Jakarta | Pemerintah menyiapkan program peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare pada 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang telah berusia tua sekaligus memperkuat ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan kelapa nasional. Melalui peremajaan tersebut, kebun yang produksinya menurun diharapkan kembali memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Program ini menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan kelapa yang dirancang secara terpadu. Selain mengganti tanaman tua, pemerintah juga mendorong perluasan lahan produktif serta penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan kondisi wilayah pengembangan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas tanaman, meningkatkan hasil panen, dan membangun sentra produksi kelapa yang lebih efisien.
Peremajaan diperlukan karena sebagian perkebunan kelapa di Indonesia telah berusia lanjut. Tanaman yang melewati masa produktif umumnya menghasilkan buah lebih sedikit, sehingga pendapatan petani dan pasokan untuk industri ikut tertekan. Kondisi ini juga dapat menghambat pengembangan produk turunan, mulai dari minyak kelapa dan santan hingga berbagai bahan baku pangan, kosmetik, serta kebutuhan industri lainnya.
Di sisi lain, permintaan komoditas kelapa di pasar internasional terus meningkat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, Indonesia berisiko kehilangan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekspor. Karena itu, target peremajaan 9.000 hektare diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat daya saing perkebunan kelapa, menjaga kesinambungan pasokan, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui produksi yang lebih tinggi.
Coconut Area Development Plan 2027 disusun sebagai kerangka pengembangan kawasan kelapa nasional dengan sasaran total 51.721 hektare. Rencana ini tidak hanya berorientasi pada penambahan luas kebun, tetapi juga memperkuat produktivitas dan keberlanjutan tanaman yang telah ada. Dari keseluruhan target tersebut, pengembangan atau perluasan areal perkebunan mencakup 42.721 hektare. Sementara itu, peremajaan tanaman kelapa dialokasikan seluas 9.000 hektare, terutama untuk mengganti tanaman yang sudah tua, kurang produktif, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan budidaya modern.
Pelaksanaan program dirancang mencakup berbagai sentra kelapa di Indonesia. Wilayah sasaran meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Penyebaran tersebut menunjukkan bahwa rencana pengembangan tidak terpusat pada satu kawasan, melainkan diarahkan untuk memanfaatkan potensi kelapa secara lebih merata. Setiap wilayah dapat memiliki pendekatan yang berbeda berdasarkan kondisi lahan, karakteristik petani, infrastruktur, ketersediaan bibit, serta peluang pengolahan hasil. Perluasan kebun diharapkan meningkatkan basis produksi, sedangkan peremajaan dapat membantu mengembalikan daya hasil perkebunan yang mengalami penurunan.
Program ini melibatkan sejumlah lembaga pemerintah dan badan pengelola investasi dengan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Kementerian Pertanian berperan dalam aspek teknis pertanian, termasuk perencanaan budidaya, penyediaan dukungan pengembangan tanaman, serta pembinaan pelaku usaha dan petani. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mendukung penciptaan iklim investasi dan penguatan rantai nilai produk kelapa agar hasil perkebunan dapat diolah menjadi komoditas bernilai tambah. Adapun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat berkontribusi melalui dukungan pembiayaan dan pengelolaan investasi strategis. Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting agar target 51.721 hektare dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan di seluruh wilayah prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai peremajaan kebun kelapa perlu dilakukan bersamaan dengan pengembangan dan penyediaan bibit unggul. Menurutnya, penggantian tanaman yang sudah tua tidak akan cukup apabila petani hanya menggunakan varietas dengan kemampuan produksi yang sama. Program peremajaan harus menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas tanaman, produktivitas, serta efisiensi pengelolaan perkebunan rakyat.
Pemerintah karena itu mendorong pengembangan varietas kelapa yang dapat berbuah lebih cepat. Tanaman dengan masa produksi yang lebih singkat dinilai berpotensi mempercepat pendapatan petani dan memperkuat kesinambungan pasokan komoditas. Selain memperhatikan kecepatan berbuah, bibit yang dikembangkan juga perlu memiliki produktivitas tinggi, sesuai dengan kondisi lahan, serta mampu menghasilkan buah berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Zulkifli berharap varietas baru dapat mulai menghasilkan buah dalam waktu sekitar tiga tahun. Target tersebut dipandang penting agar perkebunan kelapa rakyat tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk kembali produktif setelah diremajakan. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mempercepat inovasi agar tidak tertinggal jauh dari Thailand, yang dinilai telah mengembangkan sistem dan varietas kelapa dengan lebih baik. Peningkatan produktivitas akan membantu memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Pandangan tersebut disampaikan Zulkifli dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis, 8 Oktober. Forum itu menjadi momentum untuk menegaskan bahwa peremajaan tanaman, riset pemuliaan, penyediaan benih bermutu, dan pendampingan petani harus berjalan sebagai satu rangkaian kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan kebun kelapa diharapkan tidak hanya memperluas produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri kelapa dunia.
Peluang pengembangan industri kelapa semakin terbuka seiring meningkatnya penggunaan berbagai produk turunannya di banyak sektor. Kelapa tidak lagi hanya dipandang sebagai bahan pangan untuk kebutuhan tradisional, seperti santan, minyak goreng, atau kelapa parut, tetapi juga sebagai bahan baku industri modern. Kandungan alami dan karakteristiknya membuat kelapa dimanfaatkan dalam produk makanan, minuman, kosmetik, kesehatan, hingga bahan olahan lainnya. Perubahan pola konsumsi masyarakat, pertumbuhan industri pangan, serta perhatian terhadap bahan nabati turut mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas ini.
Salah satu perkembangan yang terlihat ialah penggunaan santan sebagai pengganti susu dalam produk kopi. Tren tersebut berkembang di China, berbagai negara Asia, India, dan wilayah lainnya seiring meningkatnya minat konsumen terhadap minuman berbasis tanaman. Santan memberikan cita rasa khas, tekstur yang lebih kaya, serta menjadi pilihan bagi konsumen yang mengurangi konsumsi susu hewani. Perubahan ini menunjukkan bahwa pasar kelapa memiliki ruang pertumbuhan yang besar apabila didukung inovasi, standar mutu, dan kemampuan memenuhi kebutuhan industri secara konsisten.
Kenaikan permintaan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi dalam negeri agar petani dan industri pengolahan dapat memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Pemerintah menyiapkan strategi melalui penyediaan bibit unggul, perbaikan pengelolaan perkebunan, peningkatan kapasitas pengolahan, serta penguatan industri hilir. Langkah ini penting agar Indonesia tidak hanya menjual kelapa sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan santan kemasan, minyak kelapa, produk pangan, bahan kosmetik, dan komoditas bernilai tambah lainnya. Dengan produktivitas yang lebih baik dan rantai pasok yang kuat, posisi Indonesia di pasar global dapat diperkuat. Pada saat yang sama, pengembangan industri hilir berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi daerah, serta membuka peluang kenaikan pendapatan petani melalui pasar yang lebih luas dan harga produk yang lebih kompetitif.
