Jakarta | Greenpeace Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, organisasi lingkungan itu membentangkan dua spanduk besar untuk menyoroti krisis iklim yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat. Pesan yang disampaikan juga menyerukan agar pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Lokasi yang menjadi salah satu simpul utama ibu kota dipilih sebagai ruang publik strategis untuk menarik perhatian terhadap isu tersebut.
Aksi ini mengaitkan persoalan iklim dengan tekanan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kondisi lingkungan dapat berkaitan dengan berbagai beban yang dihadapi masyarakat, sehingga penanganannya dipandang perlu menjadi perhatian pemerintah. Melalui spanduk yang dibentangkan di kawasan Bundaran HI, Greenpeace Indonesia menyampaikan desakan agar upaya menghadapi krisis tidak berhenti pada pernyataan, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan dan langkah yang lebih sungguh-sungguh. Seruan tersebut menjadikan aksi ini sebagai bentuk penyampaian pesan lingkungan di tengah aktivitas warga Jakarta.
Sekitar pukul 08.30 WIB, petugas gabungan terlihat bersiaga di sekitar lokasi. Pada waktu pengamatan itu, dua spanduk yang menjadi bagian dari aksi tampak sudah terlipat, sementara lalu lintas di sekitar Bundaran HI terpantau padat. Kondisi tersebut berlangsung di kawasan yang ramai dilalui kendaraan dan masyarakat pada pagi hari. Kehadiran petugas serta kepadatan lalu lintas menjadi bagian dari situasi di sekitar Patung Selamat Datang setelah aksi berlangsung. Peristiwa ini kembali menempatkan isu krisis iklim dan dampaknya terhadap beban hidup masyarakat dalam perhatian publik, sekaligus menggarisbawahi seruan agar pemerintah menunjukkan respons yang lebih serius.
Di Bundaran HI, dua spanduk Greenpeace menyampaikan pesan yang saling melengkapi tentang krisis iklim dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup”. Pesan ini menghadap ke utara, ke arah Istana , sehingga secara visual ditujukan kepada pusat pemerintahan. Penempatan tersebut menegaskan bahwa penanganan perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kesejahteraan sehari-hari. Seruan untuk menurunkan biaya hidup menghubungkan kebijakan lingkungan dengan kebutuhan warga, termasuk keterjangkauan pangan, energi, transportasi, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, spanduk itu meminta tindakan iklim yang nyata sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga.
Spanduk kedua bertuliskan “Bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?” dan menghadap ke selatan Bundaran HI. Susunan pesannya menyoroti hubungan bencana yang semakin berat dan kehidupan masyarakat yang kian sulit. Pertanyaan di bagian akhir secara langsung mendorong pemerintah untuk menjelaskan peran serta langkah yang telah dilakukan. Arah spanduk ke selatan membuat pesan tersebut terlihat dari sisi lain kawasan Bundaran HI, memperluas jangkauan seruan yang disampaikan. Kedua spanduk hadir dalam satu aksi, tetapi masing-masing membawa tekanan yang berbeda: satu mengajukan tuntutan tentang krisis iklim dan biaya hidup, sementara yang lain mempertanyakan respons terhadap bencana dan dampaknya bagi warga.
Jika dibaca bersama, kedua pesan itu mengaitkan krisis iklim dengan kesulitan hidup yang konkret, bukan sebagai persoalan lingkungan yang berdiri sendiri. Bencana dapat mengganggu tempat tinggal, pekerjaan, layanan umum, dan akses terhadap kebutuhan sehari-hari, sementara biaya hidup yang tinggi menambah beban keluarga. Karena itu, seruan Greenpeace meminta agar perhatian terhadap krisis iklim juga mencakup perlindungan sosial dan langkah yang meringankan tekanan ekonomi. Penggunaan dua arah—utara menuju Istana dan selatan Bundaran HI—menjadikan tuntutan tersebut mudah dikenali dari berbagai sisi. Pesan-pesan itu sekaligus mendorong pemerintah memberi perhatian, menyusun respons yang memadai, serta menunjukkan tindakan yang relevan bagi masyarakat yang menghadapi dampak krisis.
Jeanny Sirait, juru kampanye keadilan iklim Greenpeace Indonesia, menilai bahwa dampak krisis iklim tidak dirasakan secara merata. Kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan menghadapi beban paling berat karena penghasilan dan keselamatan mereka sering bergantung pada pekerjaan harian, lingkungan sekitar, serta akses terhadap kebutuhan pokok. Ketika cuaca ekstrem atau bencana ekologis terjadi, mereka umumnya memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menghentikan aktivitas, berpindah ke tempat aman, atau menutup kehilangan pendapatan. Karena itu, krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan keadilan ekonomi.
Menurut Jeanny, cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat mengancam keselamatan sekaligus kesehatan pekerja. Banjir, panas berlebih, kekeringan, maupun kejadian lain dapat membahayakan orang yang tetap harus bekerja di ruang terbuka atau melakukan perjalanan untuk mencari nafkah. Gangguan kesehatan juga berpotensi membuat pekerja tidak dapat bekerja, sementara biaya berobat menambah tekanan rumah tangga. Pada saat yang sama, kerusakan lingkungan dapat menghambat kegiatan ekonomi dan memutus sumber penghidupan, mulai dari pekerjaan informal hingga usaha yang bergantung pada kondisi alam. Dampak tersebut dapat berlangsung melampaui masa bencana, terutama ketika pemulihan fasilitas dan aktivitas kerja berjalan lambat.
Tekanan terhadap pendapatan juga dapat terjadi ketika jam kerja berkurang, tempat usaha terdampak, atau akses menuju lokasi kerja terganggu. Di sisi lain, gangguan pada produksi dan distribusi pangan dapat mendorong kenaikan harga bahan makanan. Rumah tangga berpenghasilan rendah biasanya lebih sulit menyerap lonjakan biaya karena porsi belanja pangan mengambil bagian besar dari anggaran mereka. Jeanny turut menyoroti kabut asap berkepanjangan sebagai contoh krisis ekologis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Asap dapat memperburuk kualitas udara dan mengganggu kesehatan, sementara pembatasan kegiatan, perjalanan, atau pekerjaan di luar ruang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Bagi pekerja yang dibayar berdasarkan hari atau jumlah pekerjaan, hilangnya kesempatan kerja dapat langsung mengurangi pemasukan. Rangkaian dampak ini menunjukkan pentingnya langkah iklim yang memperhitungkan kebutuhan pekerja rentan, termasuk perlindungan kesehatan, keamanan penghidupan, dan keterjangkauan pangan saat bencana terjadi.
Di tengah sorotan terhadap krisis iklim, perhatian juga tertuju pada tekanan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan biaya hidup membuat kebutuhan rumah tangga semakin sulit dipenuhi, sementara ketidakpastian pekerjaan menambah kekhawatiran banyak orang. Bagi keluarga yang pendapatannya terbatas, perubahan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi ruang untuk membiayai kebutuhan lain, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada saat yang sama, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) memperbesar rasa tidak aman karena pekerja menghadapi risiko kehilangan sumber penghasilan tanpa kepastian mengenai kesempatan kerja berikutnya. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak krisis yang dibicarakan dalam ruang publik tidak terpisah dari beban ekonomi dan perlindungan sosial.
Dalam konteks tersebut, Jeanny menilai keadaan yang dihadapi warga berbanding terbalik dengan sejumlah janji pemerintah. Janji mengenai penciptaan lapangan kerja seharusnya memberi harapan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan stabil. Komitmen terkait ketahanan pangan dan energi juga penting, sebab keduanya berhubungan dengan akses terhadap kebutuhan dasar serta kemampuan rumah tangga menghadapi perubahan harga. Demikian pula, sasaran peningkatan kesejahteraan semestinya tercermin dalam kondisi hidup yang lebih aman dan terjangkau. Namun, kenaikan pengeluaran, ketidakpastian pekerjaan, dan PHK menghadirkan kenyataan yang menekan banyak orang. Kesenjangan janji dan pengalaman sehari-hari itu menjadi sorotan dalam pernyataan Jeanny, ketika ia mengaitkan krisis sosial dengan arah kebijakan.
Jeanny juga merujuk pada temuan riset terbaru Greenpeace. Menurut Jeanny, temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.
