TUBAN – Kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, disorot tajam warga.
Program yang sejatinya bertujuan menyehatkan anak sekolah, kini justru menuai kritik karena diduga dikelola tanpa pengawasan dan standar gizi yang layak.
Keluhan ini pertama kali disampaikan oleh warga, Rindhowati Tri Wulaningsih, melalui unggahan di akun Media Informasi Orang Tuban (MIOT). Dalam pernyataannya, ia menulis:
“Minta tolong untuk pemerintah, tolong dievaluasi kembali MBG yang beroperasi di Desa Wangun. Semakin hari menu yang diberikan semakin ngawur, sampai murid-murid banyak yang tidak mau makan. Tolong dievaluasi lagi dari segi dana dan karyawannya.”
Unggahan tersebut segera memicu perhatian publik. Banyak warga mengaku mengalami hal serupa — menu MBG disebut seadanya, tidak bervariasi, bahkan tidak memenuhi unsur gizi yang dijanjikan.
“Kalau cuma nasi dan lauk kering tanpa sayur, itu bukan makan bergizi. Anak-anak malah bosan dan tidak mau makan,” ujar salah satu wali murid kepada wartawan.
Keluhan itu menyoroti ketimpangan antara tujuan program dan praktik di lapangan. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian terhadap anak-anak justru dinilai dikelola ala kadarnya.
Pertanyaan besar pun mengemuka:
- Apakah pemerintah daerah benar-benar mengawasi kualitas menu dan penggunaan anggaran MBG?
- Ataukah program ini sekadar proyek formalitas tanpa evaluasi mendalam?
Sejumlah aktivis pendidikan di Tuban menilai, lemahnya kontrol dari Pemkab Tuban membuka peluang penyimpangan.
“Kalau masyarakat sudah berani bicara, berarti ada masalah serius. Ini harus diselidiki. Jangan hanya menunggu laporan di atas meja,” ujar salah satu aktivis yang memantau program sosial daerah.
Warga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Desa Wangun, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengadaan, hingga transparansi anggaran.
Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata atas keluhan warga. Karena uang rakyat yang digunakan untuk program MBG bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan amanah untuk masa depan anak-anak.
Jika anak-anak sekolah mulai menolak makan karena menunya tak layak, itu bukan lagi sekadar kesalahan teknis — itu kegagalan moral.
Pemerintah wajib bertanggung jawab, bukan membungkam kritik warga.
Kritik dari masyarakat Desa Wangun menjadi pengingat keras bahwa program publik harus diawasi, bukan dibiarkan berjalan otomatis tanpa evaluasi.
Tanpa perbaikan nyata, MBG hanya akan menjadi proyek bergizi di atas kertas, tapi kosong di piring anak-anak.
