Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai ekonomi Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh di dunia merujuk pada ukuran paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Penjelasan itu disampaikan Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/10). Ia menegaskan bahwa peringkat tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda dari perhitungan produk domestik bruto (PDB) nominal, sehingga angka dan urutan yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan tanpa melihat indikator yang dipakai.
Pengukuran PPP memperhitungkan perbedaan tingkat harga barang dan jasa antarnegara. Dengan pendekatan ini, nilai produksi suatu negara disesuaikan berdasarkan daya beli yang dapat diperoleh masyarakat di dalam negeri, bukan hanya dikonversi ke mata uang yang sama menggunakan kurs pasar. Karena biaya hidup dan harga barang berbeda di setiap negara, penyesuaian tersebut dapat mengubah perbandingan skala ekonomi. Atas dasar itu, posisi ketujuh yang disebut Presiden Prabowo menggambarkan ukuran ekonomi Indonesia menurut daya beli, bukan peringkat berdasarkan nilai PDB nominal.
Airlangga menyebut rujukan untuk posisi tersebut adalah data yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF). Keterangan mengenai sumber dan metode ini penting agar publik memahami konteks angka yang disampaikan pemerintah. Dalam pemberitaan ekonomi, istilah “ekonomi terbesar” dapat mengacu pada sejumlah ukuran, termasuk PDB nominal maupun PDB berdasarkan PPP. Keduanya sama-sama digunakan untuk membandingkan perekonomian, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda. PDB nominal menunjukkan nilai ekonomi dengan harga dan kurs yang berlaku, sedangkan PPP membantu membandingkan kapasitas produksi dan daya beli setelah perbedaan harga diperhitungkan. Karena itu, keterangan Airlangga menempatkan klaim peringkat Indonesia secara spesifik pada indikator PPP dan data IMF, tanpa menyamakan hasilnya dengan urutan ekonomi berdasarkan PDB nominal.
Perbedaan posisi ekonomi Indonesia yang disebut dalam pembahasan Airlangga bersumber dari tolok ukur yang digunakan. Purchasing power parity (PPP), atau paritas daya beli, membandingkan perekonomian dengan memperhitungkan perbedaan harga dan kemampuan masyarakat membeli barang serta jasa di tiap negara. Karena tingkat harga tidak sama, ukuran ini berupaya menunjukkan nilai kegiatan ekonomi berdasarkan daya beli yang setara, bukan sekadar mengonversi seluruh produksi ke dolar AS dengan kurs pasar. Hasilnya dapat menggambarkan skala ekonomi dari sudut pandang konsumsi dan biaya hidup.
PDB nominal menggunakan dasar yang berbeda. Nilai produk domestik bruto dihitung dalam harga berlaku, lalu dinyatakan dalam dolar AS berdasarkan nilai tukar yang digunakan. Ukuran ini tidak menyesuaikan angka dengan perbedaan tingkat harga antarnegara sebagaimana PPP. Karena itu, perbandingan PDB nominal lebih langsung terkait dengan nilai ekonomi dalam mata uang internasional, tetapi dapat dipengaruhi perubahan kurs dan harga. Angka PPP dan PDB nominal menjawab pertanyaan yang berbeda; keduanya tidak dapat dipertukarkan atau dibaca sebagai satu urutan yang sama.
Airlangga menjelaskan bahwa penghitungan PPP memperhitungkan daya beli. Dengan ukuran tersebut, posisi Indonesia dapat tampak lebih tinggi dibandingkan apabila perbandingan memakai PDB nominal dalam dolar AS. Untuk tolok ukur nominal, ia menyebut Indonesia berada di urutan ke-16 atau ke-17 di negara-negara G20. Penyebutan kedua posisi itu perlu dipertahankan sesuai pernyataannya, bukan disederhanakan menjadi satu angka tanpa konteks. Perbedaan urutan bukan berarti salah satu indikator keliru; perbedaan tersebut muncul karena metode dan tujuan pengukurannya tidak sama.
Oleh sebab itu, setiap pernyataan mengenai peringkat Indonesia perlu menyertakan indikator yang dirujuk. Jika yang dibicarakan adalah PPP, pembaca perlu memahami bahwa daya beli menjadi unsur perhitungan. Jika yang dimaksud adalah PDB nominal, dasar pembandingnya adalah nilai ekonomi dalam dolar AS, dan posisi yang disampaikan Airlangga ialah ke-16 atau ke-17 di G20. Menyebut nama indikator bersama angka peringkat membantu menghindari kesan bahwa Indonesia memiliki satu posisi universal untuk semua jenis perbandingan. Kedua ukuran tetap berguna, selama konteksnya dijelaskan secara tegas.Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung posisi ekonomi Indonesia dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Acara tersebut berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). Dalam kesempatan itu, ia merujuk data yang menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh berdasarkan ukuran paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Angka tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kapasitas ekonomi nasional dan cara membaca kekuatan Indonesia di tengah perbandingan antarnegara.
Prabowo menjelaskan bahwa PPP dapat memberikan gambaran tentang kemampuan daya beli yang nyata, bukan sekadar ukuran nilai ekonomi yang dikonversi dengan kurs mata uang. Dengan pendekatan ini, perbandingan memperhitungkan barang dan jasa yang dapat diperoleh masyarakat di dalam negeri. Ia mengaitkan posisi tersebut dengan potensi ekonomi Indonesia yang tersebar luas, termasuk kegiatan produktif di tingkat lokal. Menurutnya, capaian itu tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga dalam kreativitas dan inovasi para pelaku usaha akar rumput.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para petani yang terus mengembangkan produk dan praktik usaha. Ia mencontohkan telur kering yang dapat disimpan selama belasan bulan. Produk tersebut menunjukkan upaya pelaku usaha mengolah bahan pangan agar lebih tahan lama, sekaligus membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Contoh lain yang disebut ialah kopi Indonesia yang telah diekspor ke luar negeri.
Ia juga menyoroti pengembangan benih kopi di wilayah rawa dan lahan gambut. Upaya tersebut memperlihatkan bagaimana pengetahuan lokal dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan budidaya dengan kondisi lingkungan tertentu. Bagi Prabowo, contoh-contoh itu menggambarkan potensi yang sering kali tumbuh di luar pusat-pusat ekonomi besar. Ketika pelaku lokal mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan mengakses pasar, kontribusi mereka turut memperkuat kegiatan ekonomi nasional. Karena itu, data PPP dalam pidatonya disandingkan dengan kisah usaha nyata, bukan hanya dipakai sebagai peringkat statistik. Pesan tersebut menekankan pentingnya memperluas akses keuangan, pendampingan, dan kesempatan pasar agar lebih banyak UMKM serta petani dapat mengembangkan inovasi secara berkelanjutan.Di tengah pembahasan mengenai posisi ekonomi Indonesia, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan pemerintah tidak berhenti pada pencapaian pertumbuhan atau besarnya nilai ekonomi yang tercatat. Pemerintah perlu memastikan kekayaan dan kemajuan ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan bawah. Peringatan tersebut menempatkan kualitas pertumbuhan sebagai perhatian penting: angka agregat dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara umum, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana manfaatnya terbagi di berbagai kelompok masyarakat.
Dalam konteks itu, penjelasan Airlangga mengenai paritas daya beli atau PPP dapat membantu pembaca memahami perbedaan ukuran ekonomi berdasarkan nilai nominal dan ukuran yang memperhitungkan daya beli. PPP menyesuaikan perbandingan dengan tingkat harga, sehingga memberi gambaran tentang kemampuan belanja masyarakat di masing-masing negara. Ukuran tersebut berguna untuk melihat konteks ekonomi secara lebih lengkap, terutama ketika biaya barang dan jasa berbeda. Namun, daya beli yang tercermin dalam perhitungan PPP tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh warga memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, pekerjaan, layanan publik, maupun kesempatan ekonomi.
Karena itu, posisi Indonesia dalam perbandingan PPP sebaiknya dibaca sebagai salah satu alat analisis, bukan sebagai bukti langsung bahwa hasil pertumbuhan telah dinikmati secara merata.
Baca juga: Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Kenaikan Kasus ISPA di DKI Jakarta dan Penjelasan Dinkes | Bamsoet Apresiasi Nikah Massal Bersama Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD, Hadirkan Kepedulian Sosial dan Gerakkan Ekonomi Alumni
