Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kinerjanya dinilai masih berjalan lambat. Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media di kantornya pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia tidak merinci kawasan mana saja yang masuk dalam evaluasi, sehingga belum ada daftar KEK yang dapat dipastikan berdasarkan keterangan tersebut.
Evaluasi terhadap kawasan dengan perkembangan yang dinilai lambat menjadi perhatian pemerintah dalam meninjau kinerja KEK. Namun, keterangan Airlangga terbatas pada adanya proses evaluasi terhadap sejumlah kawasan. Ia tidak menyebutkan nama, jumlah, maupun lokasi KEK yang dimaksud. Karena itu, informasi mengenai kawasan tertentu yang sedang ditinjau tidak dapat ditarik hanya dari pernyataan tersebut.
Airlangga juga tidak menjelaskan indikator yang digunakan untuk menilai bahwa kinerja suatu KEK masih lambat. Tidak ada uraian mengenai capaian investasi, perkembangan pembangunan, kegiatan usaha, atau ukuran lain yang menjadi pertimbangan. Dengan demikian, penilaian mengenai lambatnya kinerja perlu dipahami sesuai konteks pernyataannya, tanpa menambahkan ukuran atau rincian yang tidak disampaikan kepada media.
Hal serupa berlaku pada tahapan dan tindak lanjut evaluasi. Dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu itu, tidak dijelaskan bagaimana proses evaluasi akan dilakukan, berapa lama proses tersebut berlangsung, maupun keputusan apa yang mungkin diambil setelahnya. Pemerintah hanya menyampaikan bahwa sejumlah KEK dengan kinerja yang dinilai lambat sedang dievaluasi. Rincian lebih jauh mengenai proses tersebut belum dipaparkan dalam pernyataan yang tersedia.
Dengan belum adanya rincian mengenai kawasan yang masuk peninjauan, keterangan tersebut belum cukup untuk mengaitkan evaluasi dengan KEK tertentu. Informasi yang dapat dipastikan adalah pemerintah sedang mengevaluasi sejumlah KEK yang perkembangannya dinilai lambat, sebagaimana disampaikan Airlangga kepada awak media di kantornya. Ia tidak merinci kawasan yang dimaksud ataupun bentuk langkah lanjutan. Oleh sebab itu, perkembangan evaluasi masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut, tanpa mendahului isi atau hasilnya.
Airlangga menilai kunjungan wisatawan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido masih perlu didorong agar potensinya dapat berkembang lebih optimal. Penilaian tersebut menjadi bagian dari tinjauan pemerintah terhadap kinerja kawasan, termasuk upaya untuk memperkuat daya tarik dan aktivitas pariwisata. Dengan fasilitas serta pengembangan yang berlangsung, Lido diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung, baik untuk berwisata maupun mengikuti kegiatan lain yang tersedia di kawasan tersebut.
Dalam paparannya, potensi kunjungan wisatawan ke KEK Lido disebut mencapai 220.000 orang pada 2027. Angka itu menggambarkan sasaran atau potensi kunjungan pada periode mendatang, bukan jumlah wisatawan yang telah tercatat saat ini. Karena itu, dorongan terhadap kunjungan menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan peran pariwisata di kawasan. Peningkatan jumlah pengunjung juga dapat memperluas pemanfaatan fasilitas, mendukung kegiatan usaha, dan memperkuat kontribusi kawasan terhadap perekonomian.
Airlangga turut menyampaikan potensi devisa kawasan sebesar US$1,8 miliar. Nilai tersebut perlu dipahami sesuai konteks sebagai potensi devisa yang dikaitkan dengan pengembangan KEK Lido. Dalam paparan yang sama, ia menyebut nilai ekonomi kunjungan sebesar Rp352 miliar. Kedua angka itu merujuk pada ukuran yang berbeda: satu menyatakan potensi devisa, sedangkan angka lainnya menunjukkan nilai ekonomi kunjungan yang disebutkan. Tidak ada nilai ekonomi lain yang perlu ditambahkan di luar keterangan tersebut.
Besarnya potensi tersebut menunjukkan peluang yang dapat dicapai apabila kegiatan pariwisata di Lido semakin berkembang. Namun, potensi belum dengan sendirinya menjadi realisasi. Tantangan untuk mendorong arus wisatawan tetap perlu mendapat perhatian, termasuk melalui penguatan daya tarik kawasan dan kesinambungan pengembangan. Tinjauan kinerja pemerintah dapat menjadi dasar untuk melihat kemajuan, mengenali aspek yang masih perlu diperbaiki, serta memastikan potensi yang dipaparkan sejalan dengan perkembangan di lapangan. Dengan demikian, target kunjungan pada 2027 dan nilai ekonomi yang disebutkan dapat ditempatkan sebagai acuan bagi upaya pengembangan, bukan sebagai capaian yang sudah terwujud.
Perbandingan potensi kunjungan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata memberi gambaran tentang skala angka yang dicantumkan dalam paparan pemerintah. Untuk membaca posisi Lido secara tepat, penting membedakan potensi yang direncanakan dari jumlah wisatawan yang benar-benar berkunjung. Angka-angka yang tersedia untuk kawasan lain juga merupakan potensi, bukan catatan realisasi. Karena itu, perbandingan ini menunjukkan besaran potensi yang disebutkan, bukan hasil aktual atau ukuran kinerja yang telah tercapai.
KEK Kura Kura Bali memiliki potensi kunjungan sebanyak 600.000 wisatawan dan nilai ekonomi sebesar Rp600 miliar. Sementara itu, KEK Mandalika berpotensi menerima 1,6 juta wisatawan, dengan nilai ekonomi Rp8,6 triliun. Paparan tersebut juga menyebut ajang MotoGP di Mandalika. Adapun KEK Tanjung Lesung memiliki potensi kunjungan 1,5 juta wisatawan serta nilai ekonomi Rp3 triliun. Setiap angka merujuk pada potensi masing-masing kawasan, sehingga tidak seharusnya dibaca sebagai jumlah kunjungan atau nilai ekonomi yang sudah terealisasi.
Dalam konteks Lido, ketiga angka itu dapat menjadi pembanding mengenai potensi kunjungan dan nilai ekonomi yang dicantumkan untuk beberapa KEK. Namun, tanpa angka potensi Lido yang sebanding dalam paparan, belum ada dasar untuk menyusun peringkat kuantitatif Lido dan kawasan-kawasan tersebut. Perbandingan yang cermat cukup mencatat besaran yang tersedia bagi Kura Kura Bali, Mandalika, dan Tanjung Lesung, sekaligus mempertahankan pembedaan potensi dan realisasi.
Dengan demikian, angka 600.000 wisatawan untuk Kura Kura Bali, 1,6 juta untuk Mandalika, dan 1,5 juta untuk Tanjung Lesung perlu disajikan bersama nilai ekonomi potensialnya masing-masing. Penyebutan ini menempatkan Lido dalam pembahasan kinerja KEK tanpa mengada-adakan angka atau menyimpulkan perbedaan yang tidak tercantum. Potensi kunjungan maupun nilai ekonomi merupakan ukuran prospektif; realisasi memerlukan data aktual tersendiri. Kerangka tersebut menjaga perbandingan tetap berbasis pada informasi yang dipaparkan dan tidak mengubah estimasi menjadi capaian.
Realisasi investasi di seluruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai Rp46 triliun selama Januari hingga September 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 67 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp69,1 triliun. Dengan demikian, hingga akhir kuartal III, capaian investasi masih belum menyamai sasaran yang ditetapkan untuk sepanjang tahun. Data ini menjadi salah satu indikator yang ditinjau dalam evaluasi kinerja KEK.
Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi investasi hingga kuartal III-2026 tercatat turun 9,09 persen. Sebagai pembanding, berdasarkan catatan rapat kerja nasional dan evaluasi kinerja KEK, investasi yang terealisasi hingga kuartal III-2025 mencapai Rp50,6 triliun. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi yang masuk pada sembilan bulan pertama 2026 lebih rendah daripada capaian dalam periode serupa tahun lalu.
Meski demikian, capaian Rp46 triliun tetap mencakup sebagian besar target tahunan, yakni sekitar dua pertiga. Sisa target yang perlu dikejar sampai akhir 2026 mencapai sekitar Rp23,1 triliun. Perhitungan ini merupakan selisih target Rp69,1 triliun dan realisasi Januari–September sebesar Rp46 triliun. Perkembangan pada kuartal terakhir akan menentukan seberapa dekat total investasi KEK dapat mencapai sasaran tahunan tersebut.
Angka agregat ini menggambarkan kinerja seluruh KEK, sehingga belum dengan sendirinya menerangkan kondisi investasi di setiap kawasan. Data yang disampaikan juga mencatat besaran realisasi dan perbandingan tahunan, tanpa menguraikan faktor yang menyebabkan penurunan. Karena itu, penurunan 9,09 persen sebaiknya dibaca sebagai perubahan capaian secara tahunan, bukan sebagai petunjuk mengenai penyebab tertentu.
