggaran sebesar Rp876,7 miliar dan tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sekolah menengah kejuruan (SMK). Angka 16 dari 19 menunjukkan bahwa masih terdapat proyek yang belum seluruhnya rampung, sehingga pelaksanaan program perlu terus dipantau hingga target pembangunan terpenuhi.
Di Jakarta Barat, pekerjaan mencakup SDN Tegal Alur 02/04, SMAN 33 Jakarta, SDN Jati Pulo 07, SMPN 130 Jakarta, SDN Kota Bambu 01/02, dan TKN Meruya Selatan. Pemprov DKI juga mengalihfungsikan SDN Jati Pulo 08 Pagi menjadi USB SMPN 298. Sementara itu, Jakarta Timur mencakup SDN Pondok Bambu 01, SDN Cakung Timur 02, SMPN 91, serta SDN Pekayon 05/12. Beragam lokasi tersebut menunjukkan bahwa renovasi tidak hanya berfokus pada satu tingkat pendidikan atau kawasan tertentu.
Di Jakarta Selatan, proyek meliputi SDN Cilandak Barat 08, SDN Cipulir 11, SDN Gandaria Selatan 03, SDN Lebak Bulus 04, SDN Tebet Timur 07, dan SMPN 15 Jakarta, serta pembangunan USB SMPN 299. Jakarta Utara mencakup SMKN 55 Jakarta, sedangkan Jakarta Pusat mencakup SDN Petojo Utara 01. Penyebaran proyek di seluruh wilayah administrasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas dan kapasitas fasilitas pendidikan. Namun, berdasarkan data capaian yang tersedia, status penyelesaian tetap berada pada 16 dari 19 gedung, bukan seluruh proyek yang ditargetkan.
Baca juga: Pengalaman Baru Bersama Robot Cerdas di Jakarta | Kekalahan Menyakitkan Persib di Tangan Persija Jakarta | Kualitas Udara Jakarta yang Buruk dan Dampaknya bagi Masyarakat
