Laporan e-LHKPN mencatat total harta kekayaan Suyudi Ario Seto sebesar Rp5,847 miliar. Nilai tersebut menggambarkan keseluruhan aset yang dilaporkan dalam dokumen kekayaan menjelang pengesahannya sebagai Kapolri. Dari total tersebut, salah satu komponen yang tercantum adalah aset kendaraan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp457 juta.
Aset kendaraan itu terdiri atas dua unit. Kendaraan pertama ialah sepeda motor Yamaha Nmax AT tahun 2025 yang dilaporkan bernilai Rp27 juta. Dalam laporan, sepeda motor tersebut dicatat diperoleh dari hasil sendiri. Keterangan ini menunjukkan bahwa sumber perolehannya berasal dari kepemilikan yang dihasilkan atau didapatkan sendiri oleh Suyudi Ario Seto, sebagaimana tercantum dalam e-LHKPN.
Kendaraan kedua berupa mobil Mini Cooper tahun 2022 dengan nilai yang dilaporkan sebesar Rp430 juta. Berbeda dari sepeda motor Yamaha Nmax AT, mobil tersebut dicatat berasal dari hibah tanpa akta. Rincian itu menjadi keterangan resmi mengenai asal perolehan kendaraan dalam laporan, tanpa mencantumkan informasi tambahan mengenai pihak pemberi hibah maupun waktu penerimaannya.
Jika dijumlahkan, nilai Yamaha Nmax AT sebesar Rp27 juta dan Mini Cooper sebesar Rp430 juta menghasilkan total Rp457 juta. Dengan demikian, aset kendaraan menyumbang bagian tertentu dari keseluruhan harta Rp5,847 miliar yang tercatat dalam laporan e-LHKPN. Rincian tersebut memperlihatkan jenis, tahun, nilai, serta sumber perolehan masing-masing kendaraan yang dilaporkan oleh Suyudi Ario Seto.
Selain kendaraan, laporan kekayaan Suyudi Ario Seto mencakup aset properti yang menjadi salah satu komponen utama hartanya. Total nilai tanah dan bangunan yang dicantumkan mencapai Rp4,6 miliar. Seluruh aset properti tersebut berada di Jakarta Selatan dan dilaporkan berdasarkan nilai yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Rincian pertama berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 176 meter persegi serta luas bangunan 225 meter persegi. Aset ini memiliki nilai Rp2,4 miliar. Rincian kedua adalah tanah dan bangunan dengan luas tanah 162 meter persegi serta luas bangunan 210 meter persegi, dengan nilai Rp2,2 miliar. Jika digabungkan, kedua properti tersebut membentuk total nilai aset tanah dan bangunan sebesar Rp4,6 miliar.
Di luar properti, Suyudi juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp40 juta. Nilai tersebut dicatat sebagai bagian tersendiri dalam daftar kekayaan, terpisah dari aset kendaraan dan tanah maupun bangunan. Ia juga memiliki kas serta setara kas sebesar Rp750 juta, yang menunjukkan komponen kekayaan dalam bentuk dana tunai atau instrumen yang mudah dicairkan. Seluruh data tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Maret 2026. Pelaporan ini memberikan gambaran mengenai komposisi aset Suyudi menjelang proses pengesahan sebagai Kapolri, dengan properti, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas menjadi bagian dari rincian yang tercatat dalam dokumen kekayaannya.
Laporan kekayaan Suyudi Ario Seto menunjukkan adanya perbedaan nilai aset laporan 2025 dan 2026. Dalam laporan tertanggal 13 Maret 2025, ketika menjabat sebagai Kapolda Banten, ia mencatat total harta kekayaan sebesar Rp5.488.000.000. Angka tersebut menjadi dasar perbandingan dengan nilai yang tercantum dalam laporan berikutnya.
Pada laporan 2026, kekayaan Suyudi tercatat sebesar Rp5,847 miliar. Jika dikonversi ke dalam angka rupiah, nilai itu setara dengan Rp5.847.000.000. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp359.000.000 dibandingkan dengan laporan 2025. Secara nominal, nilai kekayaan yang dilaporkan pada 2026 lebih tinggi daripada nilai yang tercatat pada laporan ketika ia masih menjabat Kapolda Banten.
Perbandingan tersebut menggambarkan perubahan angka kekayaan yang dilaporkan, bukan penilaian terhadap sumber atau penyebab perubahan aset. Informasi yang tersedia hanya menunjukkan nilai Rp5.488.000.000 pada laporan 13 Maret 2025 dan Rp5.847.000.000 pada laporan 2026. Oleh karena itu, kenaikan sebesar Rp359.000.000 dapat disampaikan sebagai perbedaan nominal antar laporan, tanpa menarik kesimpulan mengenai faktor yang memengaruhinya.
Perbedaan ini juga perlu dipahami dalam konteks bahwa laporan 2025 dibuat saat Suyudi Ario Seto menduduki jabatan Kapolda Banten, sedangkan laporan 2026 memuat nilai kekayaan yang lebih baru. Kedua angka tersebut memberikan gambaran mengenai harta yang dilaporkan pada masing-masing periode. Namun, berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat penjelasan mengenai apakah perubahan itu berkaitan dengan penambahan, pengurangan, perubahan nilai, atau aspek lain dalam komposisi aset. Karena itu, pembacaan yang paling faktual adalah bahwa total harta yang tercatat meningkat dari Rp5.488.000.000 menjadi Rp5.847.000.000, dengan selisih Rp359.000.000.
Rincian harta Suyudi Ario Seto menjadi bagian penting dalam penilaian publik menjelang pengesahannya sebagai Kapolri. Laporan kekayaan tersebut memberikan gambaran mengenai aset yang dimiliki pejabat calon pimpinan institusi kepolisian, sekaligus menjadi salah satu informasi yang dapat diperhatikan dalam proses pencalonan di tingkat negara. Setelah paparan mengenai aset, proses politik berlanjut melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Suyudi menjalani fit and proper test sebagai calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pencalonan tersebut diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Dalam surat itu, hanya satu nama yang disampaikan kepada DPR untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan. Dengan demikian, pembahasan Komisi III berfokus pada rekam jejak, kapasitas, visi kepemimpinan, serta kesiapan Suyudi menjalankan tugas sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Rapat uji kelayakan berlangsung sekitar 30 menit. Setelah Komisi III memberikan persetujuan, nama Suyudi kemudian dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan melalui tahapan kelembagaan berikutnya. Rangkaian tersebut menandai bahwa proses menuju jabatan Kapolri tidak berhenti pada pengajuan presiden, melainkan harus melewati pemeriksaan dan persetujuan parlemen.
Selanjutnya, Suyudi akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan itu dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan kabar mengenai reshuffle kabinet pada sore hari. Dengan berakhirnya rangkaian uji kelayakan, persetujuan Komisi III, dan pengesahan dalam sidang paripurna, Suyudi memasuki tahap akhir sebelum resmi memimpin Polri.
