JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi nasional pendidikan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober. Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini menjadi seruan bersama yang disampaikan dalam konteks perhatian mahasiswa terhadap persoalan pendidikan di Indonesia.
Informasi mengenai rencana aksi itu diumumkan BEM SI melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu, 4 Oktober. Pengumuman tersebut memuat ajakan kehadiran yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia. Dengan demikian, seruan aksi tidak hanya diarahkan kepada mahasiswa dari wilayah Jakarta, tetapi juga kepada mahasiswa di berbagai daerah.
Pemilihan Gedung DPR RI sebagai lokasi kegiatan menempatkan aksi tersebut di ruang publik yang berkaitan dengan proses penyampaian aspirasi kepada lembaga perwakilan rakyat. Melalui aksi nasional ini, BEM SI mengajak mahasiswa untuk hadir dan menyuarakan perhatian terhadap isu pendidikan secara bersama-sama. Waktu pelaksanaan telah ditetapkan sehingga mahasiswa yang hendak mengikuti kegiatan dapat mencermati pengumuman resmi organisasi.
Aksi pada Senin itu akan mengangkat perhatian terhadap hak belajar serta nasib pendidik, sebagaimana tercermin dalam tema pemberitaan mengenai gerakan tersebut. Kedua isu itu menjadi bagian penting dalam pembahasan pendidikan karena berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pembelajaran dan kondisi pihak-pihak yang menjalankan tugas pendidikan. BEM SI menyampaikan seruan kehadiran melalui kanal resminya sehari sebelum pelaksanaan, yakni pada Minggu, 4 Oktober.
Rencana kegiatan ini menandai agenda konsolidasi mahasiswa dalam menyampaikan pandangan mengenai pendidikan di hadapan DPR RI. Seluruh mahasiswa di Indonesia yang menerima seruan tersebut diharapkan memperhatikan informasi waktu dan lokasi yang telah diumumkan BEM SI. Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Aksi nasional pendidikan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan gedung DPR membawa sejumlah persoalan pendidikan nasional sebagai pokok perhatian. Setelah informasi mengenai waktu dan lokasi aksi disampaikan, agenda tersebut diarahkan untuk menyuarakan berbagai isu yang berkaitan dengan hak belajar, penyelenggaraan pendidikan, serta kondisi para pendidik. Mahasiswa menempatkan persoalan-persoalan tersebut dalam satu rangkaian pembahasan mengenai arah dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah regulasi pendidikan. Pembahasan mengenai aturan di bidang pendidikan dipandang penting karena berkaitan dengan tata kelola dan pelaksanaan pendidikan nasional. Melalui aksi ini, mahasiswa turut menyoroti kebutuhan untuk membicarakan regulasi yang berhubungan dengan akses serta pemenuhan hak belajar. Isu tersebut menjadi bagian dari agenda yang akan disampaikan dalam ruang publik di sekitar gedung DPR.
Selain regulasi, pendidikan gratis juga termasuk pokok persoalan yang dibawa dalam aksi. Topik ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan tanpa hambatan biaya. Mahasiswa menyuarakan isu tersebut bersama perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Kondisi pendidik menjadi bagian penting dalam pembahasan karena mereka memiliki peran langsung dalam pelaksanaan proses pendidikan. Dengan demikian, agenda aksi tidak hanya membahas akses belajar, tetapi juga situasi pihak yang menjalankan kegiatan pendidikan.
Keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi persoalan lain yang turut disoroti. Pembahasan ini melengkapi agenda aksi dengan menempatkan keberadaan dan kesinambungan PTS sebagai bagian dari persoalan pendidikan nasional. Seluruh isu tersebut—regulasi pendidikan, pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, serta keberlanjutan PTS—menjadi gambaran umum perhatian mahasiswa dalam aksi nasional pendidikan. Pokok-pokok itu disampaikan sebagai rangkaian persoalan yang berkaitan dengan hak belajar dan masa depan penyelenggaraan pendidikan.
BEM SI menempatkan tuntutan pendidikan gratis sebagai salah satu agenda utama dalam aksi nasional pendidikan di depan DPR. Bagi organisasi tersebut, akses terhadap pendidikan tidak semestinya dipandang sebagai keistimewaan atau sekadar pilihan, melainkan sebagai hak masyarakat yang perlu diwujudkan secara nyata. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan untuk belajar tanpa terhalang oleh persoalan biaya. Karena itu, tuntutan tersebut diarahkan agar pendidikan dapat benar-benar dirasakan sebagai hak yang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cakupan tuntutan BEM SI bersifat nasional, mencakup masyarakat dari Aceh hingga Papua. Penekanan pada jangkauan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak belajar tidak boleh terbatas pada wilayah atau kelompok tertentu. Pendidikan gratis didorong sebagai kebutuhan bersama yang berlaku bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan latar belakang maupun lokasi tempat tinggal. Dengan cakupan yang luas, BEM SI menyampaikan bahwa agenda pendidikan harus menjangkau rakyat di berbagai penjuru Indonesia secara menyeluruh.
Tuntutan itu juga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. BEM SI menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar perlu dilihat sebagai rangkaian yang utuh, bukan hanya perhatian pada tahap pendidikan tertentu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan harus tersedia sejak tingkat dasar dan tetap berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi. Dalam pandangan organisasi tersebut, pendidikan gratis bukan sekadar janji yang disampaikan dalam wacana, melainkan hak yang harus dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa akses belajar merupakan bagian penting dari hak masyarakat yang perlu diwujudkan secara nasional.
Aksi nasional yang digelar BEM SI di depan DPR tidak hanya menyoroti tuntutan pendidikan gratis, tetapi juga pemenuhan akses belajar yang merata. Perhatian mahasiswa mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Akses tersebut dipandang sebagai bagian dari hak belajar yang perlu dijamin agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan pendidikan tanpa terhambat persoalan biaya maupun keterbatasan layanan.
Selain akses, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik menjadi isu lain yang dibawa dalam aksi tersebut. Mahasiswa menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi para pendidik yang menjalankan peran utama dalam proses pembelajaran. Pemenuhan kesejahteraan disebut berkaitan dengan penghargaan terhadap kerja guru dan tenaga kependidikan, sekaligus dengan upaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik di berbagai daerah.
Isu keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) juga masuk dalam cakupan aspirasi BEM SI. PTS dinilai menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi yang menyediakan akses bagi masyarakat, sehingga keberlangsungannya turut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai hak belajar. Dengan demikian, persoalan yang disuarakan dalam aksi nasional tersebut mencakup pendidikan gratis, akses pendidikan sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, serta keberlanjutan PTS.
