Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto bagi Indonesia bukan semata-mata menjadi negara kaya. Sasaran yang ingin dicapai adalah Indonesia yang sejahtera, dengan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Airlangga menyampaikan penjelasan tersebut di Bappenas, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan nasional atau posisi ekonomi di negara-negara lain.
Menurut Airlangga, status sebagai negara berpenghasilan tinggi tidak otomatis menggambarkan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk. Ia mengingatkan bahwa ketika suatu negara semakin makmur, harga barang juga dapat meningkat. Singapura disebut sebagai contoh dalam keterangannya: negara tersebut memiliki daya beli yang tinggi, tetapi pengalaman itu sekaligus menunjukkan bahwa capaian pendapatan perlu dipahami bersama perubahan biaya hidup. Karena itu, peningkatan penghasilan dan pertumbuhan ekonomi perlu diiringi perhatian terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam pandangan yang disampaikan Airlangga, orientasi Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan yang merata. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi manfaatnya diharapkan tidak hanya terkumpul pada sebagian kelompok atau kawasan. Pemerataan menjadi bagian utama dari cita-cita pembangunan agar lebih banyak warga dapat menikmati kesempatan, layanan, serta peningkatan taraf hidup. Dengan pendekatan tersebut, ukuran kemajuan tidak berhenti pada status negara berpenghasilan tinggi, melainkan turut melihat apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih layak.
Airlangga juga menyampaikan cita-cita agar tidak ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Pada saat yang sama, kesenjangan wilayah dan antarkelompok masyarakat diharapkan dapat ditekan. Pesan ini menempatkan inklusi sosial dan keseimbangan pembangunan sebagai unsur penting dalam perjalanan menuju Indonesia sejahtera. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan manfaat, sehingga capaian nasional dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata bagi warga di berbagai daerah dan latar belakang. Dengan demikian, visi yang dijelaskan tersebut menekankan mutu serta jangkauan hasil pembangunan, bukan hanya angka kekayaan negara.
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pembangunan, tetapi peningkatan angka pertumbuhan saja tidak cukup untuk menggambarkan kemajuan yang dirasakan masyarakat. Airlangga menekankan bahwa manfaat dari aktivitas ekonomi perlu menjangkau lebih banyak orang, termasuk warga di berbagai daerah dan kelompok sosial. Dengan demikian, pembahasan mengenai kesejahteraan perlu memperhatikan siapa yang dapat menikmati peluang ekonomi, bukan hanya seberapa besar perekonomian tumbuh secara keseluruhan. Pemerataan menjadi bagian penting dari upaya agar kemajuan nasional diharapkan dapat dirasakan lebih luas, tanpa mengabaikan perbedaan kebutuhan dan kondisi masyarakat di setiap wilayah.
Tujuan pemerataan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sesuai kebutuhan. Masyarakat memerlukan pilihan layanan yang dapat membantu mereka mengelola keuangan dan mendukung kegiatan sehari-hari secara tepat. Namun, kebutuhan setiap orang tidak selalu sama. Kondisi geografis, tingkat pemahaman, jenis pekerjaan, serta kemampuan untuk menjangkau penyedia layanan dapat memengaruhi pilihan yang tersedia. Karena itu, perluasan akses perlu dipandang bersama dengan kesesuaian layanan, sehingga masyarakat tidak sekadar tercatat memiliki akses, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menggunakan layanan yang relevan dengan situasi mereka.
Dalam kerangka tersebut, inklusi keuangan bukan semata-mata upaya meningkatkan angka akses atau memperluas jumlah pengguna. Perhatian juga diarahkan pada harapan agar layanan keuangan dapat menjadi bagian dari ikhtiar yang mendukung kesejahteraan. Arah kebijakan ini menempatkan akses sebagai sarana, bukan tujuan akhir yang berdiri sendiri. Pemerintah berharap pemerataan kesempatan ekonomi dapat diperkuat melalui layanan yang menjangkau masyarakat lintas daerah dan kelompok, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan mereka. Penekanan Airlangga tersebut menggambarkan tujuan untuk menghubungkan pertumbuhan dengan manfaat yang lebih luas, tanpa menyatakan bahwa hasil tertentu telah tercapai. Kesejahteraan tetap menjadi sasaran yang ingin didukung melalui langkah-langkah tersebut.
Peluncuran dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menjadi langkah penting untuk memahami pemerataan layanan keuangan hingga tingkat kabupaten dan kota. Selama ini, informasi mengenai akses keuangan kerap tersedia secara terpisah atau belum cukup terperinci untuk menggambarkan kondisi di setiap wilayah. Akibatnya, pemerintah dapat menghadapi keterbatasan saat membandingkan kebutuhan masyarakat, mengenali daerah yang tertinggal, dan menentukan prioritas intervensi. IKAD diharapkan mengisi kekosongan indikator tersebut melalui gambaran yang lebih terstruktur mengenai akses keuangan daerah. Dengan data yang disajikan dalam satu dashboard, kondisi antardaerah dapat dibaca secara lebih mudah dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.
Data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah melihat kesenjangan akses keuangan, termasuk perbedaan kondisi satu kabupaten atau kota dengan wilayah lainnya. Informasi ini penting karena kebutuhan dan hambatan setiap daerah tidak selalu sama. Sebagian wilayah mungkin memerlukan perluasan jangkauan layanan, sementara wilayah lain membutuhkan pendekatan berbeda agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang tersedia. Dengan memahami variasi tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik setempat, bukan mengandalkan satu rancangan yang diterapkan seragam. IKAD juga berpotensi mendukung koordinasi antarpihak dengan menyediakan acuan bersama saat prioritas program dan sasaran pembangunan dibahas.
Bagi pemerintah daerah, indikator terukur dapat menjadi alat untuk menilai kondisi akses keuangan di wilayah masing-masing secara lebih sistematis. Dashboard ini diharapkan mendorong penggunaan data dalam menetapkan sasaran, memantau perubahan, serta mengidentifikasi kelompok atau lokasi yang masih menghadapi keterbatasan. Pemahaman yang lebih jelas atas kondisi lokal dapat membantu daerah menghubungkan kebijakan keuangan dengan agenda pengembangan ekonomi, seperti penguatan usaha masyarakat dan perluasan peluang produktif. Pada akhirnya, pemanfaatan IKAD bukan hanya soal membaca angka, melainkan menerjemahkan informasi menjadi keputusan yang relevan. Jika digunakan secara konsisten bersama perencanaan dan evaluasi, indikator tersebut dapat membantu mengarahkan pembangunan agar manfaatnya menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat.
Airlangga berharap Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) berkembang melampaui fungsi sebagai gambaran mengenai kondisi akses keuangan di suatu wilayah. Indeks ini juga diharapkan dapat menjadi tolok ukur atau benchmark pembangunan daerah, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki dasar yang lebih terukur untuk menilai kemajuan. Dengan pendekatan tersebut, capaian akses keuangan dapat dibaca dalam konteks pembangunan yang lebih luas, termasuk keterhubungannya dengan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan dan mendukung kegiatan ekonomi.
Namun, penggunaan IKAD sebagai benchmark perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Kondisi geografis, kepadatan penduduk, infrastruktur, tingkat aktivitas ekonomi, serta kebutuhan masyarakat dapat berbeda satu daerah dan daerah lainnya. Karena itu, angka indeks tidak seharusnya ditafsirkan secara seragam atau digunakan semata-mata untuk membuat peringkat. Pemahaman atas konteks lokal penting agar perbandingan dapat memberi gambaran yang adil, sekaligus membantu menentukan bentuk kebijakan yang sesuai. Tantangan di wilayah terpencil, misalnya, dapat berbeda dari hambatan yang dihadapi masyarakat perkotaan, sehingga solusi yang dibutuhkan pun tidak selalu sama.
Data IKAD diharapkan membantu mengidentifikasi daerah maupun kelompok masyarakat yang masih tertinggal dalam memperoleh akses keuangan. Informasi tersebut dapat menunjukkan kesenjangan yang mungkin tersembunyi di balik angka rata-rata, termasuk perbedaan akses antarkawasan dan antarsegmen penduduk. Setelah kebutuhan dan hambatan terpetakan, intervensi kebijakan dapat diarahkan dengan lebih tepat, baik melalui perluasan layanan, penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan literasi, maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, IKAD dapat mendukung penyusunan prioritas dan pemantauan hasil pembangunan, bukan hanya menjadi kumpulan data untuk pelaporan.
Airlangga berharap pemanfaatan IKAD pada akhirnya dapat memperkuat upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang merata.
Baca juga: Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-28 untuk PAN: Terima Kasih kepada Kawan Seperjuangan | Dukungan Prabowo untuk Pengembangan LRT Jakarta
