Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan persoalan sampah di Ibu Kota hampir dapat teratasi. Ia mengaitkan optimisme tersebut dengan terbitnya peraturan presiden mengenai pengelolaan sampah yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Pramono, aturan itu menjadi landasan penting untuk mempercepat penanganan sampah, termasuk melalui pengolahan yang lebih terencana. Ia menegaskan bahwa besarnya volume sampah Jakarta membutuhkan langkah berskala besar dan kerja berkelanjutan, bukan hanya pengangkutan dari permukiman menuju tempat pembuangan. Pramono menyebut timbulan sampah di Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan tantangan yang harus dijawab dengan infrastruktur dan kebijakan yang memadai.
Untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan, Pramono memaparkan rencana menghadirkan tiga pembangkit listrik tenaga sampah. Lokasi yang disebutkan adalah Bantargebang, Tunjungan atau Kamal Muara, serta Sunter. Fasilitas-fasilitas itu direncanakan mengolah sampah menjadi energi, sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada penumpukan. Pramono juga menyebut keberadaan RDE Rorotan dalam rangkaian upaya pengelolaan sampah Jakarta. Ia menyampaikan rencana dan fasilitas tersebut sebagai bagian dari langkah yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengolahan. Pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah di beberapa kawasan itu, menurut Pramono, ditujukan untuk membantu menangani volume harian yang besar dan mengurangi beban pengelolaan di hilir.
Pramono berharap persoalan sampah tidak lagi menjadi masalah bagi Jakarta pada 2028–2029. Target waktu tersebut mencerminkan harapannya bahwa kebijakan, fasilitas pengolahan, dan rencana pembangkit dapat berjalan sesuai kebutuhan. Ia menilai dukungan peraturan presiden memberi dorongan bagi percepatan upaya, sementara pembangunan fasilitas akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Dengan timbulan sekitar 9.000 ton setiap hari, penanganan memerlukan koordinasi serta kapasitas yang cukup untuk mengolah sampah secara konsisten. Pramono menyampaikan optimisme bahwa kombinasi langkah tersebut dapat membawa Jakarta menuju sistem pengelolaan yang lebih baik. Namun, ia menempatkan harapan itu pada pelaksanaan rencana yang telah dipaparkan, termasuk pengembangan tiga lokasi pembangkit dan peran RDE Rorotan.
Pramono menegaskan bahwa upaya mengurangi risiko banjir di Jakarta perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika genangan sudah terjadi. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan pencegahan agar musibah banjir tidak terus berulang dan dampaknya bagi warga dapat ditekan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov DKI untuk menangani persoalan perkotaan yang telah lama dihadapi masyarakat. Ia menyebut masalah banjir Jakarta sudah berlangsung sejak “zaman belanja”. Frasa itu disampaikan sebagaimana adanya dan tidak merujuk pada periode lain. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa banjir merupakan tantangan yang memiliki riwayat panjang, sehingga penanganannya membutuhkan kerja berkesinambungan serta perhatian terhadap kondisi di berbagai wilayah.
Salah satu langkah yang akan dilanjutkan Pemprov DKI adalah normalisasi sungai di sejumlah lokasi. Upaya ini ditujukan untuk menangani kondisi sungai sebagai bagian dari pencegahan banjir, sekaligus memperkuat penanganan yang tidak berhenti pada respons darurat. Rencana melanjutkan normalisasi menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan pembenahan sungai sebagai bagian penting dari agenda pengurangan risiko. Pelaksanaannya perlu memperhatikan keadaan setempat dan kawasan yang terdampak, sehingga penanganan dapat diarahkan pada lokasi yang membutuhkan perhatian. Dengan langkah yang berkelanjutan, pemerintah berharap risiko banjir dapat dikurangi secara bertahap. Namun, persoalan yang telah berlangsung lama menuntut konsistensi dalam menjalankan program dan meninjau kondisi di lapangan.
Pramono juga menyebut Kebun Melati, Tanah Abang, sebagai salah satu lokasi yang mengalami kondisi paling parah. Penyebutan kawasan tersebut menegaskan pentingnya melihat persoalan banjir secara spesifik, karena tingkat kerawanan dan dampaknya dapat berbeda satu wilayah dengan wilayah lain. Bagi warga di kawasan terdampak, pencegahan dan penanganan yang tepat menjadi hal penting untuk mengurangi kemungkinan musibah berulang. Rencana normalisasi di berbagai sungai diharapkan dapat mendukung upaya tersebut, sejalan dengan komitmen untuk terus mengurangi risiko banjir. Pemerintah daerah perlu menjaga kesinambungan langkah yang telah direncanakan dan memastikan perhatian tetap diberikan kepada wilayah yang dinilai paling membutuhkan. Dengan demikian, penanganan banjir dapat bergerak dari respons sesaat menuju upaya pencegahan jangka panjang.
Pemprov DKI Jakarta menempatkan perbaikan sistem transportasi sebagai salah satu langkah untuk mendorong perubahan pola perjalanan warga. Arah kebijakan yang dipaparkan Pramono adalah memperkuat layanan angkutan umum agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan sebagai alternatif kendaraan pribadi. Pengembangan jaringan dan layanan transportasi menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk menangani persoalan mobilitas di Jakarta. Dorongan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum menjadi fokus penting, terutama bagi perjalanan yang melibatkan kawasan pusat dan daerah sekitar. Pemerintah provinsi juga menyoroti konektivitas layanan agar perjalanan dapat melintasi batas administrasi kota. Warga dari kawasan pinggiran diharapkan memiliki akses angkutan publik menuju tujuan di Jakarta. Paparan tersebut menekankan arah kebijakan serta capaian yang disampaikan Pramono, tanpa menguraikan hubungan sebab-akibat lain di luar keterangan yang disampaikan.
Dalam paparan itu, Trans Jabodetabek disebut sebagai layanan yang menghubungkan kota-kota pinggiran dengan pusat Jakarta. Koneksi lintas kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan pilihan perjalanan umum bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah metropolitan. Kehadiran layanan yang menghubungkan kawasan berbeda juga memperluas jaringan angkutan umum yang dapat dimanfaatkan warga untuk perjalanan menuju Jakarta. Pramono menyampaikan bahwa perpindahan masyarakat ke transportasi publik meningkat sebesar 15 persen. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Pramono mengenai peralihan penggunaan moda transportasi. Ia juga menyebut konektivitas Jakarta kini telah mencapai 93 persen. Kedua angka itu mencerminkan penilaian dan keterangan Pramono tentang capaian transportasi publik di Jakarta, sebagaimana disampaikan dalam pemaparan mengenai langkah pemerintah menghadapi berbagai persoalan perkotaan.
Perbaikan sistem transportasi dan penguatan layanan penghubung menjadi fokus Pemprov DKI dalam mendorong penggunaan angkutan umum. Dalam konteks tersebut, Trans Jabodetabek menghubungkan kota-kota pinggiran dengan pusat Jakarta, sementara peningkatan peralihan ke transportasi publik dan capaian konektivitas disampaikan sebagai angka oleh Pramono. Ia menyatakan peralihan masyarakat meningkat 15 persen dan konektivitas Jakarta mencapai 93 persen. Keterangan ini menempatkan transportasi publik sebagai salah satu perhatian dalam agenda pemerintah provinsi, berdampingan dengan isu perkotaan lain yang dibahas. Penyampaian angka tersebut tetap merujuk pada klaim Pramono, bukan penilaian independen atau uraian tambahan mengenai penyebab perubahan. Fokus kebijakan yang dipaparkan adalah memperbaiki sistem dan mendorong warga memilih layanan umum dibandingkan kendaraan pribadi, dengan jaringan yang menjangkau pusat serta kota-kota pinggiran.
Paparan Pramono mengenai langkah Jakarta menghadapi persoalan sampah, banjir, dan kemacetan disampaikan dalam konteks acara Kearney 100 Years of Impact. Acara bertema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together” itu disebut berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026. Tema tersebut menempatkan tantangan perkotaan yang dihadapi Jakarta dalam pembicaraan lebih luas tentang arah pembangunan kota menjelang usia lima abad. Dalam forum itu, isu lingkungan, pengelolaan risiko banjir, serta kelancaran mobilitas menjadi bagian dari diskusi mengenai bagaimana Jakarta dapat berkembang sebagai kota global. Pernyataan Pramono tentang berbagai persoalan tersebut sekaligus memberi gambaran mengenai prioritas yang perlu ditangani seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan.
Dalam paparan yang dirujuk, Jakarta disebut sebagai kota metropolitan nomor satu di dunia, mengungguli Tokyo dan New York, dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta orang. Klaim pemeringkatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari keterangan mengenai skala dan posisi Jakarta, bukan sebagai verifikasi independen atas metodologi ataupun sumber peringkatnya.
Baca juga: Cegah Kemacetan dan Polusi, CFD Jakarta Kian Diperlukan | Langkah Pemprov Jakarta Dukung Penyelidikan Kasus Penyelundupan Kacang Tanah | Kolaborasi dan Tantangan dalam Edukasi Pemilahan Sampah di Jakarta
