Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dengan menerapkan format hibrida yang menggabungkan kehadiran secara langsung dan partisipasi melalui konferensi daring.
Rapat ini menjadi forum bagi pemerintah untuk membahas perkembangan karhutla sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi potensi kebakaran di berbagai wilayah. Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin pembahasan bersama sejumlah pejabat yang memiliki peran penting dalam aspek keamanan, pertahanan, serta penanggulangan bencana.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman akan memberikan keterangan mengenai agenda dan hasil pembahasan rapat. Kehadiran Dudung diharapkan menyampaikan perspektif koordinasi politik dan keamanan yang berkaitan dengan upaya pengendalian karhutla, termasuk kebutuhan kerja sama pemerintah pusat dan unsur terkait.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga akan mengikuti rapat terbatas tersebut. Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Surharyano tercatat sebagai peserta. Keterlibatan BNPB penting dalam pembahasan karena lembaga tersebut memiliki mandat dalam penanganan bencana, termasuk mendukung kesiapsiagaan, respons darurat, dan koordinasi penanganan dampak kebakaran.
Melalui rapat di Istana Negara ini, Presiden Prabowo akan menerima paparan dari pejabat terkait mengenai penanganan karhutla. Format pertemuan yang melibatkan sejumlah pejabat secara langsung maupun daring memungkinkan koordinasi tetap berlangsung secara efektif. Informasi mengenai hasil rapat dan langkah lanjutan pemerintah akan disampaikan melalui keterangan resmi setelah pertemuan berlangsung.
Sebelum rapat terbatas dimulai di Istana Negara, Dudung menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu hal yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut disampaikan ketika agenda rapat akan berlangsung. Menurut Dudung, perhatian Presiden terhadap persoalan karhutla sangat besar, sehingga isu tersebut menjadi fokus dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden.
Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo dinilai sangat serius dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan. Keseriusan itu tercermin dari perhatian Presiden terhadap isu karhutla yang kembali menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas. Namun, sebelum rapat berlangsung, Dudung belum menjelaskan secara rinci agenda yang akan dibicarakan, termasuk langkah atau kebijakan khusus yang mungkin menjadi bagian dari pembahasan.
Ia hanya menyampaikan bahwa karhutla merupakan perhatian utama dalam rapat tersebut. Rincian mengenai materi pembahasan belum diuraikan secara spesifik karena pertemuan masih akan berlangsung. Dengan demikian, keterangan Dudung sebelum rapat menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai fokus pertemuan Presiden Prabowo bersama para pejabat terkait di Istana Negara. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa isu karhutla mendapat perhatian khusus dalam agenda rapat terbatas, meskipun rincian mengenai topik dan pembahasan lanjutan belum disampaikan kepada publik pada saat itu.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Dudung dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Laporan tersebut mencakup langkah yang telah dilakukan di Sumatra Selatan, Kalimantan, Riau, serta daerah lain yang memiliki potensi dan tingkat kejadian karhutla cukup tinggi. Penyampaian perkembangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lapangan, hasil intervensi, dan kendala yang masih dihadapi oleh tim gabungan.
Materi laporan tidak hanya memuat daftar tindakan yang sudah ditangani, tetapi juga persentase pelaksanaan setiap program di masing-masing wilayah. Informasi itu dapat meliputi pemadaman titik api, pendinginan area terdampak, pembasahan lahan, pengawasan melalui patroli, serta pengerahan personel dan peralatan. Dengan melihat capaian secara terukur, pemerintah dapat menilai efektivitas penanganan sekaligus mengidentifikasi wilayah yang memerlukan dukungan tambahan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana pemadaman, maupun koordinasi antarlembaga.
Dudung juga akan memaparkan langkah konkret yang perlu ditempuh berikutnya. Upaya tersebut dapat mencakup peningkatan pemantauan titik panas, percepatan respons ketika kebakaran terdeteksi, penguatan patroli di kawasan rawan, dan penanganan lahan yang masih berpotensi terbakar kembali. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi bagian penting agar tindakan di lapangan berlangsung cepat serta tidak berjalan secara terpisah.
Rapat tersebut turut membahas penentuan prioritas penanganan berdasarkan tingkat ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Karhutla tidak hanya mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, dan transportasi di dalam negeri, tetapi juga menghasilkan asap yang telah dirasakan negara-negara tetangga. Karena itu, persoalan ini memiliki dimensi lintas negara dan memerlukan keseriusan dalam pengendalian emisi asap. Penetapan prioritas diharapkan membuat sumber daya diarahkan terlebih dahulu ke wilayah paling kritis, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar dampak serupa tidak meluas.
Dudung menjelaskan bahwa pemadaman kebakaran di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan penanganan kebakaran pada lahan biasa. Karakteristik gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan membuat api tidak selalu terlihat, meskipun asap dan titik panas telah berkurang. Api dapat kembali menyala ketika kondisi angin berubah atau permukaan lahan mengering. Situasi tersebut menuntut pemantauan berkelanjutan, pendinginan area secara menyeluruh, serta pemeriksaan berulang untuk memastikan sumber api benar-benar padam.
Dalam kapasitasnya sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan, Dudung menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pengendalian di lokasi terdampak. Koordinasi antarlembaga terus dijalankan agar pemadaman, pencegahan perluasan api, dan pemantauan wilayah dapat berlangsung secara terpadu. Penanganan juga disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk karakter tanah, akses menuju titik kebakaran, ketersediaan sumber air, serta perubahan cuaca. Pendekatan tersebut diperlukan karena setiap wilayah memiliki tingkat kerawanan dan kebutuhan operasional yang berbeda.
Terkait pengerahan personel, Dudung menegaskan bahwa tidak terdapat kendala. Personel dari unsur TNI, Polri, dan satuan terkait telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman dan pengamanan wilayah. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat mempercepat respons, memperkuat koordinasi, serta membantu mengawasi area yang berpotensi kembali terbakar. Selain bertugas memadamkan api, personel di lapangan juga mendukung pelaporan perkembangan kondisi dan pelaksanaan langkah pencegahan.
Meski kesiapan personel telah tersedia, luasnya lahan tetap menjadi tantangan tersendiri. Wilayah yang terbakar atau berisiko terbakar tidak selalu mudah dijangkau dalam waktu singkat, sementara kondisi gambut memerlukan penanganan yang cermat dan berulang. Karena itu, masih diharapkan adanya arahan khusus dari Presiden, terutama untuk penanganan yang bersifat insidentil. Arahan tersebut dinilai penting untuk menentukan langkah cepat apabila muncul titik api baru atau terjadi perubahan situasi yang membutuhkan keputusan lintas sektor.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
