Jakarta | Pemerintah masih menangani sekitar 639 hektare lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Luasan tersebut menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan di enam provinsi, berdasarkan paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Wilayah yang tercakup meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Informasi mengenai kondisi terbaru karhutla itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo dan jajaran terkait. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin malam, 12 Oktober 2026, dengan agenda penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Paparan BNPB menjadi salah satu dasar untuk menggambarkan luas lahan yang masih berada dalam penanganan pemerintah.
Angka 639 hektare menunjukkan bahwa upaya pemadaman dan pengendalian karhutla masih terus berlangsung. Pemerintah melalui unsur terkait melakukan penanganan secara terkoordinasi di enam provinsi yang disebutkan dalam laporan tersebut. Penyampaian data ini juga memberikan gambaran mengenai cakupan pekerjaan yang masih harus diselesaikan, sekaligus menjadi informasi bagi publik mengenai perkembangan respons terhadap karhutla.
Dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga penanggulangan bencana, penanganan diarahkan untuk memastikan kondisi di wilayah terdampak terus dipantau. Data mengenai luas lahan yang masih terbakar atau berada dalam penanganan dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah berikutnya. Rincian tersebut tetap mengacu pada paparan BNPB dalam rapat yang digelar bersama Presiden dan jajaran terkait pada Senin malam.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini dipusatkan pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi perhatian utama karena aktivitas titik api dan luasan lahan terbakar memerlukan penguatan respons lapangan. Pemerintah mengarahkan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta dukungan peralatan untuk memastikan pemadaman berlangsung cepat, terukur, dan sesuai perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemadam kebakaran, serta berbagai unsur pendukung lainnya. Personel tersebut menjalankan patroli, pemadaman langsung, pendinginan area, penanganan bara yang masih tersisa, dan pemantauan terhadap potensi munculnya kembali titik api. Penguatan operasi dilakukan dengan mempertimbangkan akses menuju lokasi, kondisi cuaca, serta karakteristik lahan yang terbakar.
Selain pengerahan pasukan di darat, operasi udara melalui water bombing tetap berlangsung di sejumlah wilayah. Pesawat digunakan untuk menjangkau area yang sulit didatangi tim pemadam, terutama lokasi dengan sebaran api atau asap yang luas. Penjatuhan air dari udara menjadi bagian dari strategi terpadu bersama pemadaman darat, sehingga api dapat ditekan dari beberapa arah sekaligus. Pelaksanaan operasi terus disesuaikan dengan hasil pemantauan lapangan dan kebutuhan pada setiap wilayah terdampak.
Teddy menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Keterangan tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam mengendalikan kebakaran sejak area terdampak mulai teridentifikasi. Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilanjutkan untuk mencegah api meluas, termasuk pada lahan gambut dan kawasan yang berisiko mengalami penyalaan ulang. Dengan cakupan operasi darat dan udara yang berjalan bersamaan, pemerintah mempertahankan fokus pengendalian di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, serta wilayah lain dalam penanganan karhutla di enam provinsi.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah menunjukkan arah yang lebih baik. Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang melaporkan kondisi relatif terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan secara intensif karena titik panas dan lahan terbakar masih dapat muncul, terutama ketika cuaca kering, angin menguat, serta akses menuju lokasi kejadian sulit dijangkau.
Pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan dengan mendorong terbentuknya hujan atau mempercepat turunnya hujan di kawasan yang membutuhkan penanganan, khususnya wilayah rawan terbakar dan area yang masih memiliki titik api. Pelaksanaan OMC menjadi bagian dari strategi terpadu yang berjalan bersama pemadaman darat, operasi udara, patroli, serta pembasahan lahan gambut.
Langkah tersebut juga mempertimbangkan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Datangnya hujan diharapkan membantu menurunkan suhu permukaan, meningkatkan kelembapan, dan mengurangi potensi penyebaran api. Namun, perubahan musim tidak menjadi alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan, sebab hujan yang turun belum tentu merata dan sejumlah wilayah masih dapat mengalami periode kering.
Presiden mengarahkan agar penanganan karhutla diperkuat melalui pengerahan seluruh sumber daya secara optimal. Pemadaman harus dipercepat sejak api pertama terdeteksi, dengan koordinasi yang lebih erat pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat. Setiap kejadian perlu ditangani secara menyeluruh agar api tidak meluas, terutama ke kawasan permukiman, lahan produktif, serta wilayah konservasi. Dengan pengawasan berkelanjutan dan respons cepat, perbaikan kondisi di empat provinsi tersebut diharapkan dapat dipertahankan hingga musim hujan berlangsung lebih merata.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Penanganan tetap dilakukan melalui pengerahan personel, peralatan, serta koordinasi lintas lembaga di enam provinsi yang terdampak. Pemerintah menilai kapasitas respons yang tersedia masih dapat digunakan untuk mengendalikan titik api dan mencegah meluasnya kebakaran.
Salah satu wilayah yang menjadi prioritas berada di Kalimantan Tengah, khususnya kawasan Tanjung Puting dan area di sekitar taman nasional. Lokasi tersebut mendapat perhatian khusus karena menjadi habitat berbagai satwa yang perlu dilindungi dari ancaman api dan asap. Kebakaran di sekitar kawasan konservasi tidak hanya berisiko merusak vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu ekosistem serta memaksa satwa berpindah ke wilayah yang lebih berbahaya. Oleh sebab itu, operasi pemadaman diarahkan untuk melindungi kawasan penting tersebut sekaligus membatasi penyebaran api.
Operasi darat menjadi metode yang lebih dominan di Tanjung Puting. Kondisi asap yang tebal membuat wilayah itu sulit dijangkau dan dipantau secara optimal dari udara. Meskipun operasional helikopter telah dilakukan, pemadaman tetap membutuhkan dukungan tim di lapangan untuk mendekati sumber api, membuat sekat bakar, serta mendinginkan area yang masih menyimpan bara. Tim darat juga berperan memastikan api tidak kembali menyala setelah titik kebakaran dinyatakan terkendali.
Untuk memperkuat operasi tersebut, unsur Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) turut dikerahkan. TNI dan kepolisian juga menyiapkan rotasi atau pergantian petugas lapangan agar kemampuan personel tetap terjaga selama operasi berlangsung. Pergantian ini diperlukan mengingat pemadaman berlangsung dalam kondisi berat dan membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden agar seluruh karhutla segera dipadamkan secara menyeluruh, sehingga keselamatan masyarakat, lingkungan, dan satwa di kawasan terdampak dapat lebih terjamin.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
