Kota Yogyakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 11 November 2026, dini hari. Kunjungan itu berlangsung beberapa jam setelah demonstrasi di kawasan Malioboro pada Selasa malam berakhir ricuh. Kedatangan keduanya menjadi perhatian di tengah upaya meninjau penanganan situasi setelah aksi tersebut.
Suyudi tiba di gedung DPRD sekitar pukul 01.23 WIB. Ia terlihat mengenakan jaket dan topi berwarna hitam saat memasuki area gedung. Kapolri datang bersama sejumlah tokoh dari unsur TNI dan Polri, serta Dasco. Rombongan tiba pada waktu dini hari, setelah suasana di kawasan Malioboro sebelumnya diwarnai kericuhan usai demonstrasi.
Kehadiran pimpinan kepolisian dan Wakil Ketua DPR itu menandai perhatian tingkat nasional terhadap perkembangan situasi di Yogyakarta. Mereka mendatangi gedung DPRD DIY untuk meninjau penanganan pascakericuhan, sesuai fokus kunjungan yang berlangsung setelah aksi massa tersebut. Informasi mengenai waktu kedatangan dan rombongan memberi gambaran awal mengenai rangkaian peristiwa pada malam hingga dini hari itu.
Demonstrasi di Malioboro berlangsung pada Selasa malam, sementara kunjungan ke gedung DPRD dilakukan pada awal Rabu. Rentang waktu tersebut menempatkan kedatangan Suyudi dan Dasco sebagai salah satu perkembangan utama setelah aksi berakhir ricuh. Dalam situasi seperti ini, perhatian publik tertuju pada langkah penanganan aparat serta komunikasi unsur pemerintah, kepolisian, dan pihak legislatif.
Belum ada rincian lebih lanjut dalam informasi awal mengenai agenda pertemuan di gedung DPRD maupun bentuk evaluasi yang dilakukan. Namun, kehadiran Kapolri, Dasco, serta sejumlah tokoh TNI-Polri menunjukkan bahwa penanganan peristiwa di Yogyakarta mendapat perhatian dari berbagai unsur. Perkembangan berikutnya terkait kondisi keamanan dan hasil peninjauan menjadi hal yang dinantikan setelah kunjungan dini hari tersebut.
Setibanya di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suyudi langsung meninjau kondisi di sekitar lokasi demonstrasi yang sebelumnya berlangsung ricuh. Ia mengamati keadaan lapangan dan menerima informasi mengenai penanganan yang telah dilakukan oleh petugas. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pimpinan kepolisian untuk mengetahui situasi secara langsung, termasuk kondisi area gedung dan langkah-langkah pengamanan yang masih berjalan.
Dalam kunjungan itu, Suyudi juga melihat sejumlah peserta aksi yang telah diamankan polisi. Pemeriksaan terhadap situasi dan orang-orang yang dibawa petugas dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan tertib serta sesuai ketentuan. Kehadiran Kapolri di lokasi menunjukkan perhatian terhadap penanganan peristiwa tersebut, sekaligus memberi kesempatan untuk memeriksa pelaksanaan tugas jajarannya secara langsung, bukan hanya mengandalkan laporan.
Suyudi menegaskan bahwa tujuan kunjungannya adalah memastikan anggota kepolisian menangani demonstrasi sesuai prosedur. Penanganan peserta aksi, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta pengamanan barang yang ditemukan harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Prinsip tersebut penting agar tindakan petugas dapat dipertanggungjawabkan dan hak setiap pihak tetap diperhatikan, meskipun situasi di lapangan sempat memanas.
Ia juga menyampaikan bahwa polisi akan mengusut pihak yang diduga sengaja membawa barang berbahaya ke lokasi aksi. “Kami akan mengungkap pihak yang diduga sengaja membawa barang berbahaya, termasuk molotov dan senjata tajam,” ujar Suyudi. Pernyataan itu menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berfokus pada kondisi kericuhan, tetapi juga pada asal-usul dan tujuan barang-barang tersebut dibawa. Kepolisian akan menelusuri dugaan itu melalui proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti.
Peninjauan lapangan dan pemeriksaan terhadap peserta yang diamankan menjadi langkah awal untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kejadian di Gedung DPRD DIY. Hasil penyelidikan diharapkan dapat menjelaskan rangkaian peristiwa serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prosedur hukum. Suyudi meminta jajarannya memastikan setiap tindakan, mulai dari pengamanan hingga penelusuran dugaan kepemilikan barang berbahaya, dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta yang dapat diuji.
Suyudi menyoroti bahwa demonstrasi di sekitar Gedung DPRD DIY tetap berlangsung setelah pukul 18.00 WIB. Waktu tersebut disebut sebagai batas toleransi kepolisian untuk pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Karena kegiatan berlanjut melewati batas itu, kepolisian akan menelaah rangkaian peristiwa secara lebih rinci, termasuk bagaimana situasi berkembang dan tindakan yang terjadi selama demonstrasi berlangsung. Penekanan pada durasi aksi menjadi bagian dari pemeriksaan, bukan dasar untuk langsung menetapkan motif atau menyimpulkan bahwa seluruh peserta memiliki tujuan yang sama.
Penyelidikan juga akan memeriksa apakah kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan penyampaian pendapat di muka umum, atau terdapat unsur lain yang perlu ditelusuri. Suyudi menyampaikan bahwa kemungkinan adanya kesengajaan untuk merusak fasilitas umum turut menjadi perhatian aparat. Namun, dugaan tersebut masih harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti yang relevan. Sampai proses itu dilakukan, belum tepat menyatakan bahwa kerusakan—jika ditemukan—pasti dilakukan dengan sengaja, ataupun mengaitkannya dengan seluruh massa yang hadir. Kepolisian perlu membedakan tindakan setiap pihak berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menyusun gambaran kejadian secara utuh, mulai dari waktu aksi melewati pukul 18.00 WIB, kondisi di lokasi, hingga bentuk tindakan yang berlangsung. Keterangan saksi, dokumentasi, serta informasi lain yang tersedia dapat membantu penyidik menilai kronologi dan menentukan langkah berikutnya. Hasil penelusuran nantinya diharapkan menjelaskan apakah terdapat pelanggaran dan siapa yang bertanggung jawab, tanpa mendahului proses hukum. Suyudi tidak menyampaikan kesimpulan final mengenai motif demonstrasi. Karena itu, kemungkinan adanya tujuan lain tetap berada dalam tahap pendalaman dan tidak dapat dipastikan sebelum bukti diperiksa. Pendekatan tersebut penting agar penanganan berlangsung berdasarkan fakta, sekaligus menjaga agar hak menyampaikan pendapat dan kepentingan perlindungan fasilitas umum dipertimbangkan secara cermat.
Demonstrasi yang berlangsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Selasa, 10 November 2026, berakhir ricuh dan meluas ke sejumlah titik. Ketegangan memuncak sekitar pukul 20.00 WIB di depan gedung DPRD DIY, ketika situasi massa dan petugas keamanan semakin tidak terkendali. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi yang berlangsung di pusat kota, dengan kerumunan bergerak dan dampak kericuhan terasa di beberapa ruas jalan. Aparat kemudian berupaya mengendalikan keadaan serta memukul mundur massa dari area gedung DPRD. Perkembangan situasi di lokasi menjadi perhatian, terutama karena bentrokan tidak terbatas pada satu titik dan turut memengaruhi kawasan sekitar.
Dalam upaya membubarkan dan mengurai kerumunan, polisi mengerahkan mobil water cannon serta menembakkan gas air mata. Massa merespons tindakan petugas dengan melempar batu dan menyalakan kembang api ke arah aparat. Aksi saling berhadapan tersebut membuat suasana di sekitar gedung DPRD DIY semakin tegang. Kericuhan juga dilaporkan berdampak pada Jalan Margo Utomo, termasuk kawasan Tugu Pal Putih, serta Pasar Kranggan dan Jalan Jenderal Soedirman. Titik lain yang disebut terdampak adalah Bundaran UGM. Dengan demikian, gangguan keamanan tidak hanya terkonsentrasi di depan kantor legislatif daerah, tetapi menjangkau sejumlah kawasan strategis di Yogyakarta. Perluasan lokasi itu menggambarkan tantangan yang dihadapi petugas dalam menata arus massa dan memulihkan keadaan.
Situasi tersebut menjadi latar bagi peninjauan penanganan aksi oleh Kapolri di gedung DPRD DIY. Di tengah perhatian terhadap penyebab dan kemungkinan kaitan peristiwa dengan agenda tertentu, Suyudi ditanya mengenai dugaan hubungan kericuhan dengan gerakan makar. Ia menjawab, “Belum.” Suyudi kemudian meminta masyarakat dan media memberikan waktu kepada kepolisian untuk mengurai rangkaian kejadian serta mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut untuk Perkuat Penanganan Karhutla | Upaya ini bertujuan memastikan korban mendapatkan perlindungan penuh selama proses penanganan kasus berlangsung | Langkah ini diambil guna memastikan keamanan, kesehatan fisik, maupun mental para pihak yang terlibat selama proses penanganan berlangsung
27 kunjungan
