Kemenhub Minta INKA Benahi KRL yang Bermasalah Sebelum Kembali Melayani

Kemenhub Minta INKA Benahi KRL yang Bermasalah Sebelum Kembali Melayani

Jakarta | Kementerian Perhubungan meminta PT Industri Kereta Api (Persero) segera memperbaiki dan menyempurnakan kualitas kereta rel listrik (KRL) produksinya yang mengalami masalah operasional. Permintaan tersebut disampaikan setelah sejumlah rangkaian ditarik sementara dari layanan untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan. Langkah itu dilakukan agar kondisi setiap rangkaian dapat diketahui dan penanganan yang diperlukan ditetapkan sebelum kereta kembali digunakan untuk melayani penumpang. Kemenhub menekankan bahwa perbaikan dan evaluasi harus menjadi perhatian utama pihak-pihak terkait, terutama produsen, sehingga masalah yang ditemukan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan kementeriannya mengikuti evaluasi teknis bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan INKA. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya menelusuri kondisi rangkaian yang bermasalah serta memastikan tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemenhub berkoordinasi dengan operator dan produsen untuk memperoleh gambaran teknis yang utuh, termasuk mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum rangkaian kembali masuk ke layanan. Dengan demikian, keputusan operasional dapat mempertimbangkan hasil evaluasi, bukan hanya kebutuhan untuk mengembalikan kereta secepat mungkin.

Allan berharap temuan yang memerlukan pembenahan dapat segera ditindaklanjuti oleh INKA bersama KAI. Perbaikan kualitas produk dan penyelesaian masalah teknis dinilai penting untuk mendukung kelancaran operasi serta menjaga keandalan layanan KRL. Pemeriksaan dan perawatan terhadap rangkaian yang ditarik juga perlu dilakukan secara cermat, sehingga langkah pemulihan sesuai dengan kondisi aktual kereta. Kemenhub akan terus mengikuti proses evaluasi bersama kedua perusahaan tersebut. Sebelum rangkaian kembali melayani masyarakat, setiap hasil pemeriksaan dan kebutuhan perbaikan perlu ditangani dengan memadai. Upaya ini diharapkan membantu memastikan kereta siap beroperasi dan persoalan yang telah teridentifikasi tidak terulang ketika layanan kembali berjalan.

Kementerian Perhubungan tidak ingin rangkaian kereta yang belum dinyatakan layak tetap membawa penumpang. Keputusan untuk menahan kereta dari layanan bukan berarti mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap KRL, melainkan memastikan bahwa pengoperasian dilakukan setelah persyaratan keselamatan dan kelayakan terpenuhi. Allan menyampaikan bahwa pemerintah memahami pentingnya layanan tersebut bagi aktivitas sehari-hari warga. Namun, kebutuhan akan transportasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menjalankan kereta sebelum kondisi dan persyaratan operasinya dipastikan. Kereta yang kembali melayani harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa seluruh aspek yang diwajibkan telah dipenuhi, sehingga perjalanan penumpang berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelayakan operasi menjadi hal yang harus dipastikan sebelum rangkaian digunakan kembali. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk menilai apakah kereta telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Persyaratan itu menjadi acuan bagi pihak yang memproduksi maupun mengoperasikan kereta, serta dasar bagi Kemenhub dalam menilai kesiapan rangkaian. Dengan demikian, keputusan mengenai izin operasi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan layanan atau tersedianya kereta, tetapi juga pada hasil pemeriksaan yang relevan. Jika masih terdapat persoalan yang membuat persyaratan belum terpenuhi, kereta perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum kembali digunakan untuk mengangkut penumpang.

Allan menekankan bahwa operator dan produsen perlu mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan dan diuji oleh Kemenhub. Kepatuhan terhadap spesifikasi tersebut merupakan bagian dari proses untuk memastikan kendaraan memenuhi standar yang diperlukan dalam pelayanan. Produsen bertanggung jawab membenahi kereta sesuai ketentuan, sedangkan operator perlu memastikan rangkaian yang digunakan telah memenuhi syarat operasional. Pemerintah, melalui pemeriksaan dan pengujian, memastikan kesesuaian kereta terhadap persyaratan yang berlaku. Karena itu, KRL yang bermasalah tidak semestinya kembali melayani sebelum perbaikan dan pemenuhan aspek kelayakan dipastikan. Pendekatan ini mengutamakan kepastian bahwa kereta siap beroperasi dan keselamatan penumpang tetap menjadi syarat utama dalam penyelenggaraan layanan.

Pada September 2026, KAI menarik tujuh rangkaian KRL seri IE305 atau CLI-225 buatan PT INKA dari layanan untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Langkah tersebut diambil setelah ditemukan masalah pada salah satu komponen di bagian rangka bawah sebuah rangkaian. Karena komponen itu berkaitan dengan keselamatan operasional, pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada unit yang pertama kali menunjukkan masalah. KAI memperluas pengecekan terhadap rangkaian lain yang menggunakan komponen dari lokasi dan batch produksi yang sama, guna memastikan kondisi setiap unit sebelum kembali melayani penumpang.

Pemeriksaan dan perawatan rangkaian tersebut turut memengaruhi ketersediaan armada, terutama pada lintas Bogor–Jakarta. Pada awal September, KAI Commuter mengurangi jumlah perjalanan harian dari 1.065 menjadi 1.048 perjalanan. Pengurangan ini dilakukan di tengah kebutuhan merawat kereta dan mengatur penggunaan armada yang siap beroperasi. Bagi pengguna, perubahan jadwal berarti pilihan perjalanan menjadi lebih terbatas dibandingkan kondisi normal, sehingga pengaturan layanan perlu disesuaikan dengan jumlah rangkaian yang tersedia. Pemeriksaan keselamatan tetap menjadi prioritas sebelum kereta digunakan kembali.

Setelah melalui pemeriksaan, tujuh rangkaian itu kembali beroperasi pada 6 Oktober 2026. Namun, pengembalian ke layanan belum mengakhiri seluruh tindak lanjut teknis. Masih terdapat catatan yang perlu ditangani INKA, sebagai produsen rangkaian, agar kondisi kereta memenuhi kebutuhan operasional. Perkembangan berikutnya terlihat pada 16 Oktober, ketika dua rangkaian masih menjalani perbaikan di Depo Bukit Duri. Ketersediaan dua unit tersebut berdampak pada layanan lintas Bogor–Jakarta Kota dan menyebabkan tujuh perjalanan dibatalkan. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan, perbaikan, dan pemulihan layanan berlangsung bertahap: temuan awal memicu pengecekan lebih luas, sementara catatan teknis yang belum selesai tetap memengaruhi jumlah perjalanan. Bagi penumpang, pembatalan menjadi dampak langsung dari terbatasnya armada yang dapat digunakan selama tindak lanjut berlangsung.

Penarikan rangkaian KRL yang bermasalah maupun perawatan armada dapat mengurangi kapasitas pelayanan yang tersedia. Dampaknya perlu diperhatikan karena kebutuhan perjalanan dengan KRL terus meningkat, terutama pada jam sibuk ketika banyak penumpang bergantung pada layanan ini untuk beraktivitas. Berkurangnya rangkaian yang siap beroperasi berpotensi membuat kapasitas angkut lebih terbatas saat permintaan sedang tinggi.

Kementerian Perhubungan menilai kondisi tersebut perlu ditangani dengan mempertimbangkan dua hal sekaligus: menjaga keandalan layanan dan memastikan setiap rangkaian memenuhi persyaratan keselamatan. Armada yang mengalami masalah tidak semestinya dikembalikan ke layanan sebelum dinyatakan layak. Dengan demikian, upaya mempertahankan kapasitas perjalanan tidak boleh mengesampingkan pemeriksaan teknis dan kelayakan operasi.

Allan menyebut kelayakan armada tetap harus menjadi prioritas. Penilaian teknis diperlukan agar rangkaian yang beroperasi benar-benar memenuhi standar, sementara penanganan terhadap unit bermasalah dilakukan secara cermat. Sikap ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna sekaligus mendukung keselamatan perjalanan. Pada saat yang sama, berkurangnya kapasitas akibat rangkaian yang ditarik atau dirawat menegaskan perlunya langkah untuk menambah ketersediaan armada.

Karena itu, Allan berharap operator mempercepat pengadaan KRL tambahan sesuai komitmen yang telah disampaikan. Penambahan armada diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan layanan yang meningkat, termasuk pada periode padat, tanpa mengurangi perhatian terhadap kondisi teknis setiap kereta. Pengadaan tersebut juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga layanan tetap memadai ketika sebagian rangkaian belum dapat digunakan.

Evaluasi teknis terhadap rangkaian bermasalah diharapkan menghasilkan perbaikan yang diperlukan sebelum kereta kembali melayani penumpang. Pemeriksaan dan tindak lanjut yang tepat dapat membantu memastikan armada memenuhi standar kelayakan operasi. Dengan mengutamakan keselamatan, memperbaiki unit yang bermasalah, serta mempercepat pengadaan tambahan sesuai komitmen, operator diharapkan dapat menjaga kapasitas dan keandalan layanan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Hadiri Munas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Bamsoet Apresiasi Terpilihnya Kembali Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum | Kenangan Umrah Terakhir Kanaya WHU Sebelum Kepergian | Kolaborasi Energi: Melihat Kembali IEE Series 2026 dan Rencana ke Depan