JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan rencana pembangunan pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging di Indonesia. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat industri peternakan nasional dan meningkatkan pemanfaatan hasil produksi dalam negeri. Pembangunan pabrik ini diharapkan tidak hanya menyediakan produk olahan bernilai tambah, tetapi juga memperluas kapasitas industri pengolahan pangan berbasis peternakan.
Menurut rencana yang disiapkan, proses pengerjaan fasilitas diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu setengah hingga dua tahun. Periode tersebut mencakup tahapan persiapan, pembangunan, pengadaan peralatan, serta kemungkinan pengujian operasional sebelum pabrik berproduksi secara penuh. Dengan jadwal awal pembangunan pada 2027, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, pembiayaan, teknologi, dan pasokan bahan baku agar proyek dapat berjalan sesuai target.
Pabrik tepung telur dan tepung daging dirancang untuk menyerap surplus hasil peternakan, termasuk produksi yang tidak seluruhnya terserap oleh pasar segar. Pengolahan menjadi tepung dapat membantu memperpanjang masa simpan, menjaga ketersediaan bahan baku, dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas peternakan. Langkah ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor yang selama ini digunakan oleh sejumlah sektor pangan dan industri.
Rencana tersebut telah dibahas Amran bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Pembahasan lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk menyusun model pengelolaan, memastikan dukungan badan usaha milik negara, serta menyesuaikan kebijakan perdagangan dengan kebutuhan industri domestik. Melalui koordinasi itu, pemerintah berupaya membangun rantai pasok peternakan yang lebih terintegrasi, dari produksi hingga pengolahan dan distribusi.
Pembangunan pabrik tepung telur dan tepung daging mulai 2027 ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya pemerintah membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi. Ekosistem tersebut mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari penyediaan pakan, pembibitan, pemeliharaan ternak, pengumpulan hasil produksi, pengolahan, hingga distribusi kepada konsumen. Dengan pendekatan dari hulu hingga hilir, pemerintah berupaya memastikan setiap tahapan saling terhubung dan mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi peternak, pelaku usaha, serta industri pangan nasional.
Dalam kondisi tertentu, produksi telur dan daging ayam dapat mengalami kelebihan pasokan. Selama ini, hasil produksi yang melimpah umumnya dipasarkan dalam bentuk segar sehingga sangat bergantung pada daya serap pasar, masa simpan, dan perubahan harga. Melalui fasilitas pengolahan, surplus tersebut dapat diubah menjadi produk bernilai tambah, seperti tepung telur dan tepung daging. Produk olahan ini memiliki masa simpan lebih panjang serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan, pakan, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya. Pengolahan juga membuka peluang untuk menata penyerapan produksi secara lebih stabil.
Amran menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut diharapkan menjadi solusi permanen dan fundamental bagi persoalan yang muncul dalam ekosistem peternakan. Kehadiran pabrik tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengolah komoditas ketika terjadi kelebihan produksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat keseimbangan pasokan dan permintaan. Dengan kapasitas pengolahan yang memadai, gejolak harga dapat ditekan, potensi kehilangan hasil dikurangi, dan peternak memperoleh kepastian pasar yang lebih baik. Langkah ini sekaligus mendorong pengembangan industri hilir, memperluas penggunaan bahan baku domestik, serta meningkatkan daya saing produk peternakan Indonesia.
Setelah pabrik pengolahan tepung telur dan daging mulai berdiri serta beroperasi, pemerintah menyiapkan arah kebijakan untuk mengendalikan masuknya tepung telur dari luar negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok pangan yang lebih kuat, dengan menempatkan produksi dalam negeri sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan pasar. Pengendalian impor diharapkan dilakukan secara selaras dengan kesiapan industri nasional, sehingga ketersediaan produk tetap terjaga dan pelaku usaha memperoleh ruang untuk mengembangkan kapasitas produksi.
Keberadaan pabrik pengolahan akan memberikan peluang bagi kebutuhan tepung telur untuk dipenuhi melalui hasil produksi domestik. Produk yang dihasilkan di dalam negeri dapat mendukung pasokan bagi industri pangan, usaha pengolahan makanan, serta sektor lain yang menggunakan bahan tersebut. Dengan demikian, pasar tidak hanya bergantung pada produk yang didatangkan dari negara lain, tetapi memiliki alternatif pasokan yang berasal dari kapasitas pengolahan nasional.
Harapan pemerintah adalah kebijakan tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor secara bertahap. Ketika produksi domestik dapat memenuhi kebutuhan pasar, posisi Indonesia dalam penyediaan tepung telur akan menjadi lebih mandiri. Kemandirian ini juga dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan, memperkuat keterhubungan sektor peternakan dan industri pangan, serta menciptakan permintaan yang lebih stabil bagi bahan baku di dalam negeri.
Pengurangan impor turut berkaitan dengan upaya menekan penggunaan devisa untuk membiayai pembelian produk dari luar negeri. Dana yang sebelumnya digunakan untuk mendatangkan tepung telur diharapkan dapat lebih banyak berputar dalam perekonomian nasional melalui kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pengoperasian pabrik bukan hanya dipandang sebagai penambahan fasilitas industri, melainkan juga sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pasokan dan mendukung kebijakan pangan yang lebih berorientasi pada kemampuan produksi nasional.
Produksi telur dan daging ayam yang meningkat merupakan peluang bagi ketahanan pangan, tetapi dapat menimbulkan persoalan ketika pertumbuhannya melampaui kebutuhan pasar. Pada kondisi tersebut, jumlah pasokan yang tersedia lebih besar daripada kemampuan konsumen, pedagang, dan industri untuk menyerapnya. Telur segar maupun daging ayam kemudian menumpuk di tingkat peternak, sementara daya simpan komoditas tersebut relatif terbatas. Tanpa saluran distribusi dan pengolahan yang memadai, surplus produksi berisiko berubah menjadi kerugian ekonomi.
Tekanan paling cepat terlihat pada harga jual. Untuk mengurangi persediaan, peternak dapat terpaksa menjual produknya dengan harga di bawah biaya produksi atau menerima margin yang sangat tipis. Keadaan ini biasanya semakin berat pada bulan-bulan tertentu ketika konsumsi melemah, pasokan meningkat, atau distribusi mengalami hambatan. Penurunan harga tidak selalu segera diikuti oleh berkurangnya biaya pakan, bibit, energi, dan pemeliharaan, sehingga pendapatan peternak ikut tertekan. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat mengganggu arus kas dan menurunkan minat untuk mempertahankan usaha.
Pembangunan pabrik tepung telur dan fasilitas pengolahan daging diharapkan menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga penyerapan produksi. Telur dan daging yang tidak terserap sebagai produk segar dapat diolah menjadi bahan pangan dengan masa simpan lebih panjang serta kegunaan yang lebih beragam bagi industri makanan. Penyerapan secara lebih teratur dapat mengurangi penumpukan komoditas dan membantu menahan gejolak harga ketika permintaan pasar sedang rendah. Dengan demikian, peternak memiliki pilihan pemasaran yang lebih luas dan tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan harian.
Keberadaan industri pengolahan juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui kepastian pasar, perencanaan produksi yang lebih baik, serta terciptanya nilai tambah di dalam negeri. Produk olahan dapat dipasarkan kepada industri pangan, layanan katering, dan konsumen dengan kebutuhan khusus. Selain memperkuat rantai pasok nasional, pengolahan hasil peternakan di dalam negeri diharapkan mengurangi devisa yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan impor bahan pangan olahan. Manfaat tersebut akan lebih optimal apabila didukung standar mutu, kemitraan yang adil, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
