Pabrik Bulu Ayam di Widang Dituding Abaikan Keselamatan Warga, Pasal Pidana Lingkungan Mengintai

Tuban — Langit di Dusun Gowah, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, sebenarnya tampak biasa saja. Aktivitas warga tetap berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Petani masih berangkat ke sawah, anak-anak tetap bermain di gang desa, dan kendaraan pengangkut hasil panen sesekali melintas di jalan kampung. Namun di balik suasana itu, ada persoalan yang terus mengendap dan perlahan memicu kemarahan warga: bau menyengat dari pabrik pengolahan bulu ayam yang disebut makin hari makin sulit ditoleransi, 15/5/2026.

Masalah itu paling terasa ketika sore mulai turun. Angin yang bergerak dari arah lokasi pabrik membawa aroma tajam bercampur asap ke permukiman warga. Bau tersebut bukan sekadar tidak sedap. Warga menggambarkannya seperti campuran bangkai basah dan asap pembakaran yang menusuk hingga ke tenggorokan.

Di beberapa rumah, masyarakat kini terbiasa menutup ventilasi lebih cepat. Sebagian bahkan memilih memakai masker saat berada di dalam rumah sendiri karena tidak tahan dengan udara sekitar. Kondisi itu sudah berlangsung cukup lama dan mulai memunculkan dampak kesehatan yang serius.

Keluhan warga hampir seragam. Anak-anak lebih sering batuk terutama pada malam hari, lansia mengalami sesak napas, sementara sebagian orang dewasa mengaku mengalami sakit kepala dan iritasi tenggorokan setelah bau limbah mulai menyebar.

“Kalau malam baunya lebih parah. Kadang sampai susah tidur karena sesak,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Dari pengamatan di lapangan, aktivitas produksi di pabrik pengolahan bulu ayam tersebut terlihat tetap berjalan normal. Truk pengangkut bahan baku keluar masuk area produksi, sementara bau limbah sudah tercium bahkan sebelum mendekati lokasi pabrik.

Beberapa titik di sekitar area usaha tampak dipenuhi tumpukan bulu ayam dan limbah organik lainnya. Pada waktu tertentu terlihat asap hitam membubung dari dalam lokasi pabrik. Warga menduga limbah dibakar secara terbuka tanpa sistem pengendalian pencemaran udara yang memadai.

Kondisi itulah yang kemudian memicu dugaan bahwa aktivitas produksi dilakukan tanpa memperhatikan standar pengelolaan limbah yang benar. Bau yang terus menyebar hingga ke permukiman dianggap sebagai tanda kuat adanya pencemaran udara yang dibiarkan berlangsung terus-menerus.

Yang membuat masyarakat semakin kecewa adalah minimnya tindakan nyata dari pihak terkait. Keluhan sudah beberapa kali disampaikan warga, namun sampai sekarang dampak pencemaran masih terus dirasakan setiap hari.

“Sudah sering disampaikan, tapi tetap saja begitu. Baunya tidak pernah hilang,” kata warga lainnya.

Persoalan di Dusun Gowah sebenarnya bukan masalah kecil. Dalam aturan hukum lingkungan hidup di Indonesia, pencemaran udara yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat termasuk pelanggaran serius dengan ancaman pidana berat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengatur sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Artinya, ketika suatu aktivitas usaha menghasilkan pencemaran udara yang mengganggu kesehatan masyarakat, unsur pidana lingkungan hidup dapat diterapkan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Tidak hanya unsur kesengajaan, kelalaian dalam pengelolaan limbah juga memiliki ancaman hukum tersendiri. Pasal 99 ayat (1) UU yang sama menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Dengan munculnya keluhan gangguan pernapasan dari warga sekitar, aparat penegak hukum sebenarnya memiliki dasar kuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem operasional pabrik tersebut.

Kondisi di lapangan juga memunculkan dugaan adanya pembakaran limbah tanpa prosedur yang sesuai. Jika hal itu benar terjadi, maka potensi pelanggaran hukumnya menjadi lebih serius.

Pasal 104 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah atau pembuangan limbah tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Dalam praktiknya, pembakaran limbah secara terbuka tanpa pengendalian emisi dapat menghasilkan zat berbahaya yang mencemari udara dan memicu gangguan kesehatan masyarakat sekitar.

Bukan hanya gangguan pernapasan yang menjadi kekhawatiran warga. Sejumlah petani mulai mengeluhkan perubahan kondisi lingkungan di sekitar lahan pertanian mereka. Debu halus dan aroma limbah disebut sering terbawa angin hingga ke area sawah.

Meski belum ada pemeriksaan resmi terkait dampaknya terhadap hasil pertanian, warga merasa kualitas lingkungan di sekitar desa mulai berubah sejak aktivitas pabrik berjalan aktif.

“Sekarang udara beda. Kalau sore sampai malam baunya masuk ke mana-mana,” ujar seorang petani setempat.

Persoalan ini sekaligus memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap industri skala lokal. Banyak usaha diduga beroperasi tanpa kontrol ketat terhadap sistem pengelolaan limbah dan dampak lingkungannya.

Padahal dalam Pasal 65 Undang-Undang Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hak tersebut seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas usaha. Namun yang terjadi di Dusun Gowah justru memperlihatkan situasi sebaliknya. Warga dipaksa hidup berdampingan dengan udara tercemar tanpa kepastian kapan kondisi itu akan berakhir.

Gangguan kesehatan yang dialami masyarakat juga membuka kemungkinan penerapan pidana umum dalam KUHP.

Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka atau sakit dapat dipidana penjara atau kurungan.

Jika nantinya ditemukan hubungan antara pencemaran udara dengan gangguan kesehatan warga, maka unsur pidana tersebut dapat digunakan dalam proses hukum terhadap pihak pengelola pabrik.

Selain pidana, masyarakat juga memiliki hak menggugat secara perdata atas kerugian yang mereka alami.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan pihak yang bersalah mengganti kerugian tersebut.

Artinya, apabila warga mengalami kerugian kesehatan, biaya pengobatan, hingga kerugian ekonomi akibat pencemaran udara, maka gugatan ganti rugi dapat diajukan terhadap pihak perusahaan.

Beberapa warga kini mulai mempertimbangkan langkah hukum kolektif apabila tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat. Mereka merasa terlalu lama menanggung dampak pencemaran tanpa perlindungan yang jelas.

Pada malam hari, suasana Dusun Gowah berubah menjadi penuh kekhawatiran. Saat arah angin mengarah ke permukiman, bau limbah kembali masuk ke rumah-rumah warga. Anak-anak diminta masuk lebih awal, pintu ditutup rapat, dan sebagian warga memilih memakai masker agar tidak terlalu sesak.

Namun semua itu hanya menjadi cara bertahan sementara. Sebab sumber persoalan tetap berjalan tanpa penghentian berarti.

Yang paling disorot warga adalah sikap pihak terkait yang dianggap lambat merespons persoalan. Masyarakat merasa suara mereka hanya didengar tanpa ada tindakan konkret di lapangan.

Padahal dampak pencemaran udara bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Paparan asap dan limbah organik secara terus-menerus dapat memicu gangguan saluran pernapasan kronis hingga penyakit paru-paru dalam jangka panjang.

Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan karena daya tahan tubuh mereka lebih lemah dibanding orang dewasa sehat.

Situasi itulah yang kini menjadi ketakutan terbesar warga Dusun Gowah. Mereka khawatir pencemaran udara yang terus berlangsung akan meninggalkan dampak kesehatan serius bagi keluarga mereka di masa mendatang.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, hingga aparat penegak hukum segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam tersebut.

Mulai dari izin usaha, izin lingkungan, sistem pengolahan limbah, hingga kualitas udara di sekitar permukiman perlu diperiksa secara transparan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan perlindungan kesehatan.

Sebab persoalan di Dusun Gowah tidak lagi sekadar tentang bau menyengat. Yang dipertaruhkan adalah hak hidup warga untuk menghirup udara bersih tanpa rasa takut setiap harinya.

Sampai berita ini ditulis, aroma limbah dari aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam masih tercium di sejumlah titik permukiman Desa Minohorejo. Warga hanya bisa berharap ada tindakan nyata sebelum dampak yang mereka alami berubah menjadi bencana kesehatan yang lebih besar. (Tim/Red)