Bogor | Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan wakilnya, Fadli Tri Hartono, pada Minggu sore, 4 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, dan menjadi agenda penting bagi arah komunikasi pemerintah ke depan. Syahganda dan Fadli baru dilantik dua hari sebelumnya di Istana Negara, sehingga pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan awal bagi keduanya untuk menerima arahan langsung dari Presiden.
Pembahasan berfokus pada strategi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Presiden menekankan bahwa komunikasi publik tidak boleh berhenti pada penyampaian laporan mengenai program atau pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah. Setiap kebijakan perlu dijelaskan bersama arah, tujuan, serta pemikiran yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga memahami alasan dan sasaran dari keputusan tersebut.
Presiden juga mengarahkan agar pesan-pesan pemerintah disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting untuk mengurangi jarak kebijakan negara dan kehidupan sehari-hari warga. Informasi yang disampaikan secara langsung dan tidak berbelit dapat membantu mencegah kesalahpahaman, terutama ketika pemerintah menerapkan kebijakan yang berdampak luas atau memerlukan partisipasi publik.
Namun, arahan tersebut tidak menempatkan Bakom hanya sebagai penyampai pesan. Lembaga itu juga diminta menjalankan fungsi sebagai pendengar yang aktif. Masukan, keluhan, dan kritik dari masyarakat perlu ditampung secara teratur, kemudian diteruskan kepada kementerian, lembaga terkait, serta Presiden. Mekanisme ini diharapkan membuat komunikasi pemerintah berjalan dua arah. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dengan lebih terbuka, sekaligus memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dirasakan masyarakat dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan.
Dua hari setelah pertemuan di Hambalang, Syahganda merumuskan kembali arah pesan presiden dalam momentum serah terima jabatan di kantor Bakom. Arahan tersebut menandai perubahan penting dalam cara lembaga memandang fungsi komunikasi pemerintah. Komunikasi tidak lagi cukup dipahami sebagai kegiatan menyampaikan pernyataan, menjelaskan keputusan, atau meneruskan agenda presiden kepada publik. Di dalam mandat baru itu terdapat tuntutan untuk membangun hubungan yang lebih lengkap pemerintah dan masyarakat.
Tujuan pertama adalah memastikan setiap program pemerintah dipahami secara utuh hingga lapisan masyarakat paling bawah. Pemahaman tersebut mencakup alasan, manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta dampak kebijakan bagi kehidupan sehari-hari. Informasi yang berhenti di tingkat elite, birokrasi, atau kelompok yang memiliki akses media berisiko menimbulkan jarak kebijakan dan penerima manfaatnya. Karena itu, penyampaian pesan perlu menggunakan bahasa yang jelas, saluran yang sesuai, dan pendekatan yang mempertimbangkan keragaman kondisi sosial di berbagai daerah.
Tujuan kedua bergerak dalam arah sebaliknya, yakni membawa persoalan masyarakat kepada presiden. Keluhan yang muncul di tingkat terbawah tidak boleh terhenti sebagai catatan administratif atau percakapan di ruang publik tanpa tindak lanjut. Lembaga komunikasi perlu memiliki kemampuan untuk mendengar, memilah, dan meneruskan persoalan tersebut agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, suara warga diperlakukan sebagai informasi penting bagi penyempurnaan program pemerintah.
Dua tujuan itu membentuk dua arus komunikasi yang saling melengkapi. Arus pertama bergerak dari pemerintah kepada masyarakat melalui penjelasan mengenai kebijakan dan program. Arus kedua mengalir dari masyarakat kepada pemerintah melalui aspirasi, pengalaman, dan keluhan publik. Mandat Bakom kemudian tidak hanya menempatkannya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung aktif yang mendengar persoalan warga dan memastikan persoalan tersebut sampai kepada presiden. Perubahan ini menuntut kerja komunikasi yang lebih responsif, terbuka, dan berorientasi pada hubungan dua arah.
Perjalanan kelembagaan komunikasi di lingkar istana menunjukkan perubahan bertahap dalam cara pemerintah mengelola hubungan dengan publik. Sebelum pembentukan struktur baru, lembaga komunikasi pemerintah lebih banyak dikenal sebagai pelantang suara pemerintah. Perannya terutama menyampaikan kebijakan, menjelaskan keputusan, serta memastikan pesan resmi menjangkau masyarakat melalui berbagai saluran. Pola tersebut menempatkan pemerintah sebagai sumber utama informasi, sementara masyarakat berada pada posisi penerima pesan. Dalam konteks pemerintahan yang memiliki agenda besar dan melibatkan banyak kementerian, pola komunikasi semacam itu membutuhkan koordinasi agar pesan yang disampaikan tetap konsisten.
President Communication Office (PCO) kemudian dibentuk untuk memperkuat dan menyebarluaskan pesan pemerintah. Lembaga ini berfungsi membantu mengemas informasi kebijakan, memperluas jangkauan komunikasi presiden, dan menjaga agar agenda pemerintahan dapat dipahami secara lebih seragam. Pada 17 September 2025, PCO ditransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Perubahan tersebut tidak sekadar menyangkut nama atau bentuk organisasi, melainkan juga menegaskan kebutuhan untuk menyinkronkan pesan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang lebih terarah, informasi mengenai program dan kebijakan diharapkan tidak saling tumpang tindih, berbeda penekanan, atau menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Pada periode kepemimpinan Muhammad Qodari, Bakom menyusun narasi utama mengenai dua tahun pemerintahan dengan tema transformasi bangsa. Narasi itu menjadi kerangka untuk menerangkan capaian, arah kebijakan, dan perubahan yang ingin dibangun pemerintah secara terpadu. Meski demikian, tahapan-tahapan tersebut pada dasarnya masih bergerak satu arah, yakni dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah menyusun pesan, menyelaraskan penyampaian, lalu mendistribusikannya kepada publik. Arahan terbaru memperluas fungsi tersebut dengan menambahkan dimensi mendengar. Artinya, komunikasi pemerintah tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menangkap tanggapan, kebutuhan, kritik, dan pengalaman masyarakat sebagai bahan bagi perumusan komunikasi serta kebijakan berikutnya.
Arahan Presiden Prabowo di Hambalang memiliki kaitan dengan pernyataan yang disampaikannya pada peringatan hari lahir ke-28 PKB pada Juli sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak antikritik. Namun, ia membedakan kritik dari caci maki dan fitnah. Kritik dipahami sebagai tanggapan terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah, sedangkan caci maki dan fitnah berada dalam ranah serangan yang tidak memberikan penjelasan atau masukan yang dapat ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang telah disampaikan Presiden secara terbuka kepada publik.
Sebelumnya, sikap itu lebih banyak hadir melalui pernyataan Presiden di podium. Arahan di Hambalang kepada Bakom mengarah pada penerapan sikap tersebut dalam strategi komunikasi pemerintah. Tugas komunikasi tidak hanya menyampaikan keputusan dan capaian, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami kebijakan serta memberikan tanggapan. Karena itu, bahasa yang digunakan perlu sederhana, langsung, dan tidak berjarak. Penjelasan mengenai alasan di balik suatu kebijakan juga menjadi bagian penting agar pesan dan pemikiran Presiden dapat diterima masyarakat secara utuh, bukan sekadar sebagai pernyataan resmi.
Perbedaan itu terlihat dari cara sebuah pesan disusun. Pesan yang hanya memuat capaian menyerupai pengumuman: informasi disampaikan, tetapi ruang untuk memahami latar belakangnya terbatas. Sebaliknya, pesan yang menerangkan alasan di balik kebijakan lebih menyerupai percakapan. Di dalamnya terdapat konteks yang membantu masyarakat mengikuti proses berpikir pemerintah sekaligus membuka ruang tanggapan. Dengan arah tersebut, komunikasi pemerintah bergerak dari pola penyampai pesan menuju pendekatan yang lebih banyak mendengar.
Baca juga: Dukungan Pemerintah Kota Bogor bagi Lulusan Terpuruk | Konflik Yaman Kembali Menghangat: Houthi Terlibat Pertempuran dengan Pasukan Pemerintah | Buku ‘Islam Ala Prabowo’ Mendapat Sorotan Publik
