Jakarta | Rencana Donald Trump membangun Golden Dome, sistem pertahanan udara dan rudal yang ia banggakan, kini menghadapi risiko tertunda tanpa batas waktu atau bahkan kandas. Proyek ambisius itu dirancang untuk mendeteksi dan menangkal ancaman rudal, tetapi pelaksanaannya memerlukan dukungan politik serta pendanaan besar. Karena itu, pengumuman dan pujian dari presiden saja belum cukup untuk memastikan sistem tersebut benar-benar dibangun. Titik penentu berada pada proses anggaran federal dan persetujuan Kongres, yang dapat berubah mengikuti dinamika politik di Washington. Tanpa kesepakatan mengenai biaya dan prioritas, jadwal proyek bisa meleset dan kelanjutannya tetap tidak pasti.
Salah satu hambatan utama adalah perkiraan bahwa Partai Demokrat berpeluang mengambil alih mayoritas Kongres AS. Jika perubahan keseimbangan kekuasaan itu terjadi, usulan anggaran besar untuk Golden Dome kemungkinan menghadapi pemeriksaan lebih ketat dan penolakan dari anggota parlemen. Perdebatan dapat mencakup besarnya biaya, urgensi proyek, serta dampaknya terhadap program pemerintah lain. Dukungan yang kuat dari kubu presiden belum tentu cukup untuk meloloskan alokasi dana apabila mayoritas legislator tidak menyetujuinya. Dengan demikian, persaingan politik dan negosiasi anggaran dapat menentukan apakah proyek memperoleh pembiayaan, dipangkas, atau ditunda. Ketidakpastian tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tantangan politik yang harus diatasi sebelum rencana bergerak maju.
Nasib Golden Dome pada akhirnya bergantung pada persetujuan pendanaan oleh Kongres, bukan pada perubahan lokasi proyek ataupun kejadian di Indonesia. Kongres memiliki peran penting dalam menetapkan penggunaan uang publik, sehingga setiap tahap pembiayaan harus melewati proses pembahasan dan persetujuan. Bila kesepakatan tidak tercapai, pemerintah dapat kesulitan memulai atau meneruskan pekerjaan sesuai rencana. Bahkan jika sebagian dana disetujui, jumlahnya mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi sasaran awal, sehingga jadwal maupun cakupan sistem perlu disesuaikan. Untuk saat ini, proyek tersebut masih menghadapi ketidakpastian anggaran dan politik. Perkembangan di Washington akan menjadi penentu utama apakah visi pertahanan Trump terwujud, mengalami penundaan panjang, atau akhirnya dibatalkan.
Rencana pertahanan Presiden Donald Trump menghadapi pertanyaan serius di Kongres karena besarnya dana yang diminta dan cara pembiayaannya. Trump berambisi mengalokasikan US$1,5 triliun untuk pertahanan, sebuah angka yang mencakup peningkatan belanja militer secara luas. Di luar permintaan tersebut, pemerintah mengusulkan tambahan US$350 miliar melalui anggaran terpisah. Dana tambahan itu mencakup pembiayaan Golden Dome, sistem pertahanan rudal yang menjadi salah satu proyek utama pemerintahan. Pemisahan jalur anggaran ini membuat usulan tersebut menjadi pusat perdebatan, sebab persetujuannya memerlukan dukungan politik tersendiri di Kongres.
Partai Demokrat menyatakan akan berupaya memblokir anggaran terpisah senilai US$350 miliar itu. Penolakan tersebut tidak hanya berasal dari satu kubu politik: sejumlah anggota Dewan dari Partai Republik juga menyampaikan dukungan terhadap upaya menghambat atau meninjau kembali pengajuan tersebut. Perbedaan pandangan di anggota parlemen menunjukkan bahwa persoalan anggaran tidak sekadar menjadi pertentangan partisan. Para legislator mempertanyakan apakah kebutuhan belanja yang diajukan telah dijelaskan secara memadai, serta apakah pemerintah telah menyediakan dasar perhitungan yang cukup untuk mendukung besaran dana dan rencana penggunaannya.
Anggota kedua partai menilai permintaan anggaran itu terlalu besar dan sulit diwujudkan dalam bentuk yang diajukan. Sebagian menganggap rencana tersebut tidak realistis, sementara yang lain menyoroti belum adanya perhitungan matang yang dapat menunjukkan bagaimana setiap tambahan dana akan digunakan. Keraguan itu memperlemah peluang proposal memperoleh persetujuan sesuai permintaan awal. Dalam proses pembahasan, Kongres pada akhirnya menyetujui pendanaan yang jauh di bawah angka yang diminta pemerintah. Selisih tersebut mencerminkan kehati-hatian para legislator terhadap komitmen belanja besar, sekaligus memperlihatkan bahwa ambisi membangun Golden Dome dan memperluas anggaran pertahanan masih bergantung pada kompromi politik serta dukungan anggaran yang nyata.
Pada awal 2025, pemerintahan Donald Trump mengumumkan rencana Golden Dome melalui sebuah perintah eksekutif. Nama tersebut merujuk pada gagasan membangun perisai pertahanan berlapis yang dapat mendeteksi dan menghadang ancaman sebelum mencapai wilayah Amerika Serikat. Rencana ini menempatkan kemampuan berbasis ruang angkasa sebagai unsur penting: satelit dan teknologi pendukung di orbit diharapkan membantu melacak rudal sejak fase awal peluncuran, saat lintasannya masih dapat dipantau. Cakupan ancaman yang disebut tidak hanya rudal balistik, tetapi juga rudal jelajah dan drone. Dengan pendekatan itu, pemerintah menggambarkan sistem sebagai jaringan terpadu, bukan satu perangkat pertahanan tunggal yang berdiri sendiri.
Visi Trump mencakup perlindungan dari serangan yang datang dari berbagai arah, dengan pemanfaatan sensor, satelit, pencegat, dan teknologi mutakhir lainnya. Perintah eksekutif tersebut mengarahkan pemerintah untuk mempercepat perencanaan dan pengembangan sistem, sementara rincian teknis serta susunan akhirnya masih memerlukan kajian. Dalam menggambarkan tujuannya, Trump menyatakan bahwa Golden Dome akan melindungi Amerika Serikat dari ancaman rudal dan serangan udara. Namun, mewujudkan perlindungan menyeluruh seperti itu akan menuntut koordinasi sistem di orbit dan fasilitas di darat, serta kemampuan membedakan ancaman secara cepat. Karena itu, pengumuman tersebut lebih tepat dipahami sebagai ambisi strategis dan awal proses kebijakan, bukan bukti bahwa sebuah perisai operasional sudah tersedia.
Skala biaya menjadi salah satu persoalan utama. Perkiraan awal menyebut kebutuhan dana ratusan miliar dolar, sedangkan proyeksi jangka panjang yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengoperasian sistem dapat mencapai US$3,6 triliun hingga 2045. Besarnya angka bergantung pada cakupan, jumlah satelit dan pencegat, serta teknologi yang akhirnya dipilih. Beban pembiayaan tersebut juga menjadikan persetujuan anggaran Kongres faktor penting bagi kelanjutan proyek. Gagasan pertahanan berbasis ruang angkasa bukan hal baru: Amerika Serikat pernah mengeksplorasi konsep serupa sejak era Presiden Ronald Reagan, termasuk melalui Inisiatif Pertahanan Strategis. Sejumlah analis mencatat bahwa upaya terdahulu tidak pernah berkembang menjadi sistem operasional menyeluruh. Pengalaman itu menggarisbawahi tantangan teknis, biaya, dan politik yang harus dihadapi Golden Dome sebelum visi tersebut dapat diwujudkan.
Kebuntuan anggaran di Kongres Amerika Serikat berpotensi menimbulkan dampak yang melampaui jadwal pembangunan Kubah Emas. Kesiapan militer juga dapat terdampak apabila pendanaan baru tidak disetujui, terutama karena Departemen Pertahanan tengah menghadapi kebutuhan untuk mengisi kembali persediaan amunisi yang telah digunakan dalam perang Iran. Pengisian ulang stok bukan sekadar urusan pengadaan rutin: ketersediaan amunisi berkaitan dengan kemampuan pasukan mempertahankan kesiapan operasional dan memenuhi kebutuhan pertahanan berikutnya.
Tanpa anggaran yang disahkan, upaya untuk memulihkan persediaan tersebut berisiko tertunda atau menghadapi hambatan. Proses pengadaan dan produksi membutuhkan kepastian pendanaan, sementara kebuntuan politik dapat membuat lembaga terkait kesulitan menjalankan rencana sesuai jadwal. Besarnya konsekuensi akan bergantung pada lamanya perselisihan anggaran berlangsung dan keputusan Kongres selanjutnya. Namun, situasi ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai pendanaan federal dapat berimbas langsung pada berbagai prioritas keamanan nasional, bukan hanya pada satu proyek teknologi pertahanan.
Gedung Putih menyatakan tidak menyiapkan langkah alternatif untuk menjaga program pertahanan tetap berjalan tanpa anggaran baru dari Kongres. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum mengumumkan jalur pendanaan pengganti yang dapat memastikan proyek dan upaya pengadaan berlangsung seperti direncanakan. Karena itu, baik pemulihan stok amunisi maupun pembangunan Kubah Emas menghadapi ketidakpastian selama kebuntuan belum teratasi. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa seluruh program akan dihentikan; dampaknya masih bergantung pada proses anggaran dan keputusan yang akan diambil.
Baca juga: Wisata Malam di Jakarta: Taman Terbuka 24 Jam sebagai Opsi Ramah Anggaran
