Jakarta | Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar serentak pada 22 Oktober 2026 di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pelaksanaan secara luas ini dirancang agar upaya menjaga keterjangkauan pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang menghadapi tantangan distribusi maupun perubahan harga. Melalui kegiatan tersebut, warga dapat memperoleh sejumlah bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar setempat. Cakupan nasional juga memungkinkan pemerintah pusat dan daerah mengoordinasikan langkah stabilisasi pangan secara lebih terpadu, sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Tujuan utama GPM ialah menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Ketika harga bahan pokok berfluktuasi, kegiatan penjualan pangan dengan harga terjangkau dapat membantu memperluas pilihan belanja warga dan meringankan pengeluaran rumah tangga. Program ini juga menjadi salah satu cara untuk mendekatkan pasokan kepada konsumen melalui kegiatan di tingkat daerah. Selain itu, pelaksanaan serentak memberi ruang bagi pemantauan kondisi pasokan dan harga di berbagai lokasi, sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai situasi pangan. Kegiatan tersebut diharapkan mendukung akses yang lebih merata, bukan hanya di pusat kota, tetapi juga di kabupaten dan wilayah lain.
GPM diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, dan ID Food dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Di berbagai daerah, dinas ketahanan pangan turut dilibatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan, menyesuaikan komoditas yang disediakan, serta mengoordinasikan layanan bagi warga. Kerja sama antarlembaga ini menjadi bagian penting agar kegiatan berjalan sesuai kondisi lokal dan pasokan dapat disalurkan dengan baik. Dengan melibatkan jaringan pemerintah daerah dan badan usaha pangan, program tersebut menghubungkan upaya pengendalian harga dengan penyediaan bahan pokok secara langsung. Pelaksanaannya diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa berharap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan harga pangan yang lebih terjangkau, rumah tangga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok secara lebih baik. Upaya menjaga keterjangkauan pangan dinilai penting, terutama ketika harga komoditas berfluktuasi dan pengeluaran masyarakat berisiko meningkat. Karena itu, program stabilisasi tidak hanya perlu menghadirkan bahan pangan dengan harga yang lebih rendah, tetapi juga memastikan pasokannya tersedia dan dapat dijangkau konsumen.
Saleh mendorong penguatan intervensi di daerah agar pemerintah dapat merespons gejolak harga dengan cepat dan tepat sasaran. Pemantauan kondisi pasokan dan harga di tingkat wilayah diperlukan untuk mengenali persoalan sejak dini, termasuk ketika suatu komoditas mengalami kenaikan tajam atau distribusinya terganggu. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan GPM sebagai salah satu langkah konkret menjaga keterjangkauan pangan. Namun, pelaksanaan program perlu diikuti evaluasi berkelanjutan. Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengukur dampak GPM terhadap daya beli konsumen, menilai jangkauan manfaatnya, serta menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan berikutnya.
Selain GPM, pemerintah juga merencanakan optimalisasi bantuan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut diharapkan melengkapi intervensi harga dan memperkuat dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, diserahkan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas. Fasilitas ini dapat membantu pemeriksaan pangan, termasuk cabai, guna memastikan komoditas aman dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya. Bapanas juga menyerahkan kendaraan pendukung program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Kendaraan-kendaraan itu ditujukan untuk menunjang pemantauan kondisi pangan serta pelaksanaan intervensi di wilayah yang mengalami ketidakstabilan harga. Dengan dukungan tersebut, petugas diharapkan lebih sigap memperoleh informasi lapangan dan membantu pemerintah menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jakarta dipusatkan di tiga lokasi yang berada dekat dengan permukiman warga. Titik kegiatan tersebut meliputi bantaran sungai di sekitar Flyover Kalibata, Cawang-Cililitan; Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur; serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Kawasan padat penduduk menjadi prioritas agar layanan pangan murah tidak hanya tersedia di pusat kegiatan tertentu, tetapi dapat dijangkau warga di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Penyelenggaraan di tiga titik juga membantu memperluas jangkauan kegiatan kepada warga di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, sekaligus mendekatkan distribusi komoditas dengan calon pembeli.
Dalam pelaksanaan di Jakarta, panitia menyiapkan 400 paket beras untuk dibagikan secara gratis. Selain itu, tersedia 2.400 voucher belanja dengan nilai Rp15.000 untuk setiap voucher. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu warga mendapatkan bahan pokok, terutama ketika harga kebutuhan sehari-hari menjadi perhatian rumah tangga. Warga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia sesuai ketentuan pelaksanaan di lokasi.
Berbagai komoditas juga dijual di bawah harga pasar. Persediaan yang disiapkan mencakup beras SPHP sebanyak 12,25 ton dan beras premium 6 ton. Gula pasir tersedia 3,24 ton, sementara minyak goreng disediakan sebanyak 5.500 liter. Untuk kebutuhan protein, terdapat 1.200 ekor ayam, 150 kilogram daging sapi, dan 870 kilogram telur ayam ras.
Komoditas hortikultura turut melengkapi pilihan belanja, yakni 80 kilogram cabai rawit merah, 185 kilogram cabai merah keriting, 170 kilogram bawang merah, serta 150 kilogram bawang putih. Ragam pasokan ini memberi warga kesempatan membeli sejumlah bahan pangan penting dalam satu kegiatan. Melalui lokasi yang dekat dengan permukiman, pembagian beras gratis, voucher, dan penjualan dengan harga lebih rendah diharapkan membuat manfaat GPM terasa langsung bagi masyarakat Jakarta.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang 2026 ditopang kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga pemerintah daerah. BUMN, BUMD, serta pelaku usaha swasta turut berperan dalam penyelenggaraan kegiatan di berbagai wilayah. Kerja sama ini memungkinkan pemerintah dan mitra menggabungkan dukungan, jaringan distribusi, serta kapasitas masing-masing agar kegiatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau. GPM menjadi salah satu saluran untuk mempertemukan pasokan dengan kebutuhan warga, termasuk melalui kegiatan penjualan pangan di tingkat pusat maupun daerah. Keterlibatan banyak pihak juga membantu menghadirkan komoditas pangan yang dibutuhkan di lokasi pelaksanaan, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk memperoleh bahan pokok tanpa harus bergantung pada satu jalur distribusi.
Kolaborasi lintas lembaga juga mendukung respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasokan dan harga di lapangan. Informasi dari pemerintah daerah, mitra usaha, serta penyelenggara kegiatan dapat menjadi masukan untuk mengenali wilayah yang membutuhkan dukungan. Dengan koordinasi yang berjalan, langkah penyaluran dan pelaksanaan GPM dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Upaya ini penting agar intervensi pangan lebih tepat sasaran dan mampu membantu meredam tekanan harga ketika terjadi gangguan ketersediaan.
Selama Januari hingga Oktober 2026, tercatat 11.349 kegiatan GPM diselenggarakan di seluruh Indonesia. Rinciannya meliputi 127 kegiatan tingkat pusat, 2.071 tingkat provinsi, 8.710 tingkat kabupaten/kota, serta 441 kegiatan bersama mitra. Besarnya porsi kegiatan di tingkat kabupaten dan kota menunjukkan peran pemerintah daerah dalam membawa layanan lebih dekat kepada masyarakat.
Baca juga: Peluncuran Gerakan Pasar Sembako Murah oleh Prabowo di Jakarta | Pemadaman Listrik di Jakarta: Waktu dan Lokasi pada 19 September 2026 | Persija Jakarta Hadapi Tantangan Menjamu Java United di Bali
