Bandung | Dua pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyampaikan pandangan berbeda mengenai dorongan agar Joko Widodo menjadi ketua umum partai. Perbedaan itu memperlihatkan adanya aspirasi di kalangan kader yang tidak serta-merta menjadi fokus atau sikap yang sama di tingkat pengurus. Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga, yang dikenal dengan sapaan Bro Ron, mengatakan bahwa sejumlah kader di daerah menginginkan Jokowi memperoleh posisi lebih tinggi di partai.
Bro Ron menyampaikan pandangan tersebut setelah menemui Jokowi di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (20/10). Menurut dia, aspirasi itu datang dari kader yang berharap mantan presiden tersebut mengambil peran lebih besar dalam organisasi. Dorongan agar Jokowi naik ke posisi ketua umum menjadi salah satu bentuk harapan yang berkembang di tingkat daerah, meski pandangan tersebut belum tentu mewakili seluruh kader maupun keputusan resmi partai.
Pernyataan Bro Ron menempatkan aspirasi kader sebagai pokok pembicaraan, bukan sebagai pengumuman mengenai perubahan kepemimpinan PSI. Usulan terkait posisi Jokowi masih perlu dibedakan dari proses formal partai, yang mencakup pembahasan internal dan keputusan organisasi. Karena itu, keinginan sebagian kader untuk melihat Jokowi berada di posisi lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti pencalonan atau pergantian ketua umum telah ditetapkan.
Adanya pandangan berbeda dari dua pengurus DPP PSI juga menunjukkan bahwa respons di tubuh partai terhadap wacana tersebut tidak tunggal. Satu pihak menyampaikan bahwa dukungan dari kader daerah memang ada, sementara pihak lain memiliki perhatian atau penekanan yang berbeda. Perbedaan ini penting dicermati secara proporsional: aspirasi kader merupakan bagian dari dinamika politik internal, tetapi arah partai tetap bergantung pada mekanisme dan keputusan yang berlaku.
Dengan demikian, pernyataan Bro Ron mengungkap dorongan sebagian kader agar Jokowi mendapat ruang lebih besar di PSI, setelah pertemuan di Solo. Namun, perkembangan itu belum menjawab apakah Jokowi akan menerima peran tersebut atau apakah partai akan mengubah susunan kepemimpinannya. Untuk saat ini, yang dapat dipastikan adalah adanya aspirasi di tingkat daerah dan perbedaan pandangan di pengurus partai mengenai wacana tersebut.
Bro Ron menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan peran Joko Widodo di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) perlu dibedakan dari susunan resmi kepengurusan partai. Pada saat ia menyampaikan keterangan tersebut, posisi ketua umum PSI masih dijabat Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Karena itu, berbagai usulan yang muncul dari kalangan kader tidak serta-merta berarti terjadi perubahan jabatan ataupun keputusan organisasi.
Menurut Bro Ron, aspirasi kader juga tidak terbatas pada satu posisi tertentu. Sebagian kader, sebagaimana ia sampaikan, mengusulkan agar Jokowi menjadi ketua umum. Namun, ada pula yang menginginkan mantan presiden tersebut berperan dalam posisi lain, seperti duduk sebagai dewan pembina. Ragam usulan itu menunjukkan bahwa aspirasi yang dibicarakan mencakup beberapa kemungkinan peran di dalam struktur partai, bukan hanya pergantian pimpinan tertinggi.
Bro Ron menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut ditampung. Ia juga menyatakan bahwa aspirasi kader tidak disembunyikan, sehingga pandangan yang berkembang dapat diketahui sebagai bagian dari percakapan internal mengenai arah dan kepemimpinan partai. Penjelasan ini menggambarkan adanya ruang bagi kader untuk menyampaikan pendapat, sekaligus membedakan pendapat tersebut dari keputusan yang telah ditetapkan oleh pengurus PSI.
Dengan demikian, usulan tentang Jokowi sebagai ketua umum maupun sebagai anggota dewan pembina sebaiknya dipahami sebagai aspirasi yang disampaikan sebagian kader, berdasarkan keterangan Bro Ron. Keduanya bukan pengumuman bahwa Jokowi telah menerima jabatan, dan bukan pula tanda bahwa posisi Kaesang sebagai ketua umum saat itu sudah berubah. Sampai ada keputusan atau pernyataan resmi dari partai, aspirasi tersebut tetap merupakan masukan yang ditampung, bukan kebijakan ataupun penetapan kepengurusan. Pembedaan ini penting agar pembicaraan tentang minat kader tidak dibaca sebagai keputusan resmi PSI.Pandangan mengenai kemungkinan Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak serta-merta mencerminkan rencana resmi partai. Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk mengangkat Jokowi ke jabatan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa perhatian pengurus belum diarahkan pada perubahan posisi ketua umum.
Bestari menyampaikan penjelasan itu saat dihubungi pada Kamis (22/10). Menurut dia, konsentrasi PSI saat ini bukan membahas pergantian atau penetapan ketua umum baru. Pernyataan tersebut menjelaskan fokus organisasi dan sikap pengurus, bukan keputusan yang telah disiapkan untuk mengubah susunan pimpinan partai. Dengan demikian, kabar mengenai kemungkinan Jokowi memimpin PSI perlu dibedakan dari agenda formal yang sedang dijalankan.
Keterangan Bestari juga berbeda konteks dengan pernyataan Bro Ron mengenai aspirasi sejumlah kader. Bro Ron menyebut adanya keinginan dari sebagian kader agar Jokowi menjadi ketua umum PSI. Aspirasi itu menggambarkan pandangan atau harapan yang muncul di kalangan kader, tetapi tidak otomatis menunjukkan bahwa partai telah mengambil keputusan atau sedang menyusun langkah untuk mewujudkannya.
Perbedaan aspirasi kader dan fokus pengurus penting untuk memahami perkembangan isu tersebut secara proporsional. Sebuah usulan dari anggota atau simpatisan dapat menjadi bagian dari dinamika internal, sementara keputusan kepemimpinan tetap bergantung pada mekanisme dan pertimbangan organisasi. Dalam keterangannya, Bestari tidak menyatakan adanya proses pengangkatan Jokowi, melainkan menekankan bahwa hal itu bukan fokus PSI saat ini.
Karena itu, pernyataan tentang Jokowi sebaiknya dibaca sesuai sumber dan konteksnya. Bro Ron berbicara mengenai aspirasi sejumlah kader, sedangkan Bestari menjelaskan posisi perhatian partai dan menegaskan belum ada rencana menjadikan Jokowi ketua umum. Keduanya tidak perlu dipertentangkan sebagai keputusan resmi yang saling membatalkan: satu merujuk pada harapan sebagian kader, dan yang lain pada belum adanya agenda pengurus terkait perubahan jabatan tersebut.
Menurut Bestari, fokus PSI saat ini adalah menjalankan arahan yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Bandung beberapa waktu sebelumnya. Arahan itu menekankan pentingnya menuntaskan struktur partai hingga tingkat akar rumput. Bagi PSI, penataan tersebut bukan sekadar urusan organisasi, melainkan kebutuhan untuk mempersiapkan partai menghadapi tahapan verifikasi faktual. Struktur yang lengkap dan tertata dinilai menjadi salah satu langkah penting agar PSI dapat memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi.
Bestari mengingatkan para kader agar memberi perhatian serius pada pekerjaan tersebut. Pembentukan kepengurusan tidak cukup berhenti di tingkat pusat atau wilayah; jaringan partai perlu menjangkau lapisan paling bawah. Dengan susunan organisasi yang rapi, koordinasi dan kerja partai di berbagai daerah diharapkan berjalan lebih baik. Ia menempatkan pembenahan ini sebagai prioritas karena kesiapan organisasi menjadi landasan bagi PSI untuk bergerak menuju agenda politik berikutnya.
Penataan struktur juga berkaitan dengan peluang PSI untuk masuk parlemen pada Pemilu 2029. Karena itu, kader diminta menyelesaikan tugas organisasi secara sungguh-sungguh, bukan hanya mengejar kelengkapan administratif. Upaya memperkuat jaringan sampai akar rumput, menurut penekanan Bestari, perlu menjadi kerja bersama seluruh unsur partai. Kesiapan tersebut diharapkan memberi PSI bekal untuk menghadapi persaingan pemilu dan meraih dukungan yang diperlukan. Pesan mengenai target parlemen ini sekaligus menghubungkan arahan Jokowi dengan pekerjaan konkret yang sedang dijalankan pengurus dan kader di lapangan.
Bestari menyebut harapan bahwa Jokowi, mesin partai, tim kerja, serta Kaesang sebagai ketua umum dapat bergerak bersama mengantarkan PSI ke Senayan. Ia menginginkan kerja kolektif itu menghasilkan capaian yang membanggakan pada Pemilu 2029.
