Kabupaten Rote Ndao | Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengunjungi titik nol kilometer selatan Indonesia di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menyoroti rencana pemerintah untuk membangun tugu di lokasi yang menandai titik paling selatan wilayah Indonesia itu. Kehadiran Maruli menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan, termasuk upaya menghadirkan penanda yang dapat memperkuat identitas dan keterkenalan lokasi tersebut. Rencana pembangunan tugu masih berada dalam tahap yang perlu ditindaklanjuti, sehingga belum dapat dipandang sebagai pekerjaan yang sudah dipastikan dimulai.
Maruli berharap pekerjaan pembangunan tugu dapat dimulai pada triwulan pertama atau kedua 2027. Rentang waktu tersebut merupakan harapan mengenai kemungkinan awal pelaksanaan, bukan kepastian jadwal. Ia menegaskan bahwa rencana itu masih perlu terus diupayakan agar dapat benar-benar terlaksana. Dengan demikian, realisasi pembangunan akan bergantung pada kelanjutan langkah pemerintah dan kesiapan yang diperlukan sebelum pekerjaan dimulai. Pernyataan mengenai target waktu memberi gambaran arah yang ingin dicapai, sekaligus menunjukkan bahwa masih ada proses yang perlu dilalui. Sampai ada keputusan dan tindak lanjut yang jelas, masyarakat sebaiknya memahami waktu tersebut sebagai rencana yang diharapkan, bukan tanggal mulai yang telah ditetapkan secara resmi.
Pembangunan tugu di titik nol kilometer selatan berpotensi menjadi penanda penting bagi Rote Ndao sekaligus mempertegas posisi wilayah itu dalam bentang geografis Indonesia. Namun, manfaat tersebut baru dapat terwujud apabila rencana berlanjut menjadi pekerjaan nyata. Karena itu, penekanan Maruli agar pembangunan terus diupayakan menjadi bagian penting dari kunjungan tersebut. Pemerintah masih perlu memastikan berbagai tahapan dapat berjalan hingga pelaksanaan memungkinkan. Kunjungan pada 24 Oktober 2026 ini memperlihatkan perhatian terhadap gagasan tugu, tetapi tidak dengan sendirinya berarti konstruksi telah dimulai atau seluruh persiapan selesai. Untuk saat ini, harapan memulai pekerjaan pada awal atau pertengahan 2027 tetap harus disampaikan secara hati-hati, sejalan dengan penegasan bahwa rencana itu masih memerlukan upaya lanjutan.
Rencana pembangunan Tugu Titik Nol di Rote Ndao perlu dibahas bersama kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di kawasan sekitarnya. Maruli menegaskan perhatian pemerintah tidak seharusnya berhenti pada gagasan membangun tugu sebagai penanda atau daya tarik kawasan. Perencanaan juga perlu melihat kondisi warga dan akses yang mereka perlukan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan mengenai tugu dapat berjalan seiring dengan upaya mengidentifikasi kebutuhan lingkungan sekitar, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada sebuah landmark, tetapi turut mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat setempat.
Salah satu hal yang disoroti ialah akses jalan. Ketersediaan jalan yang memadai dapat mendukung mobilitas warga menuju tempat tinggal, fasilitas umum, maupun kegiatan ekonomi. Karena itu, menurut Maruli, kebutuhan akses jalan masyarakat sekitar perlu diperhatikan bersamaan dengan rencana tugu. Pernyataan tersebut menempatkan infrastruktur dasar sebagai bagian dari perencanaan, bukan sebagai hal yang dapat diabaikan ketika perhatian tertuju pada pembangunan kawasan. Namun, penyebutan kebutuhan ini tidak berarti bahwa pembangunan jalan telah dilaksanakan atau keputusan mengenai pendanaannya sudah ditetapkan. Hal tersebut masih merupakan kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti melalui proses perencanaan.
Perhatian lain yang disampaikan Maruli adalah ketersediaan air bersih. Ia meminta agar kebutuhan air bersih di kawasan itu dipetakan, sehingga pemerintah memiliki gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan warga sebelum menentukan langkah berikutnya. Pemetaan dapat membantu mengidentifikasi siapa yang memerlukan layanan, persoalan yang dihadapi, serta pilihan penanganan yang mungkin dibahas. Dalam konteks rencana Tugu Titik Nol, pemetaan tersebut penting agar kebutuhan masyarakat tidak tertinggal dari agenda pembangunan. Maruli pada dasarnya mendorong agar pemenuhan kebutuhan warga menyertai rencana pembangunan tugu. Dengan mempertimbangkan akses jalan dan air bersih secara bersamaan, perencanaan dapat disusun lebih menyeluruh, tanpa mengasumsikan bahwa fasilitas telah tersedia atau anggaran pelaksanaannya sudah ditetapkan.
Selain memetakan kebutuhan warga dan merencanakan pembangunan Tugu Titik Nol, Maruli menaruh perhatian pada sarana penghubung antardesa di Kabupaten Rote Ndao. Akses yang memadai dinilai penting agar warga dapat bepergian, menjalankan kegiatan ekonomi, serta menjangkau layanan publik dengan lebih mudah. Salah satu rencana yang disoroti ialah pembangunan Jembatan Garuda untuk menghubungkan Desa Dodaek dan Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas kedua desa dan membantu mengatasi hambatan perjalanan, terutama ketika kondisi jalur darat menyulitkan mobilitas masyarakat.
Rencana Jembatan Garuda merupakan pembangunan sarana penghubung antardesa yang secara khusus ditujukan bagi wilayah Dodaek dan Tebole. Maruli juga menyampaikan bahwa dukungan anggaran dari Presiden diarahkan untuk memperbaiki jembatan-jembatan sederhana di berbagai daerah. Dukungan itu membuka peluang penanganan bagi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, tetapi penentuan kebutuhan di Rote Ndao tetap perlu didasarkan pada informasi lapangan. Karena itu, rencana membangun jembatan baru dan upaya memperbaiki jembatan yang sudah ada perlu dipahami sebagai dua hal berbeda, dengan sasaran dan tahapan tindak lanjut masing-masing.
Untuk membantu pemerintah mengidentifikasi jembatan yang memerlukan perbaikan, Maruli meminta agar kebutuhan tersebut disampaikan melalui Dandim. Usulan dari masyarakat atau pihak terkait dapat dihimpun dan didata, sehingga kondisi jembatan, lokasi, serta bentuk penanganan yang dibutuhkan dapat diketahui lebih jelas. Pendataan ini menjadi langkah awal sebelum kebutuhan diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan dukungan yang tersedia. Dengan demikian, permintaan perbaikan jembatan di berbagai titik tidak disamakan begitu saja dengan rencana pembangunan Jembatan Garuda. Jembatan penghubung Dodaek–Tebole adalah rencana tersendiri, sedangkan jembatan sederhana lain di Rote Ndao masih memerlukan pendataan agar prioritas perbaikannya dapat ditentukan secara tepat.
Dalam kunjungan yang sama dengan pembahasan rencana pembangunan Tugu Titik Nol, Maruli berdialog dengan masyarakat Kecamatan Rote Selatan. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung kondisi yang dihadapi warga serta kebutuhan yang dinilai penting bagi kehidupan sehari-hari. Dialog dilakukan sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar menyampaikan rencana dari pemerintah. Dengan memahami pengalaman warga di tingkat kecamatan dan desa, kebutuhan pembangunan dapat dipetakan berdasarkan persoalan yang mereka hadapi. Masukan yang disampaikan masyarakat juga memberi gambaran mengenai layanan dasar dan sarana pendukung yang masih perlu mendapat perhatian di kawasan perbatasan Rote Ndao.
Dalam dialog itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan, lain perbaikan jalan desa, penyediaan alat pertanian, pembangunan sumur bor, serta perluasan akses jaringan internet. Jalan yang lebih memadai dipandang penting untuk mendukung mobilitas warga dan memperlancar hubungan antarwilayah. Alat pertanian dapat menjadi dukungan bagi kegiatan ekonomi masyarakat, sementara sumur bor berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air. Perluasan jaringan internet juga disampaikan sebagai kebutuhan agar akses komunikasi dan informasi semakin tersedia. Ragam aspirasi tersebut menunjukkan bahwa prioritas warga mencakup infrastruktur, sarana produksi, kebutuhan dasar, dan konektivitas digital. Penyampaiannya menjadi masukan langsung bagi proses pemetaan kebutuhan di tingkat lokal.
Aspirasi masyarakat Rote Selatan selanjutnya menjadi bahan bagi BNPPDT dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan di kawasan perbatasan. Pemetaan itu diperlukan agar rencana dan dukungan pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar disampaikan warga, termasuk perbedaan kondisi dan tantangan di setiap wilayah. Usulan perbaikan jalan, alat pertanian, sumur bor, dan jaringan internet dapat ditelaah sebagai bagian dari penyusunan prioritas, tanpa menganggap seluruh kebutuhan telah terpenuhi.
Baca juga: Krisis Lahan Pemakaman di Jakarta dan Rencana DPRD DKI | Siloam Hospital Rencana Akuisisi 14 Perusahaan untuk Perkuat Layanan Kesehatan | Kolaborasi Energi: Melihat Kembali IEE Series 2026 dan Rencana ke Depan
