Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober. Pertemuan ini menjadi forum untuk melihat perkembangan penanganan karhutla yang sedang berjalan serta memastikan informasi terkait kondisi di lapangan dapat dibahas dalam koordinasi tingkat pemerintah pusat.
Dalam rapat terbatas itu, perkembangan penanganan karhutla menjadi pokok pembahasan utama. Presiden memimpin jalannya pertemuan dari Istana Merdeka, sementara pelaksanaan secara hybrid memungkinkan keterlibatan pihak-pihak terkait melalui kehadiran langsung maupun sambungan jarak jauh. Format tersebut mendukung pertukaran informasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam satu forum bersama.
Pertemuan ini juga berfungsi sebagai ruang koordinasi lintas lembaga dalam menangani karhutla. Melalui rapat yang dipimpin Presiden, perkembangan penanganan dapat dibahas secara terpadu oleh lembaga-lembaga yang terlibat. Koordinasi tersebut ditempatkan dalam konteks pemantauan penanganan karhutla, dengan rapat terbatas sebagai forum untuk menyatukan pembahasan mengenai situasi dan langkah penanganan yang berlangsung. Dengan demikian, inti pertemuan di Istana Merdeka adalah pembahasan perkembangan karhutla serta koordinasi antarlembaga dalam merespons kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rapat terbatas di Istana, laporan mengenai perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan bahwa upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah wilayah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi yang paling terdampak masih berada dalam proses penanganan. Luasan tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan pemadaman dan pengendalian api belum dapat dihentikan, sehingga koordinasi antarlembaga tetap diperlukan.
Perhatian utama pemerintah diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi wilayah yang memerlukan pemantauan serta percepatan pemadaman karena kondisi lahannya masih menghadapi tantangan. Faktor cuaca, akses menuju lokasi, karakteristik lahan, dan potensi munculnya titik api baru menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan pengerahan personel, peralatan, serta dukungan udara dan darat berjalan secara efektif.
Sementara itu, perkembangan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Perbaikan tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya penanganan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, perkembangan positif itu tidak berarti kebakaran di empat provinsi tersebut telah sepenuhnya selesai. Pemantauan tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi bara yang kembali menyala atau munculnya titik panas baru, terutama ketika kondisi cuaca mendukung penyebaran api.
Laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat langkah operasional sekaligus memperkuat pencegahan. Setiap daerah perlu mempertahankan kesiapsiagaan, memperbarui informasi mengenai lokasi terdampak, dan memastikan proses pemadaman berlangsung hingga api benar-benar terkendali. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat ini, tetapi juga pada pencegahan meluasnya dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan kualitas udara.
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Kekuatan tersebut terdiri atas unsur TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, serta masyarakat. Mereka menjalankan pemantauan titik panas, patroli di wilayah rawan, pemadaman langsung, pembuatan sekat bakar, dan pendinginan area yang telah terbakar. Koordinasi antarpersonel terus diperkuat agar pengerahan sumber daya dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan.
Berdasarkan pemantauan operasional, rata-rata keberhasilan pemadaman telah berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menjadi indikator bahwa respons cepat dan penanganan terpadu mampu membatasi perluasan area terdampak. Meski demikian, proses pemadaman tetap menghadapi tantangan berupa lahan gambut yang mudah menyimpan bara, akses menuju lokasi yang sulit, perubahan arah angin, serta kondisi cuaca kering. Karena itu, petugas tidak hanya memadamkan api di permukaan, tetapi juga melakukan penyisiran dan pembasahan ulang untuk mencegah munculnya titik api baru.
Operasi udara menggunakan pesawat water bombing juga terus berlangsung di sejumlah wilayah. Pengerahan tersebut ditujukan untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi melalui jalur darat dan mempercepat penanganan kebakaran dalam skala luas. Penjatuhan air dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan laporan tim di lapangan, pemetaan titik panas, dan prioritas tingkat ancaman. Langkah ini berjalan beriringan dengan optimalisasi operasi modifikasi cuaca, terutama untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah terdampak. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan curah hujan buatan dan menekan intensitas kebakaran. Pelaksanaannya juga mempertimbangkan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026, sehingga setiap peluang terbentuknya awan hujan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pemadaman dan pemulihan kondisi lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Setiap unsur terkait diminta bekerja secara terpadu agar proses pemadaman dapat dipercepat, terutama di wilayah yang masih menghadapi titik api dan berpotensi mengalami perluasan kebakaran. Langkah tersebut mencakup penguatan koordinasi, pengerahan personel, pemanfaatan peralatan, serta dukungan operasional di lapangan.
Arahan itu disampaikan agar upaya pengendalian tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga memastikan kebakaran tidak meluas ke kawasan lain. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera menyesuaikan langkah berdasarkan kondisi masing-masing wilayah, termasuk dengan memperkuat pemantauan, mempercepat pelaporan, dan memastikan respons terhadap titik panas dilakukan secara tepat waktu. Optimalisasi sumber daya menjadi bagian penting untuk menghadapi karhutla secara efektif dan berkelanjutan.
Rapat terbatas tersebut dihadiri Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut hadir Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, yang disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Melalui konferensi video, rapat itu juga diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga arahan Presiden dapat segera diterapkan dan pemadaman berlangsung lebih cepat, terukur, serta mampu mencegah kebakaran meluas.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Prabowo Restui Menpora Ajukan Anggaran Pelatnas Multiyears ke Istana | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
