Jakarta Selatan, DKI Jakarta — Selasa, 6 Oktober 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana mengubah nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Rencana tersebut disampaikan saat ia menghadiri acara penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Perubahan nama itu mencerminkan penekanan yang lebih luas terhadap upaya negara dalam menghadapi persoalan narkotika. Istilah “penanggulangan” dinilai dapat menggambarkan rangkaian kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan, pemberantasan peredaran gelap, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan dan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, perhatian pemerintah juga tertuju pada munculnya kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba. Kawasan semacam itu dipandang sebagai tantangan serius karena aktivitas peredaran dapat berkembang secara terorganisasi dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Penanganannya membutuhkan koordinasi lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat.
Ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan zat terlarang, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial, kriminalitas, dan kerentanan terhadap generasi muda. Karena itu, penguatan kelembagaan harus berjalan bersama strategi pencegahan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis wilayah, edukasi keluarga, akses rehabilitasi, dan pengawasan terhadap jaringan distribusi menjadi bagian penting dalam menekan pertumbuhan kawasan rawan narkotika.
Rencana penggantian nama BNN akan menjadi salah satu bagian dari arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat penanganan narkotika secara terpadu. Publik menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kelembagaan, kewenangan, serta langkah operasional yang akan diterapkan setelah rencana tersebut dibahas oleh pihak-pihak terkait.
Dalam pidatonya pada agenda tersebut, Prabowo menyoroti keberadaan jaringan narkoba yang masih menjadi persoalan di Indonesia. Ia mengaitkan persoalan itu dengan munculnya kampung-kampung yang menjadi lokasi peredaran atau tempat berkembangnya masalah narkoba. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkoba tidak hanya berkaitan dengan pelaku atau jaringan tertentu, tetapi juga dapat berakar di lingkungan masyarakat.
Prabowo menyampaikan bahwa upaya pemberantasan telah dilakukan terhadap puluhan jaringan narkoba. Selain itu, puluhan kampung narkoba disebut telah berhasil diberantas. Pernyataan ini menegaskan adanya langkah penindakan terhadap jaringan dan wilayah yang dipandang berkaitan dengan peredaran narkoba. Namun, makna yang disampaikan tetap merujuk pada keberadaan kampung-kampung yang menghadapi persoalan atau menjadi lokasi peredaran narkoba, bukan pada kesimpulan lain di luar pernyataannya.
Sorotan terhadap kampung narkoba juga memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap dimensi lingkungan dalam penanganan masalah tersebut. Kampung yang disebut dalam pidato itu dipahami sebagai kawasan yang menghadapi persoalan narkoba dan memerlukan penanganan. Karena itu, pemberantasan jaringan dan kampung narkoba menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya melindungi masyarakat dari ancaman peredaran zat terlarang.
Dalam konteks pidato tersebut, penyebutan puluhan jaringan dan puluhan kampung narkoba yang telah diberantas menjadi gambaran mengenai cakupan penindakan yang disampaikan Prabowo. Ia menempatkan keberadaan jaringan serta kampung narkoba sebagai ancaman yang perlu mendapat perhatian serius. Pernyataan itu sekaligus menekankan bahwa persoalan narkoba dapat hadir dalam bentuk jaringan yang terorganisasi maupun lingkungan yang dikenal sebagai lokasi peredaran atau persoalan narkoba.
Prabowo juga menyoroti risiko yang dihadapi petugas ketika menjalankan upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak selalu berlangsung dalam situasi yang aman, terutama ketika petugas harus memasuki lokasi yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Mereka dapat menghadapi serangan dari pihak yang berusaha mempertahankan kegiatan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penertiban narkoba memiliki dimensi keamanan yang serius, bukan sekadar persoalan penegakan aturan.
Dalam pembahasannya, Prabowo mengatakan bahwa sudah ada beberapa anggota kepolisian yang meninggal ketika berupaya menertibkan narkoba. Ia menyampaikan hal itu untuk menggambarkan besarnya risiko yang harus ditanggung aparat di lapangan. Tugas pemberantasan tidak hanya menuntut ketegasan, tetapi juga kesiapan menghadapi kemungkinan perlawanan ketika petugas menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, perlindungan terhadap aparat menjadi bagian penting dalam membangun strategi pemberantasan yang lebih efektif.
Ancaman tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan narkoba tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri atau terbatas pada satu bidang. Ketika peredaran narkoba berkembang, dampaknya dapat menyentuh keamanan masyarakat dan membahayakan pihak yang berupaya menghentikannya. Petugas berada di garis depan dalam menghadapi persoalan itu, sehingga dukungan terhadap pekerjaan mereka perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan tersebut. Sikap itu mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba secara berkelanjutan, sekaligus memperhatikan keselamatan petugas yang melaksanakannya. Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tantangan bagi satu negara, melainkan merupakan masalah yang perlu dihadapi dengan keseriusan lebih luas. Dengan demikian, penanganannya membutuhkan komitmen yang konsisten dari pemerintah dan seluruh unsur terkait.
Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelantikan tersebut menempatkannya sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memimpin institusi kepolisian.
Pengangkatan Suyudi berlangsung setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya sebagai calon tunggal Kapolri. Nama Suyudi disebut sebagai satu-satunya calon yang diserahkan Presiden Prabowo kepada DPR melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026. Surat tersebut tertanggal 30 September 2026 dan menjadi dasar penyampaian nama calon Kapolri kepada lembaga legislatif sebelum proses pengesahan dilakukan.
Pada hari yang sama, Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kepala Staf Presiden (KSP). Dengan pelantikan itu, terjadi pergantian pada jabatan Kapolri sekaligus penempatan Listyo pada posisi baru di lingkungan pemerintahan. Rangkaian pelantikan tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik dan keamanan yang berlangsung pada awal Oktober 2026, tanpa mengubah keterangan mengenai tahapan pengajuan, pengesahan, dan pelantikan Suyudi sebagai Kapolri.
