JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas akses transportasi umum gratis mulai 1 Januari 2027. Melalui kebijakan ini, enam kelompok tambahan akan dimasukkan sebagai penerima Kartu Layanan Gratis (KLG). Penambahan tersebut membuat jumlah golongan yang berhak menggunakan layanan tanpa membayar meningkat dari sebelumnya 15 menjadi 21 golongan.
KLG menjadi instrumen untuk memberikan akses perjalanan gratis kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dengan perluasan penerima, kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan dukungan mobilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemberlakuannya juga menandai upaya Pemprov DKI memperluas manfaat layanan publik, khususnya di sektor transportasi.
Hak perjalanan gratis tersebut berlaku pada Transjakarta serta layanan transportasi umum lain yang masih berada dalam satu rumpun pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya, penerima KLG dapat memanfaatkan moda yang tercakup dalam kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa perlu membayar tarif perjalanan. Perluasan ini menempatkan transportasi publik sebagai layanan yang semakin inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat di Jakarta.
Kebijakan yang mulai berlaku pada awal 2027 itu sekaligus memperbarui cakupan penerima fasilitas transportasi gratis di Ibu Kota. Dari 15 golongan sebelumnya, enam golongan baru akan ditambahkan ke dalam daftar penerima. Dengan demikian, masyarakat perlu memperhatikan informasi resmi mengenai kelompok yang memenuhi syarat, mekanisme penerbitan atau penggunaan KLG, serta jenis layanan yang termasuk dalam program tersebut.
Perluasan penerima KLG disiapkan bersamaan dengan rencana penyesuaian harga transportasi umum yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut menempatkan dua agenda dalam satu rangkaian, yaitu perubahan harga layanan dan penambahan kelompok masyarakat yang dapat menggunakan transportasi umum tanpa membayar. Dengan demikian, pembahasan mengenai penyesuaian harga tidak hanya berkaitan dengan aspek pengelolaan layanan, tetapi juga diiringi upaya memperluas akses gratis bagi kelompok penerima manfaat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa tambahan enam golongan penerima KLG akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Keterangan itu disampaikan Pramono di Jakarta pada Minggu, 4 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan tambahan penerima tersebut berkaitan dengan rencana penyesuaian harga transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Keterkaitan kedua kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyiapkan perubahan layanan secara bersamaan. Di satu sisi, penyesuaian harga menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan transportasi umum. Di sisi lain, perluasan KLG diarahkan untuk memastikan lebih banyak kelompok masyarakat tetap memperoleh akses perjalanan tanpa biaya sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Rencana ini juga menegaskan bahwa kebijakan transportasi Jakarta tidak hanya berfokus pada pengaturan harga, tetapi turut mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Penambahan enam golongan penerima KLG dijadwalkan berjalan mulai awal 2027, bertepatan dengan pelaksanaan kebijakan terkait harga transportasi umum. Rincian mengenai besaran tarif maupun bentuk perubahan harga belum disampaikan dalam keterangan tersebut. Karena itu, informasi yang tersedia saat ini berfokus pada waktu pemberlakuan dan hubungan perluasan penerima KLG dengan penyesuaian harga layanan.
Mulai 2027, akses transportasi umum DKI Jakarta tanpa biaya akan diperluas kepada enam kelompok tambahan. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu warga yang memiliki kebutuhan mobilitas tertentu, baik karena kondisi sosial, kebutuhan layanan dasar, maupun keterkaitan dengan program pembinaan pemerintah daerah. Keenam kelompok tersebut melengkapi daftar penerima manfaat yang sebelumnya telah memperoleh fasilitas perjalanan gratis.
Kelompok pertama adalah pendamping penyandang disabilitas. Kehadiran pendamping dinilai penting untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas ketika menggunakan transportasi umum. Pendamping dapat membantu proses perjalanan, mulai dari saat mengakses halte atau stasiun hingga menuju tujuan, sehingga penyandang disabilitas dapat memanfaatkan layanan transportasi secara lebih aman dan mudah.
Kelompok kedua mencakup warga Jakarta yang berstatus sebagai pencari kerja. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan ketika mereka mendatangi perusahaan, mengikuti proses seleksi, atau memenuhi keperluan lain yang berkaitan dengan pencarian pekerjaan. Kelompok ketiga ialah pasien rujukan, yaitu warga yang perlu melakukan perjalanan untuk memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme rujukan. Akses gratis dapat membantu pasien dan mendukung kelancaran perjalanan menuju fasilitas kesehatan yang dituju.
Kelompok keempat terdiri atas pelajar atau mahasiswa tidak mampu yang belum terjangkau Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mereka tetap dapat memperoleh dukungan mobilitas meskipun belum menerima kedua program tersebut. Kelompok kelima adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudahan perjalanan diharapkan menunjang aktivitas mereka dalam mengembangkan usaha serta mengikuti kegiatan pembinaan.
Kelompok keenam mencakup warga Jakarta yang menjadi korban bencana. Bagi kelompok ini, transportasi tanpa biaya dapat membantu memenuhi kebutuhan mobilitas dalam situasi yang terdampak bencana. Dengan perluasan penerima tersebut, kebijakan perjalanan gratis tidak hanya berfungsi sebagai bantuan biaya, tetapi juga sebagai dukungan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, pendampingan disabilitas, dan pemulihan warga.
Perluasan penerima layanan transportasi gratis membawa dampak administratif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Januari 2027, jumlah penerima KLG akan menjadi 21 golongan. Penambahan ini memerlukan penyesuaian pada pendataan, verifikasi, serta mekanisme pelayanan agar setiap kelompok yang telah ditetapkan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.
Dari sisi pengelolaan, perubahan tersebut juga berkaitan dengan penyesuaian perencanaan anggaran dan sistem administrasi layanan transportasi. Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa data penerima tetap akurat, termasuk ketika terdapat perubahan status atau identitas warga. Dengan demikian, pemberian subsidi dapat dilaksanakan berdasarkan kategori yang telah ditentukan dan terhubung dengan kebijakan transportasi yang sedang disiapkan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan skema subsidi transportasi DKI Jakarta. Pramono sebelumnya menjelaskan bahwa subsidi selama ini diberikan secara luas kepada masyarakat. Ke depan, pemerintah provinsi ingin mengurangi subsidi bagi warga yang dianggap mampu dan mengarahkannya kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan perlindungan.
Arah tersebut menempatkan perluasan penerima KLG dalam kerangka penataan kembali sasaran subsidi. Artinya, perubahan tidak hanya menambah jumlah golongan yang memperoleh akses transportasi tanpa bayar, tetapi juga mengatur kembali siapa yang menjadi sasaran utama dukungan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan tetap bergantung pada kesiapan administrasi dan penerapan ketentuan yang berlaku mulai 2027.
Dengan total 21 golongan penerima, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjalankan skema yang membedakan pemberian subsidi berdasarkan kelompok sasaran. Penyesuaian ini diharapkan berjalan melalui pendataan dan pengelolaan layanan yang sesuai dengan kebijakan baru, tanpa mengubah ketentuan mengenai kelompok yang telah ditetapkan sebagai penerima.
