Jakarta | Pada Oktober 1740, Batavia menjadi lokasi pembantaian massal warga Tionghoa yang kemudian dikenal sebagai Geger Pecinan. Kekerasan tersebut menewaskan belasan ribu orang, meskipun jumlah korban dan besarnya populasi saat itu tidak dapat dipastikan secara tepat. Peristiwa ini berlangsung ketika kota berada dalam tekanan ekonomi, sementara jumlah penduduk Tionghoa disebut meningkat. Pertemuan keadaan ekonomi yang lesu dan perubahan komposisi penduduk menjadi bagian penting untuk memahami latar ketegangan di Batavia sebelum kekerasan meletus.
Batavia merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan perdagangan kolonial, sehingga keadaan ekonomi kota berpengaruh terhadap kehidupan berbagai kelompok penduduk. Ketika perdagangan melemah dan kesempatan ekonomi menyusut, persaingan untuk memperoleh pekerjaan serta sumber penghidupan dapat terasa semakin tajam. Dalam situasi seperti itu, perubahan jumlah penduduk mudah dipandang sebagai persoalan, terutama apabila kecemasan sosial telah berkembang. Namun, peningkatan populasi dengan sendirinya tidak menjelaskan terjadinya pembantaian. Peristiwa 1740 perlu dipahami dengan memperhatikan konteks yang lebih luas, termasuk tekanan ekonomi dan hubungan antarkelompok di kota.
Perkiraan mengenai jumlah warga Tionghoa di Batavia pada masa tersebut juga beragam. Benny G. Setiono, dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), memperkirakan jumlah mereka berkisar dari sekitar 4.000 hingga belasan ribu orang. Rentang itu menunjukkan adanya ketidakpastian dalam sumber dan penghitungan populasi, sehingga angka tersebut tidak sepatutnya diperlakukan sebagai jumlah pasti. Demikian pula, angka korban yang kerap disebut sebagai belasan ribu perlu dibaca sebagai perkiraan, bukan kepastian statistik. Meski demikian, skala pembantaian dan besarnya komunitas yang terdampak menegaskan bahwa Geger Pecinan merupakan tragedi besar dalam sejarah Batavia. Memahami kondisi penduduk dan ekonomi sebelum Oktober 1740 membantu menempatkan tragedi itu dalam konteks, tanpa menganggap salah satu faktor tersebut sebagai penjelasan tunggal bagi kekerasan yang terjadi.
Di tengah ketegangan di Batavia, Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah warga Tionghoa di kota itu. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memindahkan sebagian warga ke wilayah lain di bawah kekuasaan atau pengaruh VOC, termasuk Sri Lanka. Kebijakan tersebut muncul dalam suasana ketika pemerintah kolonial memandang keberadaan komunitas Tionghoa dengan kecurigaan, terutama setelah kondisi ekonomi memburuk dan jumlah penduduk meningkat. Namun, pemindahan bukan sekadar urusan administratif: bagi warga yang terdampak, keputusan itu menyentuh keselamatan, tempat tinggal, mata pencaharian, serta kepastian tentang masa depan keluarga mereka.
Ketidakpastian itu diperburuk oleh kabar yang beredar bahwa rencana pemindahan hanyalah kedok untuk membawa warga ke tengah laut dan membuang mereka. Rumor tersebut mencerminkan besarnya rasa takut terhadap tindakan VOC, tetapi catatan sejarah yang dirujuk tidak memastikan bahwa kabar itu benar. Karena itu, kabar tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari suasana krisis dan kecurigaan pada masa itu, bukan sebagai bukti bahwa pembuangan di laut benar-benar menjadi tujuan kebijakan. Perbedaan kebijakan pemindahan yang tercatat dan desas-desus yang berkembang penting dipertahankan agar gambaran peristiwa tidak mengubah ketakutan warga menjadi kepastian sejarah.
Meski kebenaran rumor itu tidak terverifikasi, dampaknya terhadap suasana di Batavia tetap berarti. Ancaman pemindahan dan ketidakpercayaan kepada VOC menambah keresahan di kalangan warga Tionghoa. Sebagian dari mereka kemudian mempersenjatai diri dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Serangan diarahkan ke sejumlah sasaran VOC, termasuk pabrik gula, yang menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi dan jaringan kepentingan perusahaan. Tindakan tersebut tidak mewakili seluruh warga Tionghoa, tetapi menunjukkan bagaimana kebijakan yang menimbulkan rasa terancam dapat memperuncing konflik. Dalam rangkaian menuju Geger Pecinan 1740, rencana pemindahan, rumor yang menakutkan, dan perlawanan bersenjata saling terkait sebagai unsur yang memperbesar ketegangan, tanpa menjadikan desas-desus itu fakta yang telah terbukti.
Dalam kronologi yang disajikan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), kekerasan di Batavia mencapai titik penting pada 9 Oktober 1740. Pada hari itu, Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengerahkan pasukan untuk menyisir permukiman warga Tionghoa, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Operasi tersebut berlangsung ketika suasana telah dipenuhi kecurigaan dan ketegangan. Warga Tionghoa dipandang dengan rasa curiga oleh sebagian penguasa kolonial, sementara tindakan aparat terhadap komunitas itu memperbesar ketakutan di tengah kota.
Ketegangan meningkat setelah beredar laporan bahwa puluhan tentara VOC telah tewas. Kabar tersebut memperkuat suasana genting dan menjadi latar bagi pengerahan pasukan serta tindakan terhadap warga Tionghoa. Dalam catatan Ricklefs, peristiwa pada 9 Oktober itu mendahului ledakan kekerasan yang jauh lebih luas. Pada hari berikutnya, pembantaian besar-besaran pecah di Batavia. Warga Tionghoa yang ditemukan menjadi sasaran, tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Dengan demikian, penyisiran yang semula berlangsung sebagai operasi militer beralih ke kekerasan yang menyerang penduduk sipil secara luas.
Skala kehancuran kemudian tercermin dalam kesaksian G. Bernhard Schwarzen, yang menulis tentang Batavia dalam Reise in Ost-Indien (1751). Ia menggambarkan jalan, gang, dan kanal dipenuhi mayat. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa dampak pembantaian tidak terbatas pada satu permukiman atau satu jalur, melainkan terlihat di ruang-ruang kota yang sehari-hari digunakan penduduk. Catatan Schwarzen memberi gambaran tentang pemandangan setelah kekerasan, sedangkan kronologi Ricklefs membantu menempatkannya dalam urutan peristiwa: penyisiran pada 9 Oktober, meningkatnya ketegangan setelah laporan kematian tentara VOC, lalu pembantaian pada hari berikutnya. Kedua catatan itu menunjukkan bagaimana operasi dan ketakutan yang berkembang berujung pada tragedi besar bagi warga Tionghoa di Batavia.
Kekerasan dalam Geger Pecinan tidak berhenti pada hari-hari awal pemberontakan. Serangan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap warga Tionghoa di Batavia berlanjut hingga 22 Oktober 1740. Jumlah korban jiwa tidak diketahui secara pasti, tetapi berbagai perkiraan menyebut belasan ribu orang tewas. Angka tersebut menggambarkan skala tragedi yang sangat besar, meskipun catatan pada masa itu tidak selalu lengkap dan dapat berbeda dalam menghitung korban. Warga yang selamat menghadapi kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, serta mata pencaharian dalam suasana ketakutan dan kekacauan.
Kerusakan juga meluas ke permukiman dan harta benda. Rumah-rumah warga Tionghoa dijarah, lalu dibakar atau dihancurkan, sementara barang-barang di dalamnya dirampas. Banyak orang terpaksa mengungsi atau mencari perlindungan di tempat yang dianggap lebih aman. Kehancuran kawasan tempat tinggal ini bukan sekadar akibat bentrokan bersenjata, melainkan bagian dari dampak kekerasan yang menyasar komunitas secara luas. Bagi keluarga yang selamat, kehilangan rumah berarti kehilangan perlindungan, sumber penghidupan, dan ikatan dengan lingkungan tempat mereka sebelumnya menetap.
Tragedi tersebut kerap dikaitkan dengan asal-usul nama Kali Angke, tetapi penjelasannya tidak dapat dipastikan sebagai fakta tunggal. Alwi Shahab, dalam Betawi: Queen of the East (2002), mencatat bahwa nama “Angke” konon berasal dari bahasa Hokkien: “ang” berarti merah, sedangkan “ke” berarti sungai. Tafsir ini dihubungkan dengan warna air yang dipercaya berubah merah akibat darah korban. Namun, hubungan tersebut perlu disampaikan sebagai cerita atau dugaan, bukan kepastian sejarah. Versi lain mengaitkan nama Kali Angke dengan Tubagus Angke, seorang tokoh yang namanya juga dilekatkan pada kawasan tersebut. Kedua penjelasan itu hidup berdampingan dalam ingatan tentang Batavia.
Geger Pecinan menjadi salah satu tragedi paling kelam pada masa VOC di Batavia. Sesudahnya, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang semakin membatasi ruang gerak warga Tionghoa.
