Jakarta | Pada tahap awal peta jalan motor listrik, pemerintah merencanakan prioritas penggunaan di kota-kota besar selama periode 2027–2030. Arah ini disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam Periklindo Electric Vehicle Conference di Jakarta Pusat, Rabu, 28 Oktober 2026. Penekanan pada kota besar dan kelompok pengguna tertentu menunjukkan bahwa pelaksanaan program dirancang bertahap, bukan langsung menjangkau seluruh masyarakat dalam waktu bersamaan.
Kelompok yang disebut sebagai sasaran meliputi kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, kendaraan dinas, serta masyarakat yang tinggal di kota besar. Pengguna dengan kegiatan operasional harian menjadi perhatian awal karena kendaraan mereka digunakan untuk mobilitas rutin dan dapat menjadi bagian dari aktivitas kerja maupun layanan. Kurir dan pengemudi ojek daring, misalnya, menjalankan perjalanan berulang untuk mengantar barang atau melayani penumpang. Armada perusahaan dan kendaraan dinas juga dapat dikelola sebagai kelompok kendaraan, sedangkan warga kota besar mencakup pengguna pribadi yang menjadi bagian dari perluasan pemakaian.
Urutan sasaran tersebut menggambarkan pendekatan yang mengutamakan kelompok teridentifikasi sebelum cakupan program diperluas. Dalam tahap permulaan, perhatian pemerintah diarahkan pada kesiapan penerapan di lingkungan penggunaan yang relatif jelas, seperti armada kerja dan layanan mobilitas. Setelah itu, jangkauan direncanakan berkembang kepada masyarakat yang lebih luas di kota-kota besar. Rincian ini menjelaskan prioritas dan tahapan yang disampaikan, tanpa berarti bahwa semua kelompok akan beralih pada waktu yang sama.
Rentang 2027–2030 memberi kerangka waktu bagi fokus awal tersebut. Penetapan kota besar sebagai lokasi prioritas menempatkan pengguna perkotaan dalam pusat pelaksanaan awal, sementara kelompok kurir, ojek daring, perusahaan, dan instansi menjadi sasaran berdasarkan jenis pemakaiannya. Dengan pola bertahap, program dapat bergerak dari kelompok operasional dan sasaran terpilih menuju jangkauan yang lebih luas. Pernyataan Faisol Riza di konferensi tersebut menjadi konteks bagi rencana prioritas ini; rincian pelaksanaan maupun bentuk dukungan selanjutnya tetap bergantung pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Setelah tahap awal yang berfokus pada kota-kota besar, arah kebijakan motor listrik di Indonesia ditujukan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Faisol Riza menyampaikan sasaran agar penggunaan motor listrik dapat diperluas ke seluruh provinsi pada periode 2031–2035. Pernyataan tersebut menggambarkan target yang ingin dicapai pemerintah pada tahap berikutnya, bukan penanda bahwa perluasan itu telah terlaksana atau seluruh provinsi sudah menggunakan kendaraan listrik secara merata.
Perbedaan sasaran dan capaian penting dipahami ketika membaca peta jalan ini. Fokus awal di kota besar menjadi tahap pembuka, sedangkan rentang 2031–2035 menunjukkan ambisi untuk membawa pengembangan motor listrik melampaui pusat-pusat perkotaan utama. Dengan demikian, cakupan program pada tahap kedua direncanakan lebih luas secara geografis. Namun, target nasional tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana setiap daerah akan menerapkannya atau seberapa cepat adopsi akan berlangsung.
Perluasan ke seluruh provinsi juga menandai perubahan skala: dari pendekatan yang bertumpu pada kota-kota besar menuju jangkauan nasional. Rencana ini memberi gambaran tentang arah pengembangan kendaraan listrik, sekaligus menunjukkan bahwa pemerataan penggunaan motor listrik masih menjadi sasaran ke depan. Informasi yang tersedia menyebutkan target waktu dan cakupan wilayah, tetapi tidak memuat jadwal rinci, tahapan per provinsi, maupun mekanisme pelaksanaan. Karena itu, rincian tersebut tidak dapat dianggap sudah ditetapkan berdasarkan pernyataan ini.
Bagi masyarakat dan pelaku industri, target 2031–2035 dapat menjadi acuan untuk memahami orientasi jangka panjang pemerintah. Meski demikian, sasaran tersebut sebaiknya dibaca sebagai rencana perluasan, bukan jaminan bahwa adopsi akan berlangsung serentak di semua daerah. Tahap awal tetap berpusat di kota besar, sementara tahap selanjutnya diarahkan untuk membawa pengembangan motor listrik ke wilayah yang lebih luas di luar kawasan perkotaan utama. Cakupan seluruh provinsi merupakan tujuan yang disampaikan Faisol Riza, dan realisasinya masih merupakan agenda ke depan.
Data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Faisol mencatat bahwa populasi kendaraan di Indonesia mencapai 172,94 juta unit hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan besarnya jumlah kendaraan yang menjadi latar bagi pembahasan elektrifikasi transportasi, termasuk pengembangan motor listrik. Namun, angka populasi tersebut merupakan gambaran skala kendaraan secara keseluruhan, bukan jumlah motor yang dapat langsung beralih ke tenaga listrik. Karena itu, data tersebut lebih tepat dibaca sebagai konteks tentang luasnya kebutuhan dan potensi perubahan di sektor transportasi, bukan sebagai ukuran pasti pasar motor listrik atau target peralihan yang telah ditetapkan.
Skala populasi itu membuat perluasan penggunaan motor listrik perlu mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna menjadi salah satu perhatian utama. Kebutuhan berkendara dapat berbeda menurut jarak perjalanan, pola penggunaan, lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan konsumen. Pertimbangan tersebut berhubungan dengan pilihan kendaraan yang dapat digunakan secara praktis dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, perluasan tidak cukup dinilai dari banyaknya kendaraan yang ada; pemahaman terhadap kebutuhan pengguna juga penting dalam menilai penerimaan motor listrik. Data populasi memberi gambaran mengenai besarnya konteks, sementara kesesuaian produk membantu menjelaskan bagaimana pilihan elektrifikasi dapat relevan bagi masyarakat.
Faktor lain yang perlu diperhatikan ialah fasilitas pengisian daya dan dukungan pasokan listrik. Ketersediaan tempat untuk mengisi daya berkaitan dengan kemudahan penggunaan, sedangkan pasokan listrik menjadi bagian dari kesiapan sistem yang menopang pemakaian kendaraan listrik. Kedua aspek ini perlu dipertimbangkan bersama dengan karakter produk dan kebutuhan masyarakat saat rencana perluasan dibahas. Besarnya populasi kendaraan hingga akhir 2025 menegaskan bahwa pembahasan elektrifikasi berlangsung dalam skala nasional yang luas, tetapi angka itu sendiri tidak membuktikan bahwa fasilitas pengisian maupun pasokan listrik telah memadai. Menempatkan faktor-faktor tersebut sebagai hal yang perlu dikaji membantu menjaga pembahasan tetap berangkat dari kebutuhan dan kesiapan, tanpa mengasumsikan kondisi yang belum dinyatakan.
Dalam pandangan Faisol, peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sebaiknya tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah kendaraan yang beredar. Pertumbuhan pasar perlu memberi manfaat lebih luas bagi industri nasional, terutama dengan mendorong investasi dan memperkuat kemampuan produksi di dalam negeri. Dengan demikian, target yang mulai diarahkan pada 2027 dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem yang lebih kokoh, bukan semata-mata mengejar volume penjualan. Penekanan ini menunjukkan bahwa perluasan penggunaan kendaraan listrik perlu berjalan bersama upaya agar nilai ekonomi dan pengetahuan yang tercipta turut berkembang di Indonesia.
Faisol juga menekankan pentingnya penguatan industri komponen. Ketersediaan pemasok lokal dan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan produsen dapat membantu memperluas peran perusahaan nasional dalam rantai pasok kendaraan listrik. Sejalan dengan itu, peningkatan kemampuan produksi domestik perlu mendapat perhatian, termasuk pengembangan kapasitas dan penguasaan teknologi. Kedua hal tersebut menjadi landasan agar industri dalam negeri tidak hanya terlibat pada tahap perakitan, tetapi memiliki peluang untuk mengembangkan proses dan produk yang lebih bernilai. Investasi, dalam konteks ini, diharapkan dapat mendukung tumbuhnya kemampuan tersebut, bukan hanya menambah kapasitas pasar.
Penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) merupakan aspek lain yang disoroti, tetapi perlu dipahami selaras dengan kualitas produk dan daya saing industri. Peningkatan kandungan lokal akan lebih bermakna apabila komponen yang dihasilkan mampu memenuhi standar, konsisten, dan kompetitif. Karena itu, pengembangan TKDN tidak terpisah dari peningkatan keterampilan, kapasitas produksi, teknologi, serta kolaborasi di pelaku industri. Menurut penekanan Faisol, arah tersebut penting untuk menyambut target mulai 2027.
Baca juga: Inovasi Pengisian Cepat untuk Sepeda Motor Listrik | Peringati HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Ziarah Nasional dan Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan | Keamanan Siber, Fondasi Utama untuk Satu Data Nasional
