Jakarta | Partai Hanura mulai menyiapkan kader potensial untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah 2031, termasuk di Sulawesi Tenggara. Persiapan tersebut ditempuh dengan membenahi internal partai dan mengonsolidasikan organisasi dari tingkat daerah. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat mesin politik Hanura menjelang Pemilu 2029, sehingga kerja partai dapat berlangsung lebih terstruktur dalam jangka menengah maupun panjang.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Tenggara di Kendari pada Jumat, 23 Oktober. Rio memberikan keterangannya di Jakarta pada Sabtu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya partai menyerap perkembangan di daerah dan menyamakan arah kerja jajaran pusat dengan pengurus serta kader di tingkat lokal.
Menurut arah persiapan yang disampaikan, penataan kader tidak hanya berfokus pada figur yang berpotensi maju sebagai calon kepala daerah. Partai juga perlu memperkuat organisasi, membangun komunikasi antarkader, dan memastikan struktur daerah menjalankan fungsi politiknya secara konsisten. Konsolidasi menjadi fondasi untuk mengenali kapasitas kader dan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah, termasuk karakter politik yang berbeda-beda di Sulawesi Tenggara.
Rentang waktu menuju 2031 memberi Hanura kesempatan untuk menyiapkan kader secara bertahap, bukan sekadar menentukan kandidat menjelang pendaftaran. Penguatan mesin politik sebelum Pemilu 2029 juga dapat menjadi tolok ukur kesiapan organisasi sekaligus ruang bagi kader untuk memperluas kerja dan kehadiran di tengah masyarakat. Dengan pembenahan internal dan koordinasi yang berkelanjutan, partai berharap dapat memiliki pilihan kader yang lebih siap ketika kontestasi pilkada mendatang berlangsung. Namun, proses tersebut tetap memerlukan kerja nyata di daerah, komunikasi yang terjaga, serta penilaian terhadap dinamika politik dan aspirasi warga setempat.
Belum adanya kader Hanura yang menduduki jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara pada periode sebelumnya menjadi salah satu bahan evaluasi bagi partai. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kesiapan organisasi menghadapi pemilihan kepala daerah. Evaluasi itu berkaitan dengan ketersediaan kader yang memiliki potensi untuk maju, sekaligus dengan proses yang diperlukan agar mereka dapat disiapkan menghadapi kontestasi eksekutif di daerah.
Menurut Rio, pada saat itu Hanura belum memiliki kader berpotensi yang tersedia dan siap untuk mengikuti pemilihan eksekutif atau pilkada. Dengan demikian, belum adanya kepala daerah dari kalangan kader partai tidak hanya mencerminkan hasil pada periode tersebut, tetapi juga memperlihatkan bahwa persiapan kader untuk jalur eksekutif belum terbentuk sebagaimana diperlukan. Pernyataan Rio menjelaskan kondisi kaderisasi yang dihadapi partai pada masa sebelumnya, tanpa merujuk pada faktor lain di luar kesiapan kader.
Situasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi Hanura untuk membenahi proses kaderisasi. Arah pembenahan kini mencakup upaya mengidentifikasi kader yang berpeluang menempati jabatan eksekutif daerah. Identifikasi itu menjadi bagian dari langkah untuk mengetahui siapa saja kader yang memiliki potensi dan dapat disiapkan untuk menghadapi pilkada. Perhatian partai tidak hanya tertuju pada keberadaan kader, melainkan juga pada proses pematangan mereka sebelum memasuki pemilihan kepala daerah.
Dalam proses itu, kader yang dinilai berpeluang perlu dipersiapkan secara bertahap agar lebih matang untuk menempati jabatan eksekutif di tingkat daerah. Pembenahan kaderisasi tersebut diarahkan pada upaya mengenali potensi kader dan menyiapkan mereka menghadapi pemilihan pada masa mendatang. Uraian Rio mengenai belum tersedianya kader berpotensi pada periode sebelumnya menjadi konteks bagi langkah tersebut. Kini, fokus partai berada pada identifikasi serta pematangan kader yang berpeluang, sebagai bagian dari penataan kader untuk menghadapi pilkada berikutnya di Sulawesi Tenggara.
Hanura menyiapkan mekanisme untuk menilai potensi kader yang dapat dipertimbangkan dalam kontestasi Pilkada 2031 di Sulawesi Tenggara. Penjaringan tidak hanya bertumpu pada popularitas, tetapi juga akan memperhatikan kapasitas, rekam jejak, penerimaan masyarakat, serta kesiapan menjalankan pemerintahan daerah. Survei direncanakan menjadi salah satu instrumen untuk membaca peluang dan kebutuhan politik di masing-masing wilayah. Hasilnya dapat memberi gambaran mengenai nama-nama yang memiliki dukungan, sekaligus menunjukkan aspek yang masih perlu diperkuat sebelum partai menentukan langkah lebih jauh. Dengan demikian, survei diposisikan sebagai bahan pertimbangan, bukan keputusan otomatis mengenai siapa yang akan diusung.
Selain pemetaan melalui survei, partai menilai kader perlu menjalani proses pematangan politik. Tahapan tersebut dapat mencakup penguatan organisasi, komunikasi dengan masyarakat, pemahaman atas persoalan lokal, dan kesiapan membangun kerja sama politik. Proses yang bertahap diharapkan membantu calon potensial mengembangkan kapasitasnya jauh sebelum masa pencalonan, sehingga keputusan nantinya tidak dibuat secara terburu-buru. Pemilu 2029 dipandang sebagai tahapan penting dalam agenda ini. Perolehan dukungan dan penguatan posisi partai pada pemilu tersebut dapat menjadi bekal untuk memperluas kerja politik, mengenalkan kader, serta menyiapkan struktur yang lebih solid menjelang pilkada berikutnya.
Rio menyampaikan optimisme bahwa konsolidasi dan persiapan yang dilakukan dapat membuka peluang bagi Hanura untuk mendorong satu hingga dua kader menduduki jabatan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Pernyataan itu menggambarkan harapan politik, bukan kepastian hasil atau penetapan calon. Peluang tersebut tetap akan bergantung pada perkembangan dukungan publik, kualitas kandidat, dinamika koalisi, serta kondisi politik setempat ketika tahapan pilkada berlangsung. Karena jarak menuju 2031 masih cukup panjang, evaluasi berkala diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan situasi. Melalui survei dan pembinaan, Hanura berupaya memiliki dasar yang lebih terukur dalam menilai kader sekaligus memperkuat kesiapan partai menghadapi kontestasi daerah.
Penguatan struktur organisasi menjadi salah satu agenda utama Hanura dalam menyiapkan kerja politik jangka menengah. Partai memperluas konsolidasi dengan membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini dipandang penting agar koordinasi pengurus daerah dan kader di tingkat akar rumput berjalan lebih teratur. Struktur yang aktif juga diharapkan membantu partai menyampaikan program, menghimpun aspirasi masyarakat, serta mengenali potensi kader yang dapat dipersiapkan untuk agenda politik mendatang. Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029, sehingga pembenahan organisasi dilakukan lebih awal dan tidak hanya menjelang masa pencalonan atau kampanye.
Dalam rangkaian konsolidasi nasional, Sulawesi Tenggara tercatat sebagai provinsi ke-25 yang dikunjungi Tim Task Force DPP Hanura. Kunjungan tersebut menjadi ruang bagi pengurus pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah, meninjau perkembangan pembentukan organisasi, serta membahas kebutuhan konsolidasi di lapangan. Laporan pengurus daerah menyebutkan bahwa pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Capaian itu menunjukkan bahwa sebagian besar proses penataan telah berjalan, meski masih terdapat wilayah yang perlu dituntaskan. Rio berharap seluruh kepengurusan kecamatan dapat terbentuk pada akhir November 2026. Target tersebut menjadi acuan bersama bagi jajaran partai untuk mempercepat koordinasi, memastikan kelengkapan organisasi, dan menjaga agar proses pembentukan berlangsung merata di seluruh wilayah. Pemantauan terhadap kemajuan kerja juga diperlukan supaya kendala yang muncul dapat ditangani secara terarah.
Setelah kepengurusan kecamatan terbentuk, tantangan berikutnya adalah menjaga agar struktur tersebut bekerja secara konsisten dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penguatan organisasi tidak berhenti pada pemenuhan susunan pengurus, tetapi juga mencakup pembinaan kader, pembagian tanggung jawab, dan koordinasi rutin antartingkatan. Dengan demikian, partai dapat membangun basis kerja yang lebih terukur serta menyiapkan kader untuk menjalankan peran politik maupun pelayanan masyarakat.
