Jakarta | DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang mendapat perhatian dalam aturan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama bagi pekerja. Pasal 118 ayat (6) menetapkan bahwa apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Ketentuan ini memberi penegasan mengenai hubungan hari cuti bersama dan jatah cuti tahunan yang menjadi hak pekerja.
Dengan aturan baru ini, perusahaan yang memberlakukan cuti bersama sesuai penetapan pemerintah pusat tidak dapat memperhitungkan hari tersebut sebagai pengurang saldo cuti tahunan pekerja. Pekerja tetap memiliki hak cuti tahunan sebagaimana mestinya, meskipun perusahaan mengikuti kebijakan cuti bersama. Ketentuan tersebut menjadi landasan yang lebih jelas bagi pekerja dan pemberi kerja dalam memahami perlakuan atas hari cuti bersama. Pasal 118 ayat (6) juga memberi acuan bagi perusahaan saat menyusun kalender kerja dan mengelola administrasi cuti.
Perubahan ini berbeda dari praktik sebelumnya, ketika cuti bersama dapat mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Dalam kondisi tersebut, pekerja yang tidak masuk kerja pada hari cuti bersama berisiko kehilangan sebagian saldo cutinya. Undang-undang baru mengubah pendekatan itu dengan memisahkan pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat dari hak cuti tahunan. Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal dan pencatatan cuti agar sejalan dengan ketentuan terbaru. Pekerja juga dapat merujuk pada aturan ini ketika memeriksa saldo cuti atau meminta penjelasan mengenai penerapan kebijakan di tempat kerja. Penegasan tersebut diharapkan mengurangi perbedaan pemahaman dalam hubungan kerja, sekaligus memastikan hak cuti tahunan tidak berkurang hanya karena perusahaan mengikuti cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hak cuti tahunan merupakan salah satu hak dasar pekerja yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Ketentuan ini menetapkan batas minimum, sehingga kebijakan perusahaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat memberikan jatah yang lebih besar, tetapi tidak semestinya mengurangi hak minimum tersebut.
Perhitungan masa kerja menjadi penting untuk menentukan kapan hak ini mulai timbul. Syarat 12 bulan secara terus-menerus merujuk pada masa kerja pekerja pada pemberi kerja, sesuai aturan yang berlaku dan dokumen hubungan kerja. Setelah memenuhi syarat, pekerja dapat mengajukan penggunaan cuti dengan mengikuti tata cara pemberitahuan atau persetujuan yang ditetapkan perusahaan. Pengaturan jadwal diperlukan agar kegiatan operasional tetap berjalan, tetapi prosedur internal tidak menghapus hak cuti yang telah diperoleh.
Cuti tahunan perlu dibedakan dari cuti bersama. Cuti bersama ditetapkan tersendiri dan pelaksanaannya dapat mengikuti ketentuan pemerintah serta kebijakan perusahaan. Karena itu, hari cuti bersama tidak boleh begitu saja disamakan dengan jatah minimum cuti tahunan. Pekerja dan perusahaan perlu melihat aturan yang mengatur pelaksanaan cuti bersama, termasuk ketentuan yang berlaku pada sektor atau tempat kerja masing-masing. Dalam penerapan yang menegaskan perlindungan hak tahunan, cuti bersama tidak semestinya mengurangi jatah minimum 12 hari kerja yang menjadi hak pekerja setelah memenuhi masa kerja. Pemisahan pencatatan membantu mencegah pengurangan saldo cuti tahunan secara keliru.
Pekerja sebaiknya memeriksa slip atau catatan saldo cuti, peraturan perusahaan, dan pengumuman resmi mengenai hari libur bersama. Jika pencatatan menunjukkan bahwa cuti bersama telah dipotong dari hak tahunan, mintalah penjelasan tertulis kepada bagian sumber daya manusia dan rujuk kembali pada ketentuan yang berlaku. Langkah ini membantu memastikan perhitungan hak dilakukan secara transparan dan konsisten. Dengan memahami perbedaan kedua jenis cuti, pekerja dapat merencanakan istirahatnya, sementara perusahaan dapat mengatur jadwal tanpa mengaburkan jaminan minimum cuti tahunan.
Pasal 118 menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan waktu istirahat kepada pekerja sesuai dengan pola kerja dan masa kerja yang berlaku. Hak ini mencakup istirahat pada jam kerja, istirahat mingguan, serta istirahat panjang. Ketiganya merupakan bagian dari perlindungan waktu pemulihan pekerja, sehingga pengaturannya perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal dan pelaksanaan hubungan kerja. Istirahat tersebut berbeda dari cuti tahunan dan tidak seharusnya dipahami sebagai pengganti hak cuti yang telah diatur tersendiri.
Untuk istirahat mingguan, jumlah hari yang diberikan mengikuti jumlah hari kerja dalam sepekan. Pekerja yang menjalani enam hari kerja berhak memperoleh satu hari istirahat mingguan. Sementara itu, pekerja dengan lima hari kerja dalam sepekan berhak atas dua hari istirahat mingguan. Pembagian ini memberikan acuan bagi perusahaan ketika menetapkan hari kerja dan hari libur, sekaligus membantu pekerja mengetahui waktu pemulihan yang menjadi haknya. Pelaksanaannya tetap perlu diselaraskan dengan jadwal kerja yang berlaku di tempat kerja.
Selain istirahat mingguan, pekerja juga berhak atas istirahat panjang setelah memenuhi masa kerja tertentu. Berdasarkan ketentuan yang dirangkum dalam Pasal 118, hak tersebut diberikan selama 30 hari setelah pekerja bekerja selama lima tahun atau kelipatannya. Dengan demikian, masa kerja menjadi unsur penting dalam menentukan kapan hak istirahat panjang dapat diperoleh. Pekerja dan perusahaan sebaiknya mencatat masa kerja secara cermat agar pemenuhan hak dapat diketahui dan dijadwalkan secara transparan.
Istirahat pada jam kerja juga termasuk waktu istirahat yang wajib diberikan perusahaan. Pengaturan waktu dan pelaksanaannya perlu disampaikan dengan jelas, sehingga pekerja memahami kapan dapat beristirahat selama menjalankan pekerjaan. Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku ketika mengatur giliran kerja maupun operasional, agar pemberian istirahat tidak sekadar tertulis dalam kebijakan, tetapi terlaksana dalam praktik.
Memahami perbedaan istirahat saat bekerja, istirahat mingguan, dan istirahat panjang membantu mencegah kekeliruan dalam menghitung hak pekerja. Jika muncul pertanyaan mengenai jadwal atau masa kerja yang menjadi dasar pemberian istirahat, pekerja dapat merujuk pada peraturan perusahaan dan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Komunikasi yang terbuka pekerja dan perusahaan mendukung penerapan hak istirahat secara tertib serta konsisten.
Perubahan ketentuan mengenai cuti bersama perlu dipahami dengan membandingkannya terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur secara khusus bahwa cuti bersama harus diambil tanpa mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut tidak secara tegas memberikan perlindungan yang kini ditegaskan dalam aturan baru terkait hubungan cuti bersama dan hak cuti tahunan.
Dalam praktik sebelumnya, pekerja dapat mengalami pengurangan saldo cuti tahunan apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. Pelaksanaannya bergantung pada kebijakan perusahaan dan ketentuan yang dirujuk, sehingga dampaknya tidak selalu sama di setiap tempat kerja. Ketentuan mengenai pengurangan jatah cuti itu disebut bersumber dari sejumlah peraturan atau kebijakan pelaksanaan, bukan dicantumkan secara khusus dalam undang-undang ketenagakerjaan. Karena itu, penting membedakan norma yang tercantum dalam undang-undang dan aturan teknis atau kebijakan perusahaan yang digunakan untuk menjalankan cuti bersama.
Penegasan baru bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan memberikan kepastian lebih besar bagi pekerja. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal, pencatatan saldo cuti, serta pemberitahuan kepada karyawan agar penerapannya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Pekerja juga dapat memeriksa peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan meminta penjelasan apabila saldo cutinya berubah setelah cuti bersama. Kejelasan administrasi penting untuk mencegah perselisihan mengenai jumlah hari cuti yang masih dapat digunakan.
Di samping kewajiban menghormati hak cuti tahunan perusahaan tetap harus memberikan waktu istirahat.
Baca juga: BABINSA BERSAMA LURAH DAN WARGA GOTONG ROYONG BERSIHKAN LINGKUNGAN DI HARAPAN BARU | Pemko Medan Bersama Pelindo dan DP World Siapkan SMP Negeri Baru di Belawan | Atasi Dampak Perubahan Iklim, Pemkab Maros Bersama BaKTI Susun Strategi Ketahanan Desa – Sulawesion
11 kunjungan
