Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan harga beras di pasaran akan turun setelah aparat menindak dan menangkap pelaku dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurut Amran, penindakan terhadap praktik tersebut dapat membantu mengendalikan harga karena beras yang seharusnya dijual dengan harga lebih terjangkau tidak lagi dialihkan menjadi produk berharga lebih tinggi.
Dugaan pengoplosan itu berkaitan dengan beras SPHP yang diproses ulang, kemudian dikemas dan dipasarkan sebagai beras premium. Dengan perubahan tersebut, komoditas yang semestinya tersedia bagi masyarakat pada harga lebih rendah diduga dijual dengan harga yang lebih mahal. Praktik ini, jika terbukti, berpotensi mengganggu tujuan program SPHP, yaitu menjaga pasokan sekaligus membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.
Amran menyampaikan prediksi penurunan harga tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu (28/10). Kunjungan itu menjadi kesempatan untuk meninjau kondisi perdagangan beras sekaligus merespons penindakan terhadap dugaan penyimpangan dalam distribusi beras subsidi. Ia menilai langkah aparat dapat memberi pengaruh terhadap situasi harga di pasar.
Meski demikian, Amran belum merinci besaran penurunan harga yang diperkirakan akan terjadi. Waktu kapan perubahan harga mulai terlihat juga belum disampaikan. Karena itu, prediksi tersebut belum menunjukkan angka atau jadwal tertentu yang dapat dijadikan patokan bagi pedagang maupun pembeli. Perkembangan harga masih perlu dicermati setelah penindakan berlangsung dan distribusi beras SPHP berjalan sesuai peruntukannya.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan agar beras program pemerintah sampai kepada konsumen dalam bentuk dan rentang harga yang ditetapkan. Penanganan dugaan pengoplosan diharapkan mencegah beras subsidi beredar sebagai produk premium dan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program stabilisasi pangan. Namun, dugaan pelanggaran tetap perlu diproses oleh aparat sesuai ketentuan, sementara dampaknya terhadap harga baru dapat dinilai berdasarkan perkembangan pasokan dan transaksi di pasar.
Amran menjelaskan adanya dugaan perbedaan harga yang semestinya diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan harga yang ditemukan dalam penindakan. Dalam salah satu keterangannya, ia menyebut beras SPHP seharusnya dijual sekitar Rp12 ribu per kilogram, tetapi diduga dipasarkan dengan harga Rp17 ribu per kilogram. Angka tersebut menggambarkan dugaan penjualan di atas harga yang ditujukan bagi beras bersubsidi. Pernyataan itu perlu dipahami sebagai keterangan mengenai temuan dan dugaan, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh beras SPHP dijual dengan harga serupa. Harga beras dapat berbeda menurut jenis, proses penjualan, dan konteks yang sedang dijelaskan.
Amran juga menerangkan rincian lain terkait dugaan pengolahan ulang. Pada konteks ini, harga yang semestinya sekitar Rp12.500 per kilogram diduga naik menjadi Rp17 ribu setelah beras SPHP diolah kembali dan dikemas sebagai beras premium. Rincian Rp12.500 tersebut berbeda dari angka sekitar Rp12 ribu yang ia sebut dalam keterangan sebelumnya, sehingga keduanya tidak dapat dipertukarkan atau dianggap sebagai satu harga yang sama. Dugaan perubahan kemasan dan kategori produk menjadi perhatian karena dapat menyamarkan asal beras, sekaligus membuat produk bersubsidi dipasarkan dengan harga lebih tinggi. Penjelasan Amran menyoroti alur yang diduga terjadi, bukan harga acuan baru bagi seluruh beras premium.
Menurut Amran, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp6.000 untuk setiap kilogram beras SPHP. Dukungan tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Karena itu, apabila subsidi disalahgunakan dan beras dijual melampaui harga semestinya, manfaat program berisiko tidak sampai kepada penerima yang dituju. Amran menilai praktik demikian bertentangan dengan tujuan bantuan pemerintah dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Konsumen berpotensi membayar lebih mahal, sedangkan petani juga dapat terdampak apabila tata niaga dan penyaluran beras tidak berjalan sesuai tujuan. Penindakan, menurut arah keterangannya, diperlukan untuk menjaga fungsi subsidi serta memastikan harga dan distribusi beras tetap mendukung keterjangkauan pangan. Rangkaian angka yang disebutkan menunjukkan alasan pengawasan perlu dilakukan secara cermat: membedakan jenis beras, harga yang semestinya, serta dugaan perubahan produk sebelum menarik kesimpulan mengenai pelanggaran.
Amran menilai dugaan pengoplosan yang terungkap di Cipinang mungkin tidak berdiri sendiri. Ia menduga praktik tersebut dapat berkaitan dengan jaringan lain yang beroperasi di lokasi berbeda, sehingga penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada satu tempat atau pelaku. Menurutnya, aparat perlu menelusuri jalur distribusi, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya sindikat yang menjalankan pola serupa di berbagai daerah. Pengungkapan secara menyeluruh dinilai penting agar penindakan tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga pihak yang mengatur atau memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Ia meminta aparat mengusut dugaan jaringan itu tanpa pandang bulu, termasuk jika penyelidikan mengarah kepada pihak yang memiliki kedudukan atau pengaruh. Amran mengaitkan pentingnya pengawasan tersebut dengan luasnya kepentingan masyarakat dalam rantai perberasan. Ia menyebut sekitar 115 juta petani padi berada di sisi produksi, sementara 286 juta penduduk Indonesia bergantung pada beras sebagai bahan pangan. Karena itu, dugaan manipulasi mutu maupun distribusi beras, menurutnya, dapat merugikan petani dan konsumen sekaligus. Pemeriksaan lintas daerah diharapkan membantu memastikan apakah kasus Cipinang merupakan kejadian terpisah atau bagian dari praktik yang lebih terorganisasi.
Amran juga meminta pengawasan terhadap Bulog dan Kementerian Pertanian diperiksa untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan orang dalam. Pemeriksaan itu, katanya, perlu dilakukan secara terbuka dan berbasis bukti, sehingga tidak berhenti pada dugaan atau saling lempar tanggung jawab. Ia menyatakan akan memecat pegawai kementeriannya apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran. Untuk pihak lain yang terkait, ia merekomendasikan agar pemeriksaan diteruskan dan proses hukum ditempuh sesuai ketentuan. Sikap tersebut dimaksudkan untuk memastikan siapa pun yang terbukti membantu, membiarkan, atau mengambil keuntungan dari pengoplosan dapat dimintai pertanggungjawaban. Amran menekankan bahwa penelusuran menyeluruh diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata niaga beras dan melindungi kepentingan produsen maupun pembeli di seluruh Indonesia.
Dalam menjelaskan upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras, Amran menyoroti besarnya dukungan pemerintah untuk sektor pangan. Ia menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, meningkat dibandingkan Rp144 triliun pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi bagian dari latar kebijakan yang menopang produksi dan pasokan, di tengah perhatian terhadap harga serta mutu beras di pasar. Dukungan ini tidak hanya diarahkan pada satu tahap dalam rantai pangan, melainkan mencakup bantuan untuk kegiatan produksi sekaligus langkah menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.
Pada sisi produksi, dukungan yang disebut Amran meliputi penyediaan pupuk dan traktor. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu kegiatan pertanian, sementara pemerintah juga menyalurkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan lewat Perum Bulog. Dengan demikian, kebijakan yang dipaparkan mencakup dukungan bagi petani serta upaya menambah pilihan pasokan beras di pasar. Program SPHP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga, sedangkan ketersediaan sarana produksi mendukung keberlanjutan kegiatan di tingkat pertanian.
Amran juga menyampaikan bahwa stok beras pemerintah saat ini sekitar 4,5 juta ton. Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang pemerintah yang disebut berada di kisaran 3 juta ton, sehingga pemerintah perlu menyewa gudang tambahan untuk menyimpan persediaan. Besarnya stok itu ia bandingkan dengan kondisi sebelumnya, ketika pemerintah menghadapi desakan untuk melakukan impor karena persediaan beras dinilai kurang.
Baca juga: Prediksi Keterlambatan Musim Hujan 2026/2027 di Indonesia | Prediksi Musim Hujan 2026/2027: Kapan Harus Siap?
